Menu Lawskripsi

Terdapat 36 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DI BALI TERHADAP HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4766K/Pdt/1998

 

A.  Latar Belakang Masalah

Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk, kemajemukan ini terjadi karena di Indonesia belum mempunyai Undang-undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya Undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan KUH Perdata, Islam, dan Adat.

Dalam hukum adatnya sendiri, dikenal dengan tiga sistem kewarisan, yaitu kolektif, mayorat dan individual. Dalam sistem kewarisan kolektif, ahli waris bersama-sama mewarisi harta peninggalan. Dalam sistem kewarisan mayorat, anak tertua menurut jenisnya menguasai harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok waris. Dalam sistem kewarisan individual, ahli waris secara perorangan mewarisi harta peninggalan.

Sistem kewarisan individual cenderung ditemukan pada masyarakat parental. Pada masyarakat parental terdapat hak dan kewajiban yang sama pada anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan mempunyai hak waris yang sama dengan anak laki-laki terhadap harta peninggalan. Hak waris yang sama tersebut mengandung pengertian hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.

Pemerintah mengarahkan sistem pewarisan ke sistem pewarisan individual melalui ketetapan-ketetapan MPRS, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, serta melalui keputusan-keputusan hakim di Mahkamah Agung sebagai suatu keputusan kasasi yang tetap yang diharapkan dapat membimbing perkembangan Hukum Adat Waris kearah sistem pewarisan individual.

Selanjutnya melalui Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, paragraf  402 huruf c sub 4, buku I jilid III dinyatakan bahwa semua warisan adalah     untuk anak-anak dan janda, artinya seorang anak baik perempuan maupun laki-laki bersama-sama dengan janda adalah ahli waris bagi almarhum suaminya. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 menghendaki agar Hukum Keluarga dan Waris ke arah Hukum Adat Parental.

Disamping Ketetapan MPRS tersebut diatas, Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 31, telah mengatur keseimbangan hak dan kedudukan antara istri dan suami dalam masyarakat.

Sama halnya dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302/K/Sip/1960 tanggal 8 November 1960 yang menyatakan bahwa Hukum Adat Diseluruh Indonesia perihal warisan mengenai seorang janda sebagai ahli waris, sehingga berdasarkan pada yurisprudensi tersebut dapatlah ditetapkan suatu kaidah bahwa menurut Hukum Adat di seluruh Indonesia untuk berbagai suku dan daerah hukum, bahwa janda adalah merupakan ahli waris.

Kemudian adanya Keputusan Mahkamah Agung yang telah menetapkan ketentuan ahli waris menurut hukum adat, khususnya ahli waris anak perempuan. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179K/SIP/1961 tanggal 1 November 1961. Melalui putusan tersebut, nampak kecenderungan bahwa anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian atas harta warisan dari peninggalan warisan.

Selanjutnya Seminar Hukum Indonesia pada tahun 1963 yang menghasilkan “Dasar-dasar dan Azas-azas Tata Hukum Nasional”, menganjurkan agar dalam berbagai keputusan hukum, para hakim membimbing dan mengarahkan perkembangan hukum adat melalui yurisprudensi khususnya di bidang hukum keluarga kearah sistem parental. Artinya ada kesamaan kedudukan antara anak perempuan dan anak laki-laki, termasuk dalam bidang hukum waris.

Kemudian hasil rumusan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta pada tahun 1975 tentang keputusan mengenai Hukum Adat dalam yurisprudensi, bahwa mengingat pertumbuhan masyarakat Indonesia dalam perkembangannya menuju ke arah persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki serta pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris, maka diperlukan hukum yang bersifat parental agar memberikan kedudukan sederajat antara perempuan dan laki-laki.

Selanjutnya penulis menemukan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 mengenai hak waris anak perempuan di Bali, yang menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris. Walaupun sistem kewarisan di Bali sendiri menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki, yang mengatur bahwa anak perempuan di Bali bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

 

B.  Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1.      Bagaimanakah perkembangan hukum waris adat di Bali dewasa ini?

2.      Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 mengenai hak waris anak perempuan di Bali, apakah masyarakat Bali mematuhi putusan tersebut?