Menu Lawskripsi

Terdapat 44 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PENGAJUAN KASASI ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN

(PUTUSAN MA NO 2296/TU/978 K/PID/2003)

 

A. Latar Belakang

Praperadilan adalah suatu hal yang wajar dan tidak perlu ditakuti sepanjang proses penyidikan atau upaya paksa yang dilakukan didasarkan kepada aturan dalam KUHAP. Tidak semua putusan pra peradilan dimenangkan oleh tersangka atau pihak yang mengajukan. Di dalam proses sidang pemeriksaan pra peradilan tentunya akan mempertimbangkan fakta baik secara yuridis maupun fakta materiil. Apabila dalam KUHAP tentunya pra peradilan tersebut dimenangkan juga telah diatur dalam KUHAP.

 Dikabulkannya praperadilan juga harus ditinjau lagi secara adil apakah karena suatu sebab yang disengaja atau suatu sebab yang berasal dari luar proses penyidikan. Adanya pra peradilan adalah untuk menjaga agar penyidik tidak sewenang-wenang serta untuk mengawal agar proses penyidikan dan atau penuntutan berjalan dengan mekanisme yang diatur di dalam KUHAP. Yang terpenting di dalam suatu proses penyidikan adalah penyidik harus bersikap netral, professional dan proporsional. Apabila kita yakin bahwa proses penuntutan tersebut telah dilaksanakan secara professional dan tidak memihak saya rasa tidak ada yang perlu dirisaukan dan juga dikhawatirkan.

Satu hal yang tidak kalah penting adalah harus segera dihapus anggapan bahwa praperadilan adalah suatu hal yang tabu bagi penyidik. Begitu pula dengan atasan penyidik atau pihak-pihak lain yang berkompeten terhadap proses penyidikan. Untuk mengurangi kesalahan dan keberpihakan penyidik dalam proses penyidikan. Pengawas penyidikan juga dijabat oleh seorang perwira yang memiliki pengalaman yang cukup di bidang penyidikan. Kerja pengawas penyidikan ini bersifat independen. Selain itu mekanisme pengawasan internal juga berlaku terhadap setiap keberatan atau komplain dari pihak-pihak tertentu. Hal ini tidak lain menunjukkan adanya transparansi di dalam proses penyidikan. Oleh karena itu pra peradilan  adalah suatu hal yang wajar dalam proses penyidikan dan untuk menjamin hak-hak tersangka atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan.

Permohonan Praperadilan dapat dilakukan oleh pihak lain atau kuasa tersangka / terdakwa dengan alasan demi tegaknya hukum dan keadilan karena tersangka / terdakwa telah ditangkap / ditahan / dituntut/ diadili / dikenakan tindakan lainnya tanpa alasan berdasar undang-undang selain itu biasa terjadi karena kekeliruan orangnya ataupun kekeliruan tentang hukum yang diterapkan. Oleh karena itu semua lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan, penggeledahan atau penyitaan, penuntutan dan penahanan boleh dipraperadilankan, akan tetapi terdapat peraturan yang membebaskan hakim walaupun hakim mempunyai hak untuk penahanan terhadap tersangka / terdakwa yaitu melalui keputusan menteri kehakiman republik Indonesia no. m 14 pw - 07.03 tahun 1983.

Putusan Praperadilan menurut pasal 82 ayat 3 KUHAP harus jelas memuat dasar dan alasannya. Isi putusan itu memuat hal-hal sebagai berikut diatur dalam pasal 82 ayat 3 KUHAP

1.   Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.

2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.

3. Dalam putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugiandan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkannya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

4.   Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali terhadap putusan Praperadilan yang menetapakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, untuk itu penyidik atau penuntut umum dapat memintakan putusan akhir kepada pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan (pasal 83 KUHAP ).

Upaya hukum atas putusan Praperadilan yang menyatakan suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah tidak dapat dilakukan penyidik atau penuntut umum, baik upaya banding sesuai pasal 83 KUHP juga upaya hukum kasasi. KUHAP tidak mengatur upaya hukum kasasi untuk putusan Praperadilan, namum sebagai dasar hukum tidak dapatnya dilakukan upaya hukum kasasi atas putusan Praperadilan yaitu keputusan menteri kehakiman republik Indonesia nomor M.14 . PW .07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 yang termuat dalam angka 23 yang menyatakan untuk putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasanbahwa:

1. Ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perakara Praperadilan sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak akan dapat dipenuhi.

2. Perkara Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri sebagai wewenang pengawasan horizontal dari pengadilan negeri.

Praperadilan terdapat dalam KUHAP, namum pada kenyataannya masih ada putusan Praperadilan diajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi seperti yang yang terjadi pada kasus pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dengan keluamya putusan MA No. 70 PK/PID/2006 merupakan bukti telah dilakukannya upaya hukum terhadap putusan Praperadilan terhadap putusan No. 40/Pid.Prap/2002 P.N. Sby. dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan No. 01/Pid.Pralan/2003/P.T. Sby, selanjutnya telah dilakukan upaya hukum kasasi dijatuhkan putusan Mahkamah Agung no. 2296/TU/978 K/pid/2003 dan yang terakhir setelah dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap perkara Praperadilan Mahkamah Agung mengadili kembali dengan keputusan melalui rapat permusyawaratan Mahkamah agung tanggal 6 Oktober 2006 dengan putusan no. 70 PK /Pid /2006. 

B. Permasalahan

1.  Bagaimana pengaturan upaya hukum putusan Praperadilan diIndonesia?

2.  Bagaimana pertimbangan Hakim MA dengan ditolaknya Upaya Hukum Kasasi Putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi Jatim No. 01/Pid.Pralan.2003/PT.Sby?