Menu Lawskripsi

Terdapat 30 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

A. Latar belakang

Dewasa ini kebutuhan akan perumahan terasa sangat mendesak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat mengakibatkan kebutuhan akan rumah juga semakin meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi kebutuhan akan rumah ialah dengan cara menambah jumlah rumah yaitu, dengan cara memberi kesempatan kepada setiap warga Negara dan badan hukum, baik itu badan hukum swasta maupun badan hukum Negara untuk membangun perumahan. Tetapi rumah yang dibangun oleh masyarakat belum memenuhi syarat-syarat perumahan yang baik yaitu, perumahan yang sehat, tahan lama, nikmat dan, murah harga sewanya. 

Untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata terutama di bidang perumahan, sebagaimana tercantum dalam Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999, maka wajar bila pemerintah mengikut sertakan rakyat untuk ikut serta mengusahakan kesejahteraan tersebut. Pembangunan perumahan perlu ditingkatkan, khususnya perumahan dengan harga murah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini sesuai denga bunyi pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 6 tahun 1962 tentang Pokok Pokok Perumahan yunto Undang Undang Perumahan dan Pemukiman No. 4 tahun 1992 (UUPP) dimana menyebutkan :

  1. Tiap tiap warga Negara berhak memperoleh dan menikmati perumahan yang layak, sesuai dengan norma-norma social, etnik, keamanan,kesehatan dan, kesusilaan.
  2. Tiap-tiap warga negara berkewajiban ikut serta dalam usaha mencapai tujuan tersebut dalam ayat 1 sesuai kemampuan. (Anwar yunus. 1985: 42).

Adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan banyak penduduk yang kekurangan tempat tinggal. Disisi lain ada penduduk yang kelebihan tempat tinggal. Bagi mereka yang kelebihan tempat tinggal, mereka menyewakan rumah-rumah tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan.

Dengan adanya keadaan yang demikian enyebabkan timbulnya perjanjian sewa menyewa rumah. Perjanjian sewa menyewa ini merupakan perjanjian konsensuil, dimana Undang Undang membedakan antara perjanjian sewa menyewa secara tertulis dan secara lisan. Sewa menyewa secara tertulis berakhir demi hukum “otomatis”, yaitu bila waktu yang ditentukan habis, tanpa diperlukan pemberitahuan pemberhentian. Sedangkan sewa menyewa secara lisan, yaitu jika pihak yang menyewakan memberitahukan pada penyewa bahwa ia akan menghentikan sewanya. Pemberitahuan dilakukan dengan mengindahkan menurut kebiasaan setempat.

Untuk dapat mengusahakan agar setiap warga Negara dapat menikmati perumahan yang layak perlu adanya ketentuan mengenai hubungan sewa menyewa dengan harga sewa yang memberikan perlindungan kepada penyewa maupun yang menyewakan. Maka kemudian ditetapkan peraturanperaturan tentang penentuan harga sewa, tujuan penggunaan, klasifikasi tempat, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur akibat hukum yang timbul karena tidak berlakunya peraturan-peraturan lama, juga cara-cara menyelesaikannya jika ada sengketa dalam sewa menyewa ruimah.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur perjanjian sewa menyewa rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?

2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?