Menu Lawskripsi

Terdapat 73 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA HACKING TERHADAP PERBANKAN

 

A. Latar Belakang

Kejahatan internet yang marak di Indonesia meliputi penipuan kartu kredit, penipuan perbankan, defacing, cracking, transaksi seks, judi online dan terorisme dengan korban berasal selain dari negara-negara luar seperti AS, Inggris, Australia, Jerman, Korea serta Singapura, juga beberapa di tanah air. Beberapa kasus penyalah gunaan komputer yang menghantam dunia perbankan di Indonesia, antara lain:

1. Kasus manipulasi dana bank di Bank BRI cabang jalan Brigjen. Katamso Jogyakarta.

2. Kasus “Computer Crime Unauthorized Transfer” dana bank di Bank BNI’46 cabang New York Agency.

3. Kasus transfer fiktif di Bank Bumi Daya cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

4. Kasus Penarikan hasil setoran warkat fiktif di Bank Bali Jakarta Barat.

5. Kasus Manipulasi data Saldo pada Master File Bank Danamon cabang Glodok Plaza.

6. Kasus deface klikBCA yang dialami oleh Bank BCA.

Di tahun 2008, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang kegiatan yang berkaitan dengan dunia siber (cyberspace), yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun terkesan terlambat namun kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dirasa membawa angin segar bagi para penegak hukum khususnya Polri dalam menghadang laju kejahatan yang dilakukan para Hacker yang semakin banyak muncul di dunia siber (cyberspace). Sayangnya lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi ini belum dibarengi oleh peraturan yang mengatur tentang hukum formilnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik ini mempunyai 13 (tiga belas) Bab dan 54 (lima puluh empat) Pasal di dalamnya yang mengatur berbagai kegiatan dunia siber serta menerapkan azas-azas Ekstra Teritorial, Azas Kepasatian Hukum, Azas Manfaat, Azas Kehati-hatian, Azas Itikad Baik dan Azas Netral Teknologi. Penegakkan hukum dalam Undang-Undang ini sebagai penyidiknya adalah institusi Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan menggunakan hukum formil yang berlaku di Indonesia yaitu KUHAP. Prinsip pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menggunakan sintesis hukum materiil dan lex informatica. Strategi  pembentukan pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dengan menetapkan prinsip-prinsip pembentukan dan pengembangan teknologi informasi, yang isinya antara lain sebagai berikut:

1.  Mengikuti keunikan cyberspace;

2. Melibatkan unsur-unsur masyarakat, pemerintah, swasta dan profesional serta perguruan tinggi;

3.  Mendorong peran sektor swasta;

4.  Mendorong peran masyarakat, swasta, pemerintah, kelompok profesi dan perguruan tinggi;

5. Peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap kepentingan publik;

6.  Aturan hukum yang bersifat preventif, direktif dan futuristik yang tidak bersifat restriktif;

7. Mendorong harmonisasi dan uniformitas hukum regional dan internasional; dan

8. Melakukan pengkajian terhadap peraturan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan munculnya persoalan-persoalan hukum akibat perkembangan teknologi informasi.

Banyak kegiatan beracara untuk mengajukan pelaku kejahatan Cybercrime masih banyak menemui kendala dan memaksakan Undang-Undang yang lama untuk beracara. Jalan yang harus ditempuh oleh aparat Criminal Justice System adalah mengakomodir Undang-Undang yang ada dengan melakukan perluasan makna yang tercantum dalam Pasal-Pasal perundangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum formil Pidana. Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa peradilan di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif (Negatief-wettelijk). Sedangkan alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu :

a. Keterangan Saksi

b. Keterangan Ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan Terdakwa

 Di antara kelima jenis alat bukti tersebut yang sering dipermasalahkan adalah keterangan ahli dan surat. Yang dimaksud di sini adalah ahli komputer, masalahnya adalah hingga sampai saat ini Indonesia masih belum ada organisasi yang mewadahi profesi kekomputeran, sehingga persoalannya adalah apakah setiap orang yang mahir mengoperasikan komputer dapat dikategorikan sebagai ahli komputer? KUHAP sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apakah yang dimaksud dengan keterangan ahli dan siapakah yang dimaksud dengan ahli. Padahal keterangan saksi ahli (expert testimony) merupakan salah satu ciri peradilan modern. Surat menurut pengertian para ahli adalah setiap benda yang memuat tandatanda baca yang dapat dimengerti yang bertujuan untuk mengungkapkan isi pikiran. Yang menjadi masalah berdasarkan pengertian tersebut adalah apakah tanda-tanda dalam data/program komputer dapat dianggap sebagai tulisan, dengan demikian apakah data/program komputer yang tersimpan dalam disket, floppy disk atau media penyimpanan lainnya (yang tidak dicetak) dapat dikategorikan sebagai surat sehingga dapat diajukan di sidang pengadilan sebagai alat bukti surat. Pentingnya Indonesia memiliki aturan hukum yang mengatur tentang semua kegiatan dunia siber (cyberspace) dapat dilihat dari data perkembangan rata-rata harian transaksi RGTS dan kliring yang cenderung semakin meningkat tajam sepanjang tahun 2008 ini, yakni hampir mencapai 175, 38 Triliun rupiah. Sedangkan perkembangan pembayaran dengan menggunakan kartu pembayaran (Kartu Kredit/Kartu Debit) hampir mencapai 10,371.12 Miliar rupiah dan transaksi melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) mencapai 17,146 Miliar rupiah.

Hal ini menunjukkan begitu cepatnya perputaran uang yang terjadi melalui dunia siber (cyberspace). Masyarakat dengan kecanggihan teknologi internet sudah tidak melakukan transaksi pembayaran melalui uang tunai yang dirasakan cukup merepotkan baik dari segi keamanan maupun segi kepraktisan penggunaan. Tidak ada bedanya dengan bidang lain, perkembangan internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi, dimana transaksi jual beli yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan cara tatap muka, kini dapat mudah dilakukan melalui internet, salah satunya yakni bidang perbankan merupakan sasaran empuk dan sasaran yang banyak diserbu oleh para hacker karena di situ tempat uang dan jalur perekonomian yang bisa mendapatkan hasil apabila bisa membobolnya. Banyak kasus-kasus perbankan baik di luar negeri maupun di Indonesia yang mencuat akibat ulah penjahat cyber ini. Cepat mencuat dikarenakan bidang perbankan adalah tempat transaksi jalur perdagangan dan jalur perekonomian yang dipergunakan oleh masyarakat banyak. Begitu jaringan komputer sebuah bank tersebut di-hack maka akan lumpuh perputaran uang yang terjadi di bank tersebut atau bahkan dapat berpengaruh pada perekonomian sebuah negara pada saat itu. Polri dalam menangani setiap gejolak yang terjadi di masyarakat selalu berkembang secara dinamis, baik dalam penanganan konflik sosial maupun penanganan kejahatan, namun dalam hal penanganan cybercrime Polri terkesan kurang dinamis. Keadaan ini sebenarnya bisa dihindari jika Polri berani mengambil sikap mempergunakan hukum yang tidak tertulis yang hidup di cyberspace, misalnya menggunakan etika hacker.

Kasus-kasus cybercrime yang ditangani oleh Polri bukan murni hasil kerjaan Polri karena hanya didasarkan pada laporan dari korban saja. Beberapa kasus penting yang pernah ditangani Polri dibidang cybercrime di antaranya adalah:

1.   Cyber Smuggling, berupa laporan pengaduan dari US Custom (pabean Amerika Serikat) adanya tindak pidana penyelundupan via internet yang dilakukan oleh beberapa orang Indonesia, dimana oknum-oknum tersebut telah mendapatkan keuntungan dengan melakukan Web-hosting gambargambar porno di beberapa perusahaan Web-hosting yang ada di Amerika Serikat.

2.   Pemalsuan Kartu Kredit berupa laporan pengaduan dari warga negara Jepang, Perancis dan Amerika Serikat tentang tindak pemalsuan kartu kredit yang mereka miliki untuk keperluan transaksi di Internet.

3.   Hacking situs, hacking beberapa situs termasuk situs Polri yang pelakunya diidentifikasikan berada di Indonesia.

 

B. Rumusan Masalah

1.  Bagaimana pengaturan kejahatan hacking terhadap bank di Indonesia?

2.  Bagaimana kendala Polri dalam menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank?

3.  Bagaimana  upaya Polri dalam menananggulangi kejahatan Hacking terhadap bank ?