Menu Lawskripsi

Terdapat 57 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PELAKSANAN PERJANJIAN SEWA BELI SEPEDA MOTOR DI DEALER PANORAMA MOTOR KABUPATEN SRAGEN

 

A.     Latar Belakang

Dalam dunia perdagangan kita mengenal berbagai macam perjanjian, salah satu diantaranya adalah “Perjanjian Sewa Beli“. Perjanjian ini timbul dalam praktek karena adanya tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang dalam masyarakat.

Perjanjian sewa beli di Indonesia dewasa ini berkembang dengan pesat. Hal ini dapat kita lihat dalam praktek sehari-hari, banyaknya peminat dari masyarakat terhadap perjanjian tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya. Baik dalam kalangan produsennya (penjual) maupun konsumen (pembeli). Perjanjian tersebut sering kita jumpai pula dalam praktek dunia perdagangan sepeda motor. Bahkan perjanjian sewa beli tersebut dapat dikatakan tumbuh dan berkembang subur di Indonesia. Namun pertumbuhan tersebut tidaklah disertai dengan perkembangan perangkat peraturan secara memadai. Di Indonesia perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam suatu undang–undang tersendiri, sehingga dalam praktek sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga sewa beli tersebut. Dengan keadaan yang demikian ini lembaga sewa beli dirasa kurang memberikan suatu kepastian hukum. Oleh sebab itu maka perlu diadakannya suatu perundang-undangan yang mengatur tentang sewa beli.

Sepeda motor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang sangat fital, karena dengan memiliki dan menggunakan sepeda motor dirasa dapat mendukung segala aktifitas manusia itu sendiri. Misalnya saja saperti ketika akan pergi ke tempat kerja, sekolah, berkunjung ke tempat kerabat, atau bahkan sebagai sarana dalam melaksanakan pekerjaannya seperti sales yang harus berkeliling dari tempat satu ke tempat lainnya dengan menggunakan sepeda motor. Selain itu sepeda motor dirasa lebih mudah dan praktis dibanding dengan alat transportasi lainnya untuk mendukung segala aktifitas manusia. Oleh karena itu kebutuhan akan sepeda motor sebagai alat trasportasi sangatlah tinggi.

Tetapi karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk membeli sepeda motor di dealer secara tunai. Maka dari itu diperlukan cara yang tepat dan benar menurut hukum. Kerukunan, kebersamaan, dan kekeluargaan merupakan cara yang dirasa cukup baik untuk mencapai tujuan bersama itu. Menyadari keterbatasan ekonomi penduduk kota Sragen, maka salah satu dealer yang ada di kota Sragen yaitu Dealer Panorama Motor memberikan kemudahan dalam mendapatkan sepeda motor, membeli sepeda motor dengan cara angsuran dan menggunakan perjanjian sewa beli dimana perjanjian tersebut memuat tentang hak dan kewajiban dari pihak penjual dan pembeli.

Melihat kenyataan yang ada, perjanjian sewa beli sepeda motor sangat diminati oleh masyarakat kota Sragen, sehingga perjanjian tersebut tumbuh subur dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga sewa beli mendapatkan tempat dalam masyarakat kota Sragen, baik dalam kalangan menengah keatas maupun masyarakat menengah kebawah.

Perjanjian sewa beli mempunyai manfaat ganda, yaitu memberi keuntungan kedua belah pihak, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual sepeda motor untung karena kendaraannya akan lebih banyak terjual.  Sedangkan keuntungan bagi pembeli adalah bahwa pembeli akan segera dapat memperoleh barang (sepeda motor) walaupun mereka belum mempunyai uang

yang cukup secara kontan.

Secara umum kesepakatan perjanjian yang ada masih sangat sederhana, yaitu hanya memuat ketentuan pelaksanaan pembelian sepeda motor itu sendiri yang merupakan realisasi dari perjanjian. Dapat dijelaskan pula bahwa kesepakatan yang terjadi di dealer Panorama Motor adalah suatu perikatan yang mengikat antara kedua belah pihak.

Dari penjelasan diatas, maka hubungan hukum yang lahir antara pihak dealer dengan pembelinya merupakan suatu hubungan hukum yang lahir Karena adanya suatu perjanjian. Dimana sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka setiap orang dapat melakukan perjanjian yang perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya, seperti yang terjadi dalam Dealer Panorama Motor Kabupaten Sragen.

Kesepakan atau perjanjian yang ada di dealer Panorama Motor tersebut dapat digolongkan perjanjian sewa beli, karena dalam hal ini pihak dealer akan menyerahkan hak milik sepenuhnya atas sepeda motor kepada setiap pembeli setelah mereka memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai penyewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Dalam praktek perjanjian sewa beli menggunakan perjanjian baku atau standar, yaitu dituangkan dalam bentuk formulir. Dari segi biaya dan waktu bentuk perjanjian memang lebih hemat karena penjual tinggal menyodorkan formulir yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedang calon penyewa tinggal menyatakan kehendaknya untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut.

Akan tetapi jika diamati bentuk perjanjian seperti ini akan lebih menguntungkan bagi penjual, karena mengenai isi perjanjiannya ditentukan secara sepihak yaitu oleh penjual sepeda motor. Sehingga dalam keadaan yang demikian ini pembeli hanya bersikap pasif yaitu tinggal menyatakan menerima atau menolak isi perjanjian yang tertera dalam formulir tersebut. Dalam artian bahwa pihak dealer menawarkan suatu ketentuan saja dan tinggal calon pembeli yang menentukan menerima atau menolak saja, pembeli tidak dapat melakukan penawaran terhadap isi dari surat perjanjian sewa beli tersebut. Maka tidak mungkin jika pengusaha dalam menentukan isi perjanjiannya lebih mementingkan hak-haknya daripada kewajibannya, dan bagi pembeli tidak ada kebebasan untuk ikut menentukan isi perjanjiannya.

Dalam perjanjian sewa beli sepeda motor, penyerahan hak milik baru akan dilakukan pada saat pembayaran angsuran terakhir/pelunasan dan pembeli dilarang untuk menjual atau mengalihkan kendaraan yang menjadi obyek sewa beli kepada orang lain sebelum dibayar lunas. Namun dalm kenyataan yang ada sering kita jumpai adanya pembeli sewa yang melanggar larangan tersebut.

 

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah di atas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

1.      Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli di Dealer Panorama Motor Kabupaten Sragen?

2.      Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan antara pihak yang menyewakan (Dealer Panoram Motor) dengan pihak penyewa yang timbul karena adanya wanprestasi?