Menu Lawskripsi

Terdapat 71 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

 

A.   Latar Belakang

Di era modern, gerakan menghapus pidana mati me­nguat pada abad ke-18. Gerakan ini mengkritik pidana mati sebagai bentuk pidana yang tidak manusiawi dan tidak efektif. Roger Hood mengutip pendapat Cesare Bec­caria dalam buku On Crime and Punisment yang dipub­likasikan pada tahun 1764 sebagai berikut: Capital punishment, Beccaria declared, was both inhumane and ineffective: an unacceptable weapon for a modern enlightened state to employ, and less effective than the cer­tainty of imprisonment. Furthermore, he argued that capital punishment was counterproductive if the purpose of law was to impart a moral conception of the duties of citizens to each other. For, if the state were to resort to killing in order to enforce its will, it would legitimize the very behaviour which the law sought to repress, namely the use of deadly force to settle dispute.

Perdebatan mengenai pidana mati juga terkait dengan hak hidup yang dalam instrumen hukum internasional maupun dalam UUD 1945 masuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights). Namun demikian, instrumen hukum internasional, khususnya ICCPR tidak sama sekali mela­rang pidana mati melainkan membatasi penerapannya.

Hal itu dalam konteks Indonesia dikukuhkan dalam Pu­tusan MK No 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa di masa yang akan datang perumusan, penerapan, mau­pun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan empat hal penting. Pertama, pidana mati bukan lagi me­rupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Kedua, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 ta­hun. Ketiga, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa. Keempat, eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sem­buh.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP (Baru), pidana mati  masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHP diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89.

Direktur Eksekutif  Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Asmara Nababan Mengemukakan, “Sudah saatnya esensi dari perubahan konstitusi ini diperdebatkan. Apa masih layak kita menghukum mati seseorang bila UUD 1945 sebagai hukum tertinggi Negara ini menegaskan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Timbulnya kontrofersi mengenai pidana mati juga diperdebatkan akibat adanya  Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, karena itu non-derogable right sifatnya atau merupakan HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang membawa implikasi hukum mendasar bahwa konstitusi tidak lagi mengizinkan pidana mati karena sesuai dengan asas lex superiori deragat lex inferiori undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Sehingga semua produk hukum yang masih mencantumkan pidana mati sebagai ancaman pidana harus diubah atau dibenahi.

Dalam hukum pidana dikenal ada bermacam-macam penjatuhan sanksi pidana. Salah satu sanksi yang paling berat adalah pidana mati. Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi serious crimes. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umunnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Pidana mati dalam sejarah hukum pidana sudah lama diperdebatkan. Ada dua pandangan yang muncul. Pandangan pertama, setuju atas keberadaan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jerah bagi masyarakat, sehingga pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan. Adapun alasan-alasan umum yang diberikan oleh golongan yang menyetujui pidana mati, seperti Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Garafalo, Lambroso, H.G. Rambonnet, dan H.B Vos adalah :

1.      Orang-orang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan menghalangi kemajuan masyarakat.

2.      Sebagai Perwujudan pembalasan.

3.      Jika seorang penjahat besar yang dimasukan dalam penjara tidak dibunuh maka ketika ia bebas ia akan mengulangi perbuatan lagi.

4.      Yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacaun dalam penjara.

5.      menakutkan orang lain hingga tidak berani turut berbuat.

Pandangan kedua, menolak keberadaan pidana mati karena beranggapan bahwa sanksi pidana tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Di Nederland dibentuk suatu panitia aksi penentang terhadap terpidana mati yang diketuai oleh P.J. Meertens yang telah mengajukan tujuh alasan  dasar penolakan tehadap terpidana mati; yaitu:

1.  Jika hakim dalam memberikan putusan salah dan pidana mati sudah dilaksanakan maka tidak dapat dibetulkan lagi.

2. Suatu pidana yang tidak memungkinkan lagi suatu penjelasan dari pihak narapidana tidak dapat diterima.

3.   Mengenakan lagi terhadap pidana mati berarti kemunduran dalam kebudayaan.

4.      Pidana mati pada umumnya menyebabkan para waris lebih menderita daripada narapidana sendiri.

5.      Ditakutkan bahwa sesudah beberapa orang nasional-sosialis dipidana mati banyak orang akan gembira terhadap berlangsungnya jiwa nasional-sosialis.

Negara yang menentang pidana mati dewasa ini berjumlah 111 negara sedangkan yang masih mempertahankan berjumlah 84  negara. Alasan penghapusan pidana mati di negara-negara  tersebut bervariasi. Sebagian menghapus dari sistem hukum pidananya karena ada pengertian yang lebih luas tentang arti hak asasi manusia. Seorang hakim Contitutional Coutr di Afrika Selatan melarang pelaksanaan pidana mati dalam konstitusi baru dan menyebut hak atas hidup sebagai hak-hak yang paling terpenting dari semua hak asasi manusia dan ini harus ditunjukan oleh negara dalam semua tindakannya termasuk cara menghukum kriminal. Sebaliknya ada juga Negara yang pernah menghapus dan memberlakukan lagi seperti Filipina, Nepal, Papua nugini, dan Rusia.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.   Bagaimana keberadaan pidana mati dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dikaitkan dengan Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) Undang –undang Dasar 1945 ?

2.   Bagaimanakah Alasan Penghapusan Hukuman Mati ditinjau Dari Aspek Yuridis ?