Menu Lawskripsi

Terdapat 75 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

TIJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG VIDE PUTUSAN NOMOR 44/PID/B/2005/PN.BDG

 

A.     Latar Belakang Masalah

Apabila kita berbicara masalah hukum, maka kita akan dihadapkan dengan hal – hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia dimasyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam pergaulan hidup dimaksud pada hakekatnya setiap manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materil ataupun immaterial.Dimana didalam upaya mencapai tujuan tersebut, tidak sedikit kemungkinan timbul kebersamaan bahkan mungkin sebaliknya tidak sedikit yang saling bertubrukan atau bertentangan satu sama lainnya. Pertentangan yang timbul akan mengakibatkan adanya suatu kekacauan atau kerusuhan bahkan kemungkinan dapat menimbulkan tindakan anarkis, sedangkan kondisi yang sedemikian bukanlah merupakan hal yang dicita – citakan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, karena hal yang dicita – citakan oleh masyarakat dalam pergaulan hidupnya adalah tercpitanya kehidupan yang tertib,damai dan tentram.

Demi terciptanya kehidupan yang aman dan tertib,damai dan tentram tersebut maka penguasa dalam hal ini Negara telah menciptakan ketentuan – ketentuan berupa norma –norma atau kaidah – kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian pelanggaran terhadap norma – norma atau kaidah – kaidah tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa penderitaan atau nestapa.

Norma – norma atau kaidah – kaidah hukum dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya bermacam – macam dan dinamakan norma social yang diantaranya norma hukum itu sendiri.

         Menurut Kansil,kaidah atau norma – norma hukum itu adalah : “Peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakat”.

Pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berupa terganggunya rasa keadilan yang dirasakan sedemikian rupa dan mendalam, maka reaksi yang ditekankan adalah berupa reaksi yang ditentukan oleh kekuasaan pemegang kedaulatan hukum yaitu penguasa atau Negara.

Menurut SATOCHID KARTANEGARA selaras dengan pendapatnya SIMONS merumuskan hukum pidana adalah sebagai berikut : “Sejumlah peraturan – peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan – larangan dan keharusan – keharusan sebagaimana yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan –peraturan  pidana : Larangan atau keharusan mana disertai dengan ancaman pidana,dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari Negara untuk melakukan tuntutan menjalankan pidana dan melaksanakan pidana”.

Sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang –Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat ,baik yang

Bersifat preventif maupun represif,setelah terjadinya pelanggaran hukum . Oleh karena itu sangat diperlukan adanya undang – undang yang menjadi dasar hukum yang sesuai dengan falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa kita. Dengan demikian diharapkan adanya kesatuan gerak, langkah dan pandangan dalam rangka penegakan hukum sehingga dicapai sasaran semaksimal mungkin.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita – cita perjuangan bangsa dan sumber daya  manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945.

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua Negara – Negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam bentuk diskusi – diskusi maupun dalam seminar – seminar yang mana telah diadakan oleh organisasi – organisasi atau instansi – instansi pemerintah yang erat hubungan dengan masalah ini.

Adapun proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtra lahir dan bathin. Pada dasar kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di Negara kita masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.

 

Dan hal tersebut merupakan merupakan dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala cirri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran,perasaan dan  kehendaknya, tetapi keadaan disekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan,pendidikan,dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus yang memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak – anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Yang dimaksud untuk memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan landasan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak – anak Indonesia yang mempunyai sifat perilaku menyimpang, karena dilain pihak mereka merupakan tunas – tunas bangsa yang diharapkan  berkelakuan baik dan bertanggungjawab.

Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak – anak ini adalah masa depan  suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

 

B.     Identifikasi Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut diatas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada identifikasi masalah yaitu :

1.      Kualifikasi perbuatan yang dilakukan anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 44/PID/B/2005/PN.BDG

2.      Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 44/PID/B/2005/PN.BDG

3.      Efektifitas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 44/PID/B/2005/PN.BDG