Menu Lawskripsi

Terdapat 49 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

TINJAUAN ATAS PEMBERITAAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA MASSA DALAM PERSPEKTIF KODE ETIK JURNALISTIK DAN UNDANG-UNDANG PERS

 

A. Latar Belakang

Sistem berasal dari bahasa Yunani yakni systema, yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (Shrode dan Voich, 1974) dan hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Sedangkan dalam Kamus Besar Indonesia, sistem adalah sebuah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu tutolitas. Komunikasi Massa adalah penyebaran informasi yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial tertentu kepada pendengar atau khalayak yang heterogen serta tersebar di mana-mana.

Definisi tentang komunikasi adalah: “Mass communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people” (Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang).

Difinisi-difinisi itu jika disatukan berarti sebuah perangkat yang mempunyai aturan untuk saling mendukung dalam penyebaran informasi melalui media yang telah direncanakan atau ditetapkan untuk disampaikan pada publik atau khalayak. Komunikasi massa dalam lingkungan sosial sebagai sebuah pembentukan, peneguhan dan pembangunan citra pada sebuah ralitas sosial. Sebuah berita umumnya diangkat dari realita sosial yang ada untuk membentuk opini publik terhadap realitas tersebut.

Uraian di atas akan dijabarkan dalam kasus yang menimpa majalah Tempo versus Tomy Winata. TOMY WINATA  menuntut Majalah Berita Mingguan Tempo atas pemberitaan pada edisi 3-9 Maret 2003 yang berjudul "Ada Tomy di Tenabang?". Tomy Winata, yang selanjutnya disingkat menjadi TOMY WINATA , mempermasalahkan judul dan isi berita tersebut atas pemberitaan dirinya. Ia menila bahwa judul dan isi berita tersebut telah merendahkan martabat dan mencermarkan nama baiknya. Dalam berita itu, TOMY WINATA  diceritakan sebagai “pemulung besar” serta ikut bertanggungjawab atas peristiwa terbakarnya Pasar Tanah Abang karena sebelum terbakarnya Pasar Tanah Abang TOMY WINATA  telah mengajukan proposal renovasi terhadap Pasar Tanah Abang kepada Sutiyoso selaku Gubernur Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Tempo sendiri sebelum mempublikasikan berita tersebut sudah melakukan kode etik jurnalistik, pada 27 Februari 2003 wartawan tempo telah mewancarai yang bersangkutan, TOMY WINATA  mengakui bahwa suara yang ada dalam rekaman kaset tersebut memang mirip dengan suaranya tetapi dia menyangkal bahwa suara yang ada dalam rekaman yang dijadikan bukti dalam persidangan di PN Jakarta Pusat Senin (27/10/03) itu adalah bukan suaranya, ia mengatakan bahwa dirinya merasa tidak pernah diwawancarai oleh salah satu wartawan Tempo.

Pada hari Kamis, 16 September 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman satu tahun penjara bagi Bambang Harymurti, Pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo dalam kasus pencemaran nama baik Tomy Winata, salah satu seorang pengusaha ternama di Jakarta. Bambang Harymurti, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menyiarkan berita bohong yang dengan sengaja menimbulkan keonaran dalam masyarakat, pencemaran nama baik dan tindak pidana fitnah secara bersama-sama terhadap TOMY WINATA . Vonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Bambang Harymurti dalam kasus pencemaran nama baik Tomy Winata menuai kecaman dari banyak kalangan. Protes keras sempat dikeluarkan Komite Anti Kriminalisasi Pers (KAKaP)-koalisi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi pers. Organisasi itu menilai bahwa keputusan tersebut menambah deretan panjang daftar jurnalis yang dikriminalisasikan oleh pengadilan karena tulisan atau pun gambar yang dibuatnya.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat, Pimpinan Redaksi Rakyat Merdeka, Karim Paputungan, juga dihukum penjara lima bulan dengan masa percobaan sepuluh bulan karena dianggap menghina Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Tanjung; Redaktur Eksekutif Harian Rakyat Merdeka, Supratman, dijatuhi hukuman penjara enam bulan dengan masa percobaan 12 bulan karena dianggap menghina Presiden Megawati. Ketua Umum AJI Indonesia. Pemenjaraan wartawan dalam masa reformasi ini benar-benar memasung kreatifitas pekerja pers, dan merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan Undang Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia menilai dengan digunakannya pasal-pasal KUHP terhadap para jurnalis menunjukkan, aparat hukum menganggap UU Pers tidak ada.

Menurut pengamat dan praktisi hukum, Todung Mulya Lubis, keputusan menghukum Bambang Harymurti satu tahun penjara, adalah tindakan membunuh kebebasan pers di Indonesia. Keputusan sama sekali tidak mempertimbangkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Kecaman juga datang dari Sabam Leo Batubara, Ketua Harian Serikat Penerbit Surat Kabar Pusat yang mengatakan, keputusan hakim itu sudah membingungkan rakyat. Karena baru sekitar dua minggu lalu pengadilan tinggi memenangkan Tempo dalam kasus sama. Tapi, seperti dikatakan Anggota Dewan Pers ini, sekarang pengadilan di bawahnya justru mengatakan ada penghinaan dan berita bohong. Sementara itu, Atase Pers Kedutaan Besar Amerika Serikat, M Max Kwak mengaku khawatir, keputusan memenjarakan wartawan akan merusak tatanan demokrasi yang sudah dicapai. Padahal, pers adalah elemen yang sangat penting dalam demokratisasi di Indonesia.. Apalagi, masalah Tempo ini sangat menjadi perhatian publik di Amerika Serikat karena reputasi internasional Tempo dalam keunggulan jurnalistiknya.

Pengamat hukum media, Hinca IP Panjaitan juga menunjukkan kekecewaanya. Majelis hakim terlalu memaksakan penggunaan pasal-pasal pidana dalam kasus ini. Penggunaan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dibuat pada jaman orang diserang dengan tulisan atau pengeras suara di tengah keramaian. Niat jahat itu, datang sendiri dari si pelaku dan dilakukan sendiri. Tapi ini pers, kerja jurnalistik secara tim. Perbuatan Tempo tidak bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, karena dilakukan demi kepentingan umum. Undang-undang pers sendiri menekankan kritik dan saran untuk kepentingan umum. Jelas, pasal KUHP tidak tepat digunakan dalam kasus ini.Untuk itu, Todung yang juga merupakan pengacara Tempo mengajak semua pihak untuk berjuang bersama. Sebagai praktisi hukum dia pun melakukan upaya hukum banding.

Pengaduan atau pemidanaan terhadap pers di Indonesia merupakan cermin buruk untuk kebebasan pers. Karena, pengaduan dan pemindanaan membuat peringkat kebebasan pers di Indonesia merosot. Kemerosotan kebebasan pers tahun ini, tidak lepas dengan adanya keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan mantan Presiden Soeharto kepada majalah Time Asia dengan hukuman denda Rp. 1 triliun. Dalam negara hukum modern, perlindungan terhadap hak asasi warga negara merupakan perinsip utama yang harus ada dan ditegakkan. Implementasinya salah satunya dengan cara menjamin hak atas kebebasan untuk memperoleh informasi, serta pendapat melalui pers, (kemerdekaan pers).

Masalah kemerdekaan pers di tanah air, baik di era orde baru maupun di era reformasi sebenarnya bukan lagi merupakan suatu persoalan, karena di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sudah sepenuhnya memberikan legalitas atas eksistensi pers bebas berkenaan dengan tugas-tugas jurnalistiknya.

Adanya jaminan konstitusi dan perangkat peraturan perundang-undangan, dalam arti belum adanya jaminan tidak mengalami distorsi dalam implementasinya, misalnya terjadinya pembatasan ruang gerak, pemukulan terhadap wartawan, pernghukuman terhadap para wartawan dan lain sebagainya, yang kesemuaannya bersifat sangat mengurangi atau mengganggu terhadap kemerdekaan pers itu sendiri.

Jika ditilik lebih jauh, sebagian besar sengketa pemberitaan pers yang berujung ke pengadilan senantiasa berhubungan dengan kepentingan publik. Bagi pers, itu pilihan yang sulit dihindarkan. Dengan demikian, pemberitaan yang mengundang kontrol sosial semacam itu merupakan amanat yang harus diemban pers, seperti ditegaskan dalam pasal 3 UU Pers (UU No. 40/1999). Yakni, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Fungsi kontrol sosial itulah yang membuat pers harus bersinggungan dengan kepentingan dan nama baik tokoh publik. Baik tokoh itu duduk di lembaga pemerintahan maupun lembaga bisnis. Pemberitaan pers tersebut kemudian berubah menjadi perkara hukum, jika para tokoh publik itu merasa terusik diri dan kepentingannya.

 

B. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan ini yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1.   Apakah pemberitaan dari Majalah Tempo dapat dianggap Melanggar Kode Etik Jurnalistik ?          

2.   Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Dengan Dimuatnya Pemberitaan di Media Massa Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik ?