Menu Lawskripsi

Terdapat 47 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

TINJAUAN YURIDIS KESEPAKATAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI MENGENAI PENGELOLAAN SAMPAH DAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KECAMATAN BANTAR GEBANG BEKASI

 A.    Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka memajukan kesejahteraan, meningkatkan taraf hidup rakyat dan dalam mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur. Di pihak lain, muncul pula permasalahan-permasalahan yang merupakan timbal balik dari proses pelaksanaan pembangunan  dan apabila permasalahan-permasalahan yang terjadi ini  dibiarkan berlarut-larut tanpa dicarikan pemecahannya sudah tentu akan berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat.

Dari sekian banyak permasalahan yang terjadi tersebut salah satunya adalah masalah lingkungan yang perlu mendapat penanganan serius dari pemerintah. Hal ini untuk menunjang kelangsungan pembangunan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka (3) UU Pengelolaan  Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan, “bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”. Sejalan dengan uraian di atas, permasalahan sampah merupakan salah satu permasalahan yang terkait langsung dengan lingkungan hidup. Secara umum, masyarakat mengartikan sampah sebagai sisa-sisa dari benda-benda yang sudah tidak terpakai atau benda tidak bermanfaat dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Dalam kaitan itu, limbah sampah yang telah dihasilkan oleh warga Bekasi jumlahnya sangat besar. Daya tampung sampah yang direncanakan Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) Bantar Gebang adalah 14.000 m3/hari (untuk wilayah Jakarta Timur, Utara dan Bekasi).sehingga perlu penanganan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah DKI untuk memenuhi hal tersebut. Pemerintah Kota Bekasi telah berupaya dengan menyediakan lahan di Kecamatan Bantar Gebang Bekasi, yang diperuntukkan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) atau  menampung sampah-sampah yang dihasilkan masyarakat dan industri di wilayah Jakarta Timur, Utara dan Bekasi. Untuk itu, Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi membuat Perjanjian mengenai pengelolahan sampah tersebut. Mengenai bentuk dan isi perjanjian diserahkan kepada kesepakatan pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan mengenai perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III KUHPerdata yang mempunyai sifat terbuka dan adanya asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ketentuan dalam pasal ini dikenal dengan istilah Pacta Sunt Servanda. Kebebasan berkontrak pada intinya mengandung pengertian bahwa para pihak bebas memperjanjikanapa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, Ketertiban umum dan kesusilaan. Lebih jauh lagi para pihak yang membuat kontrak mempunyai posisi yang setara dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya, sehingga menjadi seimbang hak dan kewajiban diantara mereka. Mengenai sebab dari suatu perjanjian haruslah halal, hal ini diatur dalam Pasal 1337 yang berbunyi : “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Namun, di dalam proses pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir tersebut Pemerintah Kota Bekasi  mendapat berbagai kendala yang harus dihadapi. diantaranya volume sampah yang tidak sesuai dengan yang di perkirakan.

 

B.     Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1.      Bagaimana pelaksanaan kesepakatan dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi dan hubungannya dengan hukum perjanjian di Indonesia yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

2.      Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak, risiko, wanprestasi, jangka waktu, dan hal-hal lain dalam kaitannya dengan perikatan yang terjadi dalam perjanjian kerjasama tersebut ?

3.      Apa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perjanjian tersebut dan  bagaimana pula upaya penyelesaiannya ?