Menu Lawskripsi

Terdapat 62 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

 

A       Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia telah lebih dari 50 tahun peradaban dan perilakunya berlandaskan kemandirian budaya bangsa yang berideologi Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Cita- cita yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya peri kehidupan bangsa yang adil dan makmur baik materiil dan spirituil. Sebagai suatu negara yang dalam tahap membangun dan berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan yang pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan berlandaskan Pancasila. Pembangunan Nasional dilaksanakan secara merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang politik dan keamanan serta disertai pembangunan di bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak ternyata menimbulkan berbagai masalah- masalah baru yang perlu ditanggulangi.

Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya pembangunan yaitu mengenai tindak pidana illegal logging atau kayu illegal yang benar- benar telah meluas. Kayu memang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari kayu, seperti sebagai bahan bangunan, kerajinan, dan alat-alat rumah tangga. Seiring dengan semakin berkurangnya lahan hutan karena digunakan untuk perumahan dan lahan pertanian, maka semakin berhargalah kayu tersebut dan semakin tinggi nilai ekonomisnya. Hal inilah yang merupakan penyebab semakin meluasnya tindak pidana illegal logging. Oleh karena itu perlu adanya penanganan dan suatu perhatian yang khusus dari pemerintah, karena dampak yang timbul dari perbuatan tersebut sangat komplek sangat merugikan negara dan tentunya masyarakat.

Indonesia diperkirakan memiliki wilayah hutan tropika seluas 143,970 juta Ha yang tersebar di seluruh pelosok nusantara (Koesnadi Hardjasoemantri 1999:4). Jumlah tersebut lama kelamaan mengalami penurunan baik dari segi kualitas maupun kuantitas mutu lingkungannya. Hal tersebut terjadi disebabkan karena adanya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, longsor, banjir dan kebakaran. Selain itu kerusakan hutan juga diakibatkan oleh tangan-tangan jahil manusia yang mengekploitasi hutan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti penebangan kayu. pencurian kayu mengangkut secara illegal kemudian mengirim kayu tersebut tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, pembukaan lahan, pencemaran yang dapat menyebabkan kerusakan kawasan hutan tersebut.

Aktivitas perusakan ini diperparah dengan adanya penyelewengan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai menguntungkan bagi individual tanpa memperhatikan pelestarian kawasan hutan tersebut. Seperti contoh adanya aktivitas perusahaan-perusahaan yang memiliki izin usaha pemanfaatan hutan yang kadang secara sewenang-wenang mengeruk hutan tersebut karena merasa memiliki dan telah resmi mengantongi izin dari pemerintah. Aktivitas semacam ini masih terus saja berlangsung meskipun dampak kerusakannya telah terlihat secara nyata.

Salah satu bentuk dari perusakan hutan tersebut adalah kegiatan pencurian kayu baik yang dilakukan oleh individu maupun badan-badan hukum tertentu. Tindakan ini termasuk kedalam tindak pidana yang  disebut dengan tindak pidana illegal logging. Illegal logging disini memiliki pengertian yaitu suatu bentuk perbuatan “mengambil” dan atau perbuatan “mengangkut” hasil hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau menggunakan dokumen palsu dan atau menunjukan dokumen asli tapi palsu (Alam Setia Zain , 1997:49).

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakkan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004. Undang- Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan pada Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004, yaitu :

 “ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal- hal sebagaimana disebut dalam Undang- Undang Dasar 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia .”

Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa :

  Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. “

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia,” hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu negara hukum. The Universal Declaration of  Human Rights, pada Pasal 10 mengatakan :

  Everyone is entitled in full equality to affair and public hearing by an independent and impartial in the determination of his rights and obligation and any criminal charge againts him.  “ (Andi Hamzah, 1996 : 94).

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda- bedakan orang.”

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusa terhadap peristiwa tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin komplek saat ini dituntut adanya penegakkan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan- putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu (Nanda Agung Dewantara, 1987 : 25).

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No 4 Tahun 2004 yaitu : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Dalam menemukan hukumnya seorang hakim diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau hakim hanya merumuskan hukum (Andi Hamzah, 1996 : 103).

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada undang- undang yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu dalam memberikan putusan hakim harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain- lain.

Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

 
B. Perumusan Masalah

1.   Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Illegal Logging ?

2.  Hambatan apa saja yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging ?