Menu Lawskripsi

Terdapat 18 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK
TERHADAP ADANYA LIKUIDASI BANK

A. Latar Belakang

Hadirnya dunia usaha sangat diharapkan untuk dapat turut berpartisipasi secara langsung dalam mengembangkan perekonomian nasional, agar dapat mencapai tujuan nasional. Sebagaimana diketahui untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik dari segi materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diperlukan adanya pertumbuhan perekonomian yang sangat baik.

Oleh karena itu dukungan dari berbagai bidang sangatlah diperlukan salah satunya adalah di bidang perbankan, karena fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat, dengan harapan dapat memperbaiki tingkat kahidupan ekonomi rakyat banyak ke arah tingkat kehidupan ekonomi yang lebih baik. Namun demikian pelaksanaan pembangunan ekonomi harus tetap memperhatikan dan menjaga stabilitas.

Keberadaan perbankan di Indonesia semakin banyak, hal itu ditandai dengan hadirnya bank-bank baru tumbuh dan berkembang, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat pun merupakan catatan keberhasilan perbankan. Jumlah dana yang dapat dihimpun oleh suatu bank merupakan pencerminan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Semakin banyak dana yang dihimpun berarti merupakan suatu indikasi bagi bank, bahwa bank yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karena itu pengelolaan yang hati-hati sangat diperlukan karena dana dari masyarakat dipercayakan kepadanya.

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana.

Sebagai lembaga keuangan, bank yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunga, yang dimaksud di sini bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank.

Bank-bank dalam memberikan produk-produk yang diunggulkan dan berusahasemaksimalmungkinuntukmenarik simpatimasyarakat,seharusnya

pihak bank dan pihak nasabah harus berhati-hati dalam mengelola maupun mempercayakandananya pada bank, karena pihak bank harus bisa mengukur kemampuan untuk membayar kembali dana simpanan nasabah tersebut berikut bunganya. Sedangkan bagi paranasabah harus memahami benar bank yang bagaimana yang dapat dipercaya, nasabah jangan hanya tergiur oleh bunga yang tinggi, bonus atau hadiah dan lainnya, jika ternyata bank yang dipercaya tersebut memiliki kondisi yang kurang baik.

Namun dari semua itu yang terpenting adalah bagaimana usaha perbankan nasional melaksanakan komitmennya secara konsisten, profesional dan transparan. Hal ini merupakan persyaratan yang mutlak untuk membangun kembali kepercayaan terhadap dunia perbankan nasional.

Bank Indonesia selaku bank sentral dituntut untuk cermat terhadap kondisi kesehatan bank-bank yang ada di Indonesia, karena jika kondisi suatu bank mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha dunia perbankan. Maka bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal, mengganti dewan komisaris dan direksi bank juga menghapus kredit dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya, merger atau konsolidasi dengan bank lain yang bersedia mengambil alih beserta seluruh kewajibannya. Langkah-langkah seperti yang disebutkan di atas dilakukan untuk mempertahankan atau menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya bank-bank yang sakit membuat pemerintah akhirnya mengambil suatu kebijaksanaan untuk melikuidasi bank-bank yang sakit tersebut, karena bank-bank yang sakit tersebut dapat dikhawatirkan akan membahayakan perekonomian bangsa. Kebijaksanaan pemerintah untuk melikuidasi bank tersebut tentunya akan mempengaruhi peredaran uang dan itu dapat merugikan masyarakat, khususnya nasabah penyimpan dana.

Kerugian tersebut ditanggung oleh bank yang bersangkutan, yang akhirnya bisa ditanggung kreditur maupun nasabah. Ada kemungkinan hak dana nasabah dari bank tersebut masih ada, sehingga tidak serta merta bank yang bersangkutan bubar. Hak dan kewajiban yang masih ada tersebut misalnya berupa kredit yang masih berjalan, belum defalut, dan tidak tercapai jalan keluar lain seperti pengalihan ke bank yang lain, atau karena ada stand by L/C atau garansi bank belum jatuh tempo. Dalam hal bank dilikuidasi pemilik bank harus mempunyai aset yang cukup, untuk membayar kewajibannya dan juga harta pribadi pemilik bank dapat diambil alih untuk mempertanggungjawabkan. Apabila aset tidak memenuhi untuk pelunasan kewajiban bank, maka uang nasabah yang tersimpan pada bank yang bersangkutan tidak dapat kembali lagi pada pemiliknya yang dalam hal ini adalah nasabah penyimpan dana. Jadi uang nasabah tersebut dianggap hangus atau hilang bersamaan dengan habisnya aset bank yang terkena likuidasi tersebut.

Bank yang dilikuidasi membuat sebagian masyarakat khawatir akan keberadaan dana simpanannya itu akan kembali atau bahkan hilang. Hal itu tidak lain karena banyak dari masyarakat hanya tahu menabung, berbunga, lalu mereka menariknya kembali, dengan tidak mengetahui hak-haknya sebagai penyimpan dana. Banyaknya dana yang dapat dihimpun oleh bank dari masyarakat identik dengan banyaknya nasabah bank, maksudnya bahwa semakin banyak bank yang dapat menarik nasabah, maka bank akan mendapat dana yang semakin besar pula. Oleh karena itu banyak masyarakat menjadi nasabah bank, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana, sebab tidak ada kemungkinan bank tempat menyimpan dana tersebut mengalami kondisi yang tidak baik dan harus dilikuidasi.

Dalam hubungannya dengan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, belum ada pengaturan yang dapat menjamin bahwa dana yang disimpan pada bank yang dilikuidasi tersebut akan dapat kembali ke pemiliknya. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam hal pengaturannya pun mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dalam hal ini dapat dilihat pada pasal 1132 KUH Perdata. Hal tersebut membuat pemerintah berpikir dan berupaya mengeluarkan suatu pengaturan baru, lalu dikeluarkan peraturan baru tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Dalam urutan pembayaran kewajiban bank, nasabah penyimpan dana lebih diutamakan dan mendapat tempat yang lebih tinggi dari kreditur lainnya. Dalam KUH Perdata yaitu pasal 1133 jo pasal 1134 kreditur terdiri dari kreditur preferen dan kreditur konkuren di mana kreditur preferen mendapatkan kedudukan sebagai pemegang hak yang diutamakan dari pada kreditur konkuren dan kreditur-kreditur lainnya. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 ini terdapat pasal 17 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan urutan-urutan prioritas penerima pembayaran kewajiban bank kepada kreditur-krediturnya dan nasabah penyimpan dana akan mendapat prioritas dalam pembayarankewajiban bank lebih utama dibandingkan dengan kreditur lainnya.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang relevan untuk diangkat dan dibahas di dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1.Bagaimana kedudukan nasabah bank dalam prioritas pembayaran dan tanggung jawab bank terhadap adanya likuidasi

2. Perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada nasabah bank dalam likuidasi.