Menu Lawskripsi

Terdapat 61 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BLORA)

 

A.      Latar Belakang Masalah

Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam Ketentuan Pokok Kehutanan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, pengertian Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan

Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itru sendiri. Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 bahwa bumi air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pembangunan hutan merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pembangunan hutan sebagaimana yang diharapkan dapat terwujud, ternyata hal itu sekarang hanyalah sesuatu yang akan sulit terjadi, hal ini adalah karena maraknya praktek illegal logging yang terjadi di Indonesia. Illegal logging sekarang ini menjadi permasalahan yang sangat serius di Indonesia karena dapat menimbulkan masalah multi dimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekwensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang didalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan antara hutan dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian, hubungan religius, hubungan adat dan sebagainya. Dilihat dari aspek sosial, illegal logging menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan , konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat terhadap hutan. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan, penghormatan terhadap hutan yang masih dianggap memiliki nilai magic juga ikut terpengaruh oleh praktik-praktik illegal logging yang pada akhirnya mengubah perspektif dan prilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. Dampak kerusakan ekologi atau lingkungan akibat illegal logging tersebut menurut bebarapa pakar pemerhati lingkungan yang meneliti berbagai bencana alam yang  terjadi, mensinyalir sebagai akibat dari illegal logging yang juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna.

Dampak kerusakan hutan di Indonesia menurut data dari Departemen Kehutanan tahun 2003 menyebutkan bahwa luas hutan Indonesia yang rusak mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 hektar dengan laju degradasi dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahun, bahkan sejumlah laporan menyebutkan antara 1,6 sampai 2,4 hutan Indonesia hilang setiap tahunnya atau sama dengan luas enam kali lapangan bola hilang setiap menitnya (ICEL-Indonesian for Center Environmental Law, 19-10-2003:2). Data terbaru dari Departemen Kehutanan ( Andriana, 2004:1, dikutip dari buku IGM. Nurdjana 2005:5) menyebutkan bahwa laju kerusakan  hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta hektar pertahun dan negara telah kehilangan Rp 83 miliar per hari akibat illegal logging.

Kabupaten Blora yang merupakan salah satu daerah penghasil kayu jati di Pulau Jawa yang dapat menghasilkan kayu olahan maupun income bagi pemerintah kabupaten, memiliki 3 KPH yaitu KPH Blora, KPH Cepu dan KPH Randublatung yang secara total mempunyai kawasan hutan seluas 15.000 ha. Dari tiga KPH diatas KPH Cepu dan Randublatung termasuk 2 dari 5 KPH yang masih berfungsi hutannya dan bisa menghasilkan kayu olahan dan income bagi pemerintah Kabupaten Blora dari seluruh 20 KPH yang ada di Jateng.

Di Kabupaten Blora sebagian masyarakat di kawasan hutan memilih untuk menggantungkan hidupnya dari uasaha pertanian kering. Mengingat kondisi tanah di daerah ini yang relatif kurang mendukung usaha pertanian intensif (berkapur dan berbukit-bukit), maka hasil pertanian kurang mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini masih ditambah dengan penguasaan lahan yang relatif sempit, sebagian besar masih diolah secara terbatas dengan mengandalkan musim penghujan, hal ini disebabkan karena sistem irigasi teknis yang belum banyak berkembang. Yang terjadi kemudian adalah bahwa masyarakat sekitar hutan mulai terdesak akan berbagai kebutuhan hidupnya sehingga mereka mulai melakukan upaya agar kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi namun dengan melakukan pencurian kayu (illegal logging) di kawasan hutan.

Sebenarnya permasalahan illegal logging telah lama terjadi, jauh sebelum hutan di Jawa dikelola oleh Perhutani, hal ini dikarenakan budaya ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, apalagi jika dikaitkan dengan faham gerakan samin yang diyakini di sebagian masyarakat Kabupaten Blora yang antara lain menyebutkan bahwa kamu sekalian tidak dilarang untuk mengambil kayu di hutan negara, karena hutan negara adalah hutan milik rakyat juga. Namun kamu jangan mengambil sesuatu dari rumah tetangga kamu, karena merekalah yang akan membantu jika kamu mengalami kesulitan. Sehingga secara perlahan hutan dikawasan Kabupaten Blora ini menyusut keberadaannya apalagi jika tidak segera dilakukan reboisasi.

Seiring terjadinya krisis di negara Indonesia dan juga dimulainya reformasi disegala bidang kehidupan juga berdampak kedalam kehidupan ekonomi masyarakat disekitar hutan. Upaya memanfaatkan situasi berupa tindakan pelanggaran hukum dibidang kehutanan khususnya pencurian kayu jati oleh sebagian masyarakat desa sekitar hutan yang tidak bertanggungjawab dengan dalih krisis pangan mulai terjadi. Pencurian kayu jati dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan yang mengakibatkan nilai kerugian yang diderita oleh pemerintah semakin bertambah. Hal ini disebabkan pencurian pohon jati tersebut dilakukan secara massal diberbagai wilayah yang ada diwilayah yang ada di wilayah Kabupaten Blora.

Selain rendahnya keadaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, hal lain yang menyebabkan semakin meningkatnya illegal logging adalah minimnya jumlah petugas kemanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah seperti senjata api yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana illegal logging. Upaya pengamanan hutan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk melestarikan sumber daya alam hutan dalam rangka usaha menjaga fungsi hutan. Oleh karena itu di lingkungan Departemen Kehutanan dan perkebunan dibentuk Polisi Khusus Kehutanan (polhut) atau Jagawana. Minimnya jumlah polhut ini mengakibatkan kurangnya pengawasan hutan secara menyeluruh sehingga hal ini dijadikan sebagai peluang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana pencurian kayu jati. Bahkan terlibatnya sejumlah oknum aparat yang mencoba bertindak sebagai backing dari kasus illegal logging yang terjadi. Apabila keadaan seperti ini terus berlangsung akan mengakibatkan kerugian di berbagai pihak baik masyarakat sendiri maupun pemerintah. Dampak negatif dari illegal logging di Kabupaten Blora selama ini sebenarnya juga telah dirasakan oleh masyarakat, khususnya pada tahun 2002 dimana pada saat itu Kabupaten Blora dilanda kekeringan hebat, sebagian besar, dari 271 desa dan 47 kelurahan kehabisan air bersih, PDAM lumpuh, begitu juga areal pertanian serta ditambah lagi dengan kebakaran hutan. Falsafah masyarakat Blora dalam pembangunan dalam pembangunan harus dilandasi kepercayaan terhadap Tuhan YME, kepandaian dan kecakapan, pandangan humanis/belas kasihan terhadap segala mahluk, jiwa kepahlawanan, jiwa pionir, bersedia berkorban tanpa pamrih dan menjauhi perbuatan dosa ternyata telah terkikis dari kehidupan masyarakat, para pejabat dan aparat.

Menyadarai pentingnya peranan hutan dalam masyarakat serta untuk menciptakan ketertiban dan kemanan masyarakat, pemerintah harus tidak berpangku tangan melainkan bertindak dan mengambil langkah baik preventif maupun represif untuk menanggulangi praktek illegal logging yang telah lama terjadi. Disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  harus mampu dijadikan senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku illegal logging. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktek illegal logging.

Illegal logging adalah masalah yang kompleks bagi pembangunan kehutanan namun menyadari arti pentingnya  hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya, masyarakat Kabupaten Blora dan bangsa Indonesia pada khususnya, maka mutlak hutan harus melakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadannya demi kelangsungan  hidup umat manusia itu sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku illegal logging yang hanya mencari keuntungan pribadi semata.

B.      Perumusan Masalah

1.     Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam kasus illegal logging di Kabupaten Blora ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?

2.     Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana dalam kasus illegal logging di Kabupaten Blora?

3.    Bagaimanakah Upaya aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Blora dalam Menangani Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana kasus illegal logging di Kabupaten Blora ?