Menu Lawskripsi

Terdapat 56 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT ORANG LAIN

 A.    Latar Belakang

Dewasa ini setiap orang menginginkan segala sesuatu yang dimiliki haruslah yang praktis dan ekonomis terutama dalam hal sistem pembayaran atau transaksi dan salah satu solusinya adalah dengan  pembayaran tagihan dengan kartu kredit atau dengan internet banking, yang telah banyak disediakan bank nasional dan bank swasta di Indonesia.

Penggunaan fasilitas perbankan seperti kartu kredit tidak lepas dari fungsi bank dalam bidang ekonomi yang berfungsi sebagai lembaga financial intermediary yang artinya, di satu sisi bank dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, dan di sisi lain bank dapat melakukan penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat itu sendiri. Jadi kartu kredit merupakan salah satu kartu yang diterbitkan oleh bank yang kegunaannya sebagai alat pembayaran ditempat-tempat seperti pasar, swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya, penggunaan berbagai jenis kartu kredit disebabkan beberapa faktor yaitu untuk kenyamanan, kemudahan, dan unsur praktis bagi penggunanya.

Maka  pada  saat  memberikan  fasilitas  kartu  kredit  kepada nasabahnya harus bertujuan untuk hal yang lebih baik bagi si pengguna kartu kredit, sehingga terjadi unsur kepercayaan dari bank bahwa nasabah kredit dapat melakukan prestasinya atau mampu mengembalikan kredit sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.

Kartu kredit digolongkan dalam kredit jangka pendek yang saat ini diminati masyarakat karena bunga yang di bebankan sangat ringan yaitu tidak lebih dari 5% (lima persen). Sedangkan bagi bank dengan memberikan kredit jangka pendek maka memperkecil resiko yang akan dihadapi oleh bank  seperti macetnya pembayaran tagihan atau kredit macet.

Mekanisme perolehan kartu kredit tidak sulit karena hanya memerlukan kartu identitas dan slip gaji lalu mengisi formulir yang disediakan oleh bank. Setelah itu bank melakukan analisa kelayakan pemberian kredit yang meliputi survey, lalu mengecek dengan melakukan blacklist yang dikeluarkan oleh bank Indonesia serta melakukan crosscheck terhdap bank lain selaku sesama penerbit kartu kredit lain agar pemohon hanya memiliki satu kartu kredit dari penerbit kartu kredit. seiring dengan penggunaan kartu kredit yang makin meningkat dari tahun ke tahun tidak menutup kemungkinan timbul penyalahgunaan kartu kredit orang lain dengan berbagai modus yang menimbulkan kerugian tidak saja bagi bank tetapi juga bagi masyarakat pengguna kartu kredit itu sendiri, hal itu dapat berakibat terjadinya kredit macet yang dapat mengganggu sistem perbankan nasional dan melemahkan nilai tukar mata uang Indonesia terhadap mata uang asing.

Adanya penyalahgunaan kartu kredit maka kejahatan yang ditimbulkan akan memiliki nilai yang strategis, selain bersifat kejahatan Nasional. Penyalahgunaan kartu kredit juga bersifat kejahatan lintas Negara atau Transnasional, karena kartu kredit yang diterbitkan di Indonesia dapat juga digunakan diluar negeri asalkan penggunaannya ditempat pembayaran yang memiliki logo yang sama dengan logo penerbit kartu kredit tersebut. Sebagai contoh warga Negara Indonesia yang pergi ke Negara Jerman, disana dia menggunakan kartu kredit Mastercard untuk membayar transaksi jual beli pada mesin EDC (Electronic Draft Capture) yang berlogo Mastercard setelah itu pelaku langsung membuang kartu kreditnya atau tidak membayar tagihan atas kartu kreditnya sehingga perbuatan pelaku dapat merugikan Negara Jerman karena mata uang yang beredar tidak dapat kembali sebagaimana mestinya dan menjadi kredit macet. Hal inilah yang dimaksud kejahatan kartu kredit yang bersifat lintas Negara atau Transnasional.

Dengan melihat meningkatnya kejahatan dalam tindak pidana kartu kredit yang pelakunya terdiri dari satu orang atau  segolongan masyarakat yang memiliki tingkat kepintaran yang tinggi dengan pemanfaatan teknologi yang canggih. Oleh karena itu pelaku kejahatan tersebut sudah sepantasnya dijatuhi hukuman pidana maksimum sebagaimana yang diancamkan oleh peraturan perundang-undangannya agar setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.

B.     Rumusan Masalah

Walaupun jumlah kasus tindak pidana yang berhubungan dengan kartu kredit masih sedikit, hal tersebut tidak menutup kemungkinan berkembangnya modus yang lebih rapi dan dikelola oleh suatu sindikat yang sulit dicegah dan diberantas oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu penulisan skripsi ini menyampaikan permasalahannya sebagai berikut :

1.      Bagaimana bentuk-bentuk  penyalahgunaan kartu kredit tersebut ?

2.      Bagaimana pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan kartu kredit orang lain ?