Menu Lawskripsi

Terdapat 264 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA DALAM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

 

A. Latar Belakang Masalah

            Hadirnya masyarakat informasi (information society) yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia pada milenium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin meluas dalam berbagai aktifitas kehidupan manusia , bukan saja di Negara-negara maju tapi juga dinegara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan Informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan. Kecanggihan Teknologi Informasi ini telah memberikan fasilitas-fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang sangat membantu pekerjaan manusia serta kebutuhan-kebutuhan lainya.perpaduan teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi telah mampu menciptakan jaringan-jaringan atau computer network yang bersifat mendunia, aplikasinya pun kini semakin berkembang bukan hanya dilingkungan Universitas, Pusat penelitian dan Laboratorium untuk keperluan yang bersifat ilmiah atau Riset, akan tetapi kini telah berkembang dilingkungan perusahaan, Perbankan, Instansi Pemerintah, Militer/Hankam, Hukum dan Peradilan dan individu/perorangan.kini ada kecenderungan  bahwa berbagai kebijakan didasarkan pada sistem komputer. Internet saat ini telah menghubungkan jaringan komputer  lebih dari tiga ratusan ribu (300.000) network of networks yang menjangkau sekitar seratus (100) Negara di dunia setiap 30 menit (waktu rata-rata) muncul satu jaringan tambahan lagi atau ratusan halaman informasi web pages yang baru tersajikan setiap menitnya sehingga memperkaya khazanah yang telah ada  yaitu sekitar lima puluhan juta halaman, ditafsirkan bahwa memakai internet akan melonjak  melebihi seratus juta orang diawal tahun 2000. Sekarang bahkan telah terdapat TV net yaitu Pesawat Televisi dengan kemampuan menjelajahi Informasi dan membuat orang yang sama sekali tidak mengetahui kemampuan, dan membuat orang yang sama sekali tidak mengetahui pengetahuan tentang komputer  dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi information super highway bagi kehidupan mereka sehari-hari, misalnya untuk berbelanja jarak jauh, menyaksikan live concert, mengikuti seminar internasional, melacak informasi dan sebagainya.

            Ada juga teknologi Wireless Application Protocol (WAP) yang memungkinkan teknologi telepon genggam mengakses internet, membayar  rekening bank, sampai dengan memesan tiket pesawat Fenomena tersebut menunjukan bahwa semakin meningkatnya kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi komputer, sehingga komputer merupakan teknologi kunci keberhasilan pembangunan pada masa sekarang dan masa yang mendatang, dengan kata lain kehadiran teknologi di bidang komputer merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakan untuk menunjang pembangunan nasional. Namun disamping itu patut pula disadari bahwa perkembangan teknologi komputer  tersebut  dapat atau telah menimbulkan berbagai kemungkinan yang buruk baik yang diakibatkan karena keteledoran, dan kekurang mampuan  maupun kesengajaan yang dilandasi karena itikad buruk, oleh sebab itu kebijakan pengembangan teknologi komputer  harus pula di imbangi dengan kebijakan di bidang proteksinya, terutama kebijakan yang berkaitan dengan proteksi yuridisnya (dengan peraturan perundang-undangan).

            Akhir-akhir ini muncul jenis kejahatan baru dengan memanfaatakan teknologi komputer sebagai modus operandinya yang dikenal dengan istilah cybercrime. Sebagai contoh di Yogyakarta, pernah terjadi suatu kasus sebagaimana yang diberitakan di majalah Tempo, Petrus Pangkur pemuda berusia 22 tahun, ia bersama dengan tiga rekannya sesama cracker berhasil membobol lewat internet, mereka membeli barang melalui internet secara tidak sah tepatnya di Bulan Maret 2001, mereka berhasil membobol kartu kredit orang lain senilai US$365,93 (Tiga ratus enam puluh lima, sembilan puluh tiga Dollar Amerika).

            Kasus yang hampir sama terjadi di wilayah hukum Kepolisian Semarang yang membekuk 2 orang pemuda, mereka datang ke jasa pengiriman barang, untuk mengambil pesanan berupa 8 buah kacamata, 4 buah topi, dan tiga buah tas punggung merek Oakley seharga Rp.8000.000,00 (delapan juta rupiah) saat ditanya perihal kartu kredit yang gunakan mereka tidak mampu menunjukan, kartu kredit yang sah. Akibatnya ke 2 pemuda tersebut ditangkap polisi, menghadapi peristiwa tersebut, kepala kepolisian setempat Komisaris Besar Halba.R.Nugraha mengira ke 2 remaja tadi tidak terkait dengan sebuah sindikat cracker, ia berpendapat bahwa pelaku sekedar mengotak-atik internet di warung internet, lalu membuka situs dan  melakukan pemesanan barang dengan menggunakan kartu kredit orang lain. Jauh sebelum kasus 2 pemuda tadi Polda Jawa Tengah pernah menangkap seorang cracker, namun sang pelaku tak kunjung diadili.Penyebabnya yakni adanya kesulitan dalam menerapkan Hukum, Kaidah-kaidah hukum pembuktian di dunia nyata terhadap berbagai peristiwa hukum  yang terjadi di dunia maya. Kesulitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya kompleksitas dari transaksi perdagangan dengan menggunakan Internet electric commerce atau lazim di sebut E-commerce, terbentuk dari berbagai sub sistem yang tersusun secara sistematis dan masing-masing sub sistem tersebut memiliki permasalahanya masing-masing. Permasalahan akan muncul ketika seseorang hendak melakukan transaksi misalnya saja pembelian barang, maka para pihak sudah mulai dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum  seperti keabsahan dokumen yang dibuat, tanda tangan digital (digital signature) yang dibuat saat orang tersebut menyatakan sepakat untuk bertransaksi, kekuatan mengikat dari kontrak tersebut serta pembatalan transaksi dan sebagainya. Salah satu isu yang crucial dalam transaksi E-commerce adalah yang menyangkut keamanan dalam mekanisme pembayaran (payment mechanism) dan jaminan keamanan dalam bertransaksi (security risk) seperti Informasi mengenai transfer data kartu kredit dan identitas pribadi konsumen, yang dalam hal ini ada dua permasalahan utama yaitu:pertama mengenai Identification Integrity yang menyangkut identitas pengirim yang di kuatkan lewat tanda tangan digital (digital signature), kedua mengenai message integrity yang menyangkut apakah pesan yang dikirimkan oleh pengirim benar-benar diterima oleh penerima yang dikehendaki (Intended Recipient). Berbicara mengenai keabsahan suatu transaksi, orang selalu mendasarkan pada ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.yang menyatakan untuk sahnya sebagai suatu Perjanjian diperlukan adanya 4(empat) syarat, yaitu:

1.      Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2.      Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3.      Suatu hal tertentu;

4.      Suatu sebab yang halal;

            Persoalan mengenai transaksi E-commerce mengemuka karena dalam transaksi ini, para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antar ke dua belah pihak dilakukan secara elektronik. Akibatnya prinsip Hukum yang berlaku dalam dunia nyata, seperti waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit ditentukan. Hal ini mengingat kesepakatan transaksi-transaksi dalam internet itu didasarkan atas click and point agreement, padahal sebagai bentuk kesepakatan dalam suatu transaksi, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,hanya mengakui suatu surat atau kesepakatan transaksi yang bertandatangan, sebab dengan begitu maka dapat diketahui identitas para pihak, dan dengan tanda tangan ini, menyebabkan orang yang menandatanganinya mengetahui isi dari transaksi yang disepakatinya, orang tersebut terikat pada isi dari ketentuan transaksi tersebut, tanda tangan yang dibubuhkan dalam suatu transaksi tidak harus dilakukan secara langsung, seperti seseorang membubuhkan tanda tangan, oleh karena itu dalam transaksi elektronik, penandatangan dapat dilakukan secara elektronik juga. Secara umum salah satu tujuan dari penandatangan dari suatu dokumen adalah sebagai bukti (evidence) suatu tandatangan akan mengotentifikasikan penandatangan, membubuhkan tanda tangan dalam suatu bentuk yang khusus, dokumen tersebut akan mempunyai hubungan dengan penandatangan. Berkenaan dengan Pembuktian dalam perkara pidana, akibat kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi, ada suatu persoalan mengenai bagaimana kedudukan produk teknologi, khususnya data elektronik sebagai alat bukti, mengingat sistem hukum pembuktian di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan ketentuan Hukum yang didalamnya tidak memasukan data elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah. Mengenai keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, transaksi elektronik tidak memerlukan hard copy atau warkat kertas, namun demikian setiap transaksi yang melibatkan eksekusi  diberikan tanda bukti berupa nomor atau kode yang dapat disimpan atau direkam di komputer atau dicetak. Pembuktian isi berkas atau dokumen itu  juga dapat dibuktikan, sifat yang ingin dibuktikan adalah sifat integrity, sifat ini dapat terjaga dan dibuktikan jika digunakan tandatangan digital (digital signature) untuk mengesahkan berkas tersebut, sebab dengan digital signature, perubahan satu huruf saja dalam isi berkas akan dapat menunjukan bahwa berkas sudah berubah (meskipun tidak ditunjukan bagian mana yang berubah). Permasalahan akan muncul ketika terjadi suatu tindak pidana, apakah bukti atau kode nomor transaksi maupun digital signature tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum Indonesia, padahal negara kita menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijstheorie), yaitu seseorang tidak dipidana tanpa adanya suatu keyakinan hakim terhadap alat bukti yang diketemukan yang sesuai dengan Undang-undang yang berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Melalui undang-undang ini pemerintah berusaha mengatur pengakuan atas mikro film atau media lainnya yang berupa alat penyimpan informasi, yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya Compact Disk-Read Only Memory (CD-ROM) dan Write-On-Read-Many (Worm) yang diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Dokumen Perusahaan sebagai alat bukti yang sah.

            Penggunaan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dirasakan kurang efektif dalam menjangkau pembuktian atas kejahatan cyber, sebagai contoh dalam suatu perkara pemalsuan data pada transaksi elektronik, sangat sulit untuk menghadirkan saksi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, saksi terutama saksi korban hanya sebatas tahu dan merasakan tentang akibat dari tindak pidana tersebut, bukan proses perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dirasakannya itu, padahal untuk melacak pelaku tindak pidana tersebut terlebih dahulu adanya laporan dari pihak korban (pihak yang merasakan kerugian akibat adanya tindak pidana tersebut) kepada pihak berwajib untuk selanjutnya dilakukan tindakan penyidikan guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya, tanpa adanya laporan maka sangat kecil bahwa telah terjadi perkara cybercrime.

            Di sinilah kemudian peran saksi ahli diperlukan untuk menjelaskan kemungkinan suatu perkara cybercrime tersebut dapat terjadi. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara Pidana guna kepentingan pemeriksaan. Apabila keterangan ahli meleset, maka besar kemungkinan hal ini akan berpengaruh terhadap Alat-alat bukti yang lain seperti surat dan petunjuk, suatu perkara cybercrime khususnya perkara pemalsuan data pada transaksi elektronik, baik alat bukti surat maupun petunjuk akan banyak bersandar pada keterangan ahli, karena dalam suatu tindak pidana yang dilakukan dalam suatu transaksi elektronik, saksi ahli berperan dalam memberikan pertimbangan, apakah suatu sistem komputer bekerja dengan baik serta apakah transaksi elektronik tersebut terjamin keasliannya atau tidak.

            Penelusuran terhadap alat-alat bukti konvensional seperti keterangan saksi dan keterangan ahli, juga pergeseran alat bukti surat dan petunjuk dari konvensional menuju elektronik, sebetulnya akan mampu menjerat pelaku cybercrime, namun hal ini tentu saja membutuhkan kecermatan para penegak hukum dalam menggunakannya untuk kemudian dapat diajukan dan dapat diterima oleh hakim sebagai alat bukti yang sah, lebih lanjut tidak terlepas dari sifatnya sebagai tindak pidana baru, maka cybercrime ini pada akhirnya membutuhkan ketentuan yang baru agar alat Bbukti elektronik.khususnya tanda tangan digital dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

 

B. Perumusan masalah

1.  Alat bukti yang sah dalam pembuktian pada transaksi elektronik ?

2.  Tata cara pembuktian dalam kasus pemalsuan data pada transaksi  elektronik ?