Menu Lawskripsi

Terdapat 15 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUKU (Suatu penelitian di kota Banda Aceh)

A.     Latar Belakang

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” Maka dengan adanya ketentuan tersebut masyarakat selaku konsumen sangat membutuhkan perlindungan hukum dari segala bentuk usaha yang dapat merugikan.

Dalam hal terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan maka dalam Pasal 7 huruf (f) UUPK disebutkan “Pelaku usaha diwajibkan memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau pergantian barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”Dasar dari suatu perjanjian adalah “kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Didalam praktek transaksi jual beli, dicantumkannya Klausula Eksonerasi sangat merugikan konsumen. Dengan pencantuman Klausula Eksonerasi, maka posisi konsumen sangat lemah / tidak seimbang dalam menghadapi pelaku usaha. Perjanjian jual beli tumbuh sebagai perjanjian tertulis. Perbuatan hukum sejenis selalu terjadi secara berulang dan teratur dengan frekuensi yang relatif tinggi dan melibatkan orang banyak. Hal tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menyiapkan isi dari perjanjian terlebih dahulu yang kemudian dibakukan dan seterusnya dicetak dalam jumlah yang banyak, sehingga sudah tersedia apabila diperlukan setiap saat.

Dalam UUPK istilah klausula eksonerasi tidak ditemukan, tetapi yang ada adalah “klausula baku”. Pasal 1 angka 10 UUPK mendifinisikan “klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Di antara klausula dalam perjanjian baku, terdapat pengaturan mengenai pembatasan dan penghapusan tanggung jawab dari pihak yang mempunyai posisi lebih kuat yang dikenal dengan istilah klausula eksonerasi atau klausula pengecualian. Klausula eksonerasi ini membebankan kepada konsumen syarat yang harus dipenuhi dan melalui klausula ini tanggung jawab dari pihak pelaku usaha beralih kepada pihak konsumen. Pihak pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya saja dan tidak kewajibannya. Sehingga perjanjian baku pada hakikatnya bukan hanya menimbulkan masalah pada konsumen jual beli akan tetapi juga seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, dalam Penggunaan Klausula Eksonerasi, konsumen tidak mendapatkan kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebas dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian dengan kata lain isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu “menyetujui atau menolak” atau lebih dikenal dengan istilah “take it or leave it”.

Calon konsumen hanya diberi pilihan untuk mengadakan perjanjian atau untuk tidak mengadakan perjanjian. Bila perjanjian telah terjadi, maka konsumen akan berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan isi perjanjian tersebut. Karena penyusunan isi perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi lebih kuat, maka sudah tentu pelaku usaha berusaha sedapat mungkin merumuskan klausula yang menguntungkan dan membebaskanya dari kewajiban-kewajiban tertentu.

 

B. Permasalahan

1.      Bagaimanakah isi Klausula Eksonerasi dalam perjanjian jual beli buku?

2.      Bagaimanakah penerapan asas keseimbangan dan asas keadilan dalam perjanjian jual beli buku?

3.      Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah dalam menertibkan klausula eksonerasi tersebut?