Menu Lawskripsi

Terdapat 23 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

HUBUNGAN KAUSALITAS DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 70/ Pid.B/ 2006/ PN.MKT)

 

A.    Latar Belakang

Dengan semakin maju dan kompleksnya zaman dan perubahan yang terjadi di segala, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan. Mulai dari hal yang positif, tentunya bukan merupakan suatu hambatan dalam kehidupan, namun hal yang negatif merupakan masalah yang butuh sesegera mungkin untuk diselesaikan, mulai dari hal yang terkecil yaitu minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, karena hal ini pemicu atau penyebab dari semua kejadian yang ada di masyarakat. Minum-minuman keras, obat-obatan terlarang ini bisa mempengaruhi serta merusak jiwa dan pemikiran manusia untuk melakukan suatu perbuatan jahat yang merugikan orang lain, hal ini juga bisa menyebabkan kematian apabila daya tahan tubuh kita lemah akibat dosis yang berlebihan.

Minum-minuman keras, obat-obatan terlarang ini juga bisa membuat orang itu segan untuk melakukan pembunuhan dengan cara apapun karena adanaya rasa dengki, dendam dan lain sebagainya akan timbul akibat pengaruh dari minum-minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Karena hal ini bisa merusak saraf otak manusia tidak bisa berpikir jernih serta akibat dari perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Disini sangat perlu peran serta aparat pemerintah untuk memberikan penyuluhan serta membina dan mengarahkan masyarakat khususnya masyarakat kecil supaya sadar akan hukum bahwa hal tersebut jelas-jelas telah melanggar norma-norma yang terkandung di dalam Undang-Undang, sehingga bisa terciptanya suatu pembangunan tentang asas kesadaran hukum.

Dalam rangka mengisi pembangunan di bidang hukum, maka Indonesia berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/ MPR/ 1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, telah dinyatakan bahwa Azas-azas pembangunan nasional antara lain menyebutkan tentang azas kesadaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, merupakan suatu bukti nyata Indonesia adalah negara yang berkembang dimana dalam perkembangannya juga memegang tinggi hukum sebagai alat pengawas atau pembatas. Hal ini juga berarti di Indonesia tidak menginginkan adanya negara yang berdasarkan kekuasaan semata-mata. Penegasan tersebut sengaja dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan dan norma-norma yang dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia menjadi warga yang sadar dan taat hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum kepada setiap masyarakat.

Sebagai konsekuensi ketentuan-ketentuan tersebut, maka azas kesadaran hukum merupakan azas yang harus diprioritaskan dalam pembangunan. Azas kesadaran hukum berarti menyadarkan setiap warga untuk selalu taat kepada hukum, disamping itu mewajibkan pula bagi negara beserta aparatnya untuk menegakkan dan menjamin berlakunya kepastian hukum di Indonersia.

Namun hal yang selalu terjadi dengan adanya peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang baru, dapat dipastikan akan terjadi sebuah pelanggaran akan hal tersebut. Dengan kata lain, sebuah kejahatan berawal dari adanya peraturan. Disinilah peranan aparatur pemerintahan terutama instansi yang bertanggung jawab langsung akan hal penegakan hukum perlu meningkatkan pola kerja dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat tercipta apa yang dinamakan stabilitas hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, tingkat terjadinya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku semakin menigkat. Hal ini tampak dari banyaknya kasus-kasus kejahatan yang diberitakan di semua media cetak dan elektronik.

Tindak pidana pembunuhan sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, karena hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 338-350 KUHP.

Seperti kejahatan lainnya yang terjadi dalam masyarakat, pembunuhan dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun secara tegas dilarang oleh norma hukum pidana, dan karenanya kaidah hukum pidana selalu bertindak tegas dan tidak pernah membiarkan berlangsungnya kejahatan tersebut secara terus menerus, karena dilihat dari segi terjadinya tindak pidana pembunuhan itu sangatlah merugikan.Kejahatan-kejahatan seperti inilah yang menjadi tugas bagi seluruh aparatur penegak hukum, mulai dari Instansi Kejaksaan,Pengadilan, Kehakiman dan Kepolisian.

Dengan demikian, pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Hukum tidak bisa dilepaskan dengan esensinya yakni keadilan,  keadilan sering disebut sebagai keutamaan hukum. Dengan meminta manusia untuk berfikir secara jernih, bertindak atas dasar kebenaran serta pertimbangan hati nurani dan keyakinan. Oleh karena itu, keadilan juga meminta manusia untuk mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya keadilan dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan berfungsinya hukum, berbagai keadaan yang mencerminkan ketidakadilan dapat dihindari. Dalam hal adanya konflik kepentingan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, penyelesaiannya tidak lagi menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan dan nilai-nilai objektif yang tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah.

Hukum berlaku bagi yang lemah maupun yang kuat di depan hukum, mereka yang lemah tidak akan kalah karena kelemahannya. Sebaliknya bagi yang kuat mereka harus mengakui, bahwa hukum merupakan “pembatas” bagi keinginannya untuk memaksakan suatu pemecahan konflik kepentingan berdasar kekuatan dan demi keuntungannya sendiri.

Dalam konteks kekuasaan, hukum dengan esensi keadilannya berfungsi untuk memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Adanya tatanan hukum yang mantap menjamin bahwa kekuasaan tidak akan digunakan secara sewenang-wenang. Penggunaan kekuasaan harus dilakukan berdasarkan hukum. Penggunaan kekuasaan yang berdasarkan hukum itulah yang diakui keabsahannya.

Perkembangan pemikiran hukum dan keadilan dari masyarakat akan tampak dipermukaan sebagai kesadaran hukum masyarakat itu, yang kalau diperinci potensi yang terkandung didalamnya akan terurai sebagai:

1.         Harapan, kepercayaan bahwa hukum dapat memberikan kegunaan serta perlindungan, jaminan kepastian dan keadilan hukum.

2.         Orientasi, perhatian, kesanggupan, kemauan baik, sikap, kesediaan dan keberanian untuk mentaati hukum karena keyakinan bahwa kebenaran, keadilan dan kepastian hukum adalah bagian hati nurani yang menuju terselenggaranya kepentingan umum.

Walaupun pada dasarnya wujud keadilan itu akan merupakan bentuk keseimbangan antara hak dan kewajibannya, tetapi jelas bukan dalam artian memberikan dalam setiap keadaan, hak, kewajiban dan perlakuan yang sama kepada siapapun, tetapi suatu wujud yang memberikan kadar keadilan bagi setiap pencari keadilan. Pada tahap lebih lanjut, menjadi kewajiban kita bersama untuk menemukan konsep keadilan dalam kerangka berfikir masyarakat  Pancasila.

Berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1988 bidang hukum menegaskan bahwa “pembangunan bidang hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam rangka negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional”.

Garis-garis Besar Haluan Negara 1988 juga menyebutkan bahwa “dalam rangka meningkatkan penegakan hukum perlu terus dimantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, serta terus ditingkatkan kemampuan, kewibawaannya dan dibina sikap, perilaku dan keteladanan para penegak hukum sebagai pengayoman masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil”.

 

B. Rumusan Masalah

1.      Mengapa jaksa penuntut umum tidak membuktikan dakwaan kesatu primer : pasal 340 KUHP, subsider : pasal 338 KUHP Jo, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam tuntutannya, dan mengalihkan tuntutannya pada dakwaan kedua pasal 359 KUHP Jo, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP?

2.  Berdasarkan apakah hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar pasal 359 KUHP Jo, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP?