Menu Lawskripsi

Terdapat 61 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

TINJAUAN ATAS KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM PERUSAHAAN PMA DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM

(STUDI PERJANJIAN KONTRAK KARYA ANTARA PT NEWMONT NUSA TENGGARA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA)

 

1.1. LATAR BELAKANG

Masalah yang Up to date menjadi soroton publik karena menyangkut rasa nasionalisme bangsa Indonesia adalah masalah divestasi. Indonesia pada sejarahnya pernah dua kali melaksanakan divestasi atau nasionalisasi, pertama pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1958, berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Berkaitan dengan nasionalisasi ini timbul gugatan perusahaan tembakau Belanda di Bremen (German), ketika dari tembakau dari perkebunuan di Deli akan dilelalang pada pasar tembakau di Bremen. Kasus ini terkenal dengan kasus tembakau Bremen. Pokok permasalahnnya dimulai dari penjualan tembakau dari bekas perusahaan Belanda yang di nasionalisasi oleh pemerintah Indonesa. Pemilik perusahaan yang dinasionalisasi tersebut mengklaim tembakau tersebut sebagian miliknya. Pengadalin Bremen dalam putusannya antara lain menyatakan nasionalisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah hak negara yang berdaulat.

Kedua, pemerintah melakukan pengembalian perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika Serikat, pada waktu Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1962 Indonesia menganggap Amerika Serikat dengan Inggris sebagai pendukung utama pembentukan Malaysia, yang oleh pemerintah Soekarno dianggap Neo-kolonialisme dan neo-imprealisme sehingga Indonesia membuka hubungan erat dengan Soviet Uni, Negara-negara Eropa Timur, Cuba, China, Vietnam Utara dan Koera Selatan.

Divestasi Saham adalah pelepasan, pembebasan, pengurangan modal. Disebut juga divestment yaitu kebijakan terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing untuk secara bertahap tetapi pasti mengalihkan saham-sahamnya itu kepada mitra bisnis lokal atau proses yang mengakibatkan pengalihan saham dari peserta asing kepada peserta nasional. Istilah lain untuk kebijakan yang di Indonesia disebut Indonesiasi saham. Dapat berarti pula sebagai tindakan perusahaan memecah konsentrasi atau pemupukkan modal sahamnya sebagai akibat dari larangan terjadinya monopolisasi.

Partisipasi modal nasional dalam perusahaan penanaman modal asing telah menjadi kecenderungan yang umum baik di negara-negara yang sedang berkembang maupun di negara-negara maju. Ia merupakan pencerminan nasionalisme di bidang ekonomi dan keinginan untuk menghindarkan ketergantungan pada dan kontrol asing terhadap perekonomian mereka. Negara-negara penerima modal telah melakukan penekanan terhadap joint venture internasional agar supaya mayoritas penyertaan berada pada pihak nasional melalui berbagai sistem. Malaysia umpamanya, mewajibkan agar perusahaan-perusahaan joint venture yang telah disetujui sebelum 1 Januari 1972 mengajukan rencana mereka agar penyertaan nasional menjadi 70% menjelang tahun 1990 (termasuk di dalamnya pemilikan 30% oleh pribumi Malaysia). Dewasa ini hampir di semua negara, khususnya negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal asing itu merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu negara. Sehingga kehadiran investor asing nampaknya tidak mungkin dihindari. Yang menjadi permasalahan bahwa kehadiran investor asing ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara, seperti stabilitas ekonomi, politik negara, penegakan hukum. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan penanaman modal dengan berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing. Hal ini dilakukan agar penanaman modal tersebut dapat diarahkan pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Bukan hanya itu seringkali suatu negara tidak dapat menentukan politik ekonominya secara bebas, karena adanya pengaruh serta campur tangan dari pemerintah asing. Berbagai strategi untuk mengundang investor asing telah dilakukan. Hal ini didukung oleh arah kebijakan ekonomi dalam TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 salah satu kebijakan ekonomi tersebut adalah mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang. Kebijakan mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, sehingga Indonesia dapat meningkatkan penghasilan devisa dan mampu menghemat devisa, oleh karena itu usaha-usaha di bidang tersebut diberi prioritas dan fasilitas. Alasan kebijakan yang lain yaitu agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia. Upaya pemerintah untuk mencari modal asing agar mau kembali menanamkan modalnya di Indoensia sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Ditambah lagi sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998, penanaman modal di Indonesia semakin menurun. Jangan menarik investor, menjaga investor yang sudah ada saja belum maksimal, misalnya dengan tutupnya perusahaan asing seperti PT. Sony Electornics Indonesia pada 27 Nopember 2002. Terlebih lagi pada tahun 2003 yang lalu, hal ini dikarenakan adanya invasi Amerika ke Irak serta mewabahnya penyakit sindrom pernafasan akut. Hal ini menimbulkan ketidak pastian perekonomian dunia dan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia terutama terhadap penanam modal, padahal pemerintah telah mencanangkan tahun 2003 ini sebagai tahun investasi. Untuk bisa memenuhi harapan tersebut, pemerintah, aparat hukum dan komponen masyarakat dituntut untuk segara menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi. Menyadari pentingnya penanaman modal asing, pemerintah Indonesia menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia. Usaha-usaha tersebut antara lain adalah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor. Usaha pemerintah untuk selalu memperbaiki ketentuan yang berkaitan dengan penanaman modal asing antara lain dilakukan dengan memperbaiki peraturan dan pemberian paket yang menarik bagi investor asing. Pada akhirnya harus tetap diingat bahwa maksud diadakannya penanaman modal asing hanyalah sebagai pelengkap atau penunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Pada hakekatnya pembangunan tersebut harus dilaksanakan dengan ketentuan swadaya masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus bijaksana dan hati-hati dalam memberikan persetujuan dalam penanaman modal asing agar tidak menibulkan ketergantungan pada pihak asing yang akan menimbulkan dampak buruk bagi negara ini dikemudian hari. Sebagai bentuk upaya strategis pemerintah tersebut, dengan mendasari pada konstitusi yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam. UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan”, maka pemanfaatan sumber daya alam ditujukan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang dilakukan secara terencana, rasional, bertanggung jawab. Dalam konteks investasi di bidang pertambangan yang dilakukan melalui penanaman modal asing adalah dilakukan melalui joint venture ”Kontrak karya” yaitu suatu bentuk perjanjian usaha patungan antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan pananaman modal asing, dimana pemerintah bertindak sebagai pemegang kuasa pertambangan menunjuk perusahaan penanaman modal asing yang bertindak sebagai kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan di bidang usaha Pertambangan Umum yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan-bahan galian yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Maka kerangka hukum perjanjian kontrak karya tersebut tunduk pada ketentuan hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata serta ketentuan hukum lainnya yang diatur dalam perundang-undangan terkait dengan janji, persetujuan, dan kewajiban timbal balik oleh para pihak, tetapi kemungkinan­kemungkinan untuk memperluas hubungan hukum dibalik perjanjian tersebut karena terdapatnya pihak asing yang menjadi subjek hukum di dalamnya, baik hubungan hukum antar perorangan, perorangan dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum lainnya. maka prinsip-prinsip hukum perdata menjadi muatan dalam perjanjian yaitu ketentuan mengenai hak dan kewajiban, kedudukan para pihak, ketentuan perpajakan, ketentuan rasio pembagian hasil, ruang lingkup kontrak, jangka waktu, ketentuan pembiyaan, ketentuan mengenai pembukuan dan pemeriksaan keuangan, ketentuan pemasaran, ketentuan penyelesaian sengketa. Pada masa perjanjian kontrak karya Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara dibuat pada masa penanaman modal investasi terbagi menurut sumbernya terbagi 2 (dua), yaitu penanaman modal dengan modal berasal dari dalam negeri dan penanaman modal dengan modal dari pihak asing / luar negeri. Adapun dalam pelaksanaannya, penanaman modal baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri diatur, yaitu Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri dan Undang-undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Menurut UU No. 6 tahun 1968 yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan / disediakan guna menjalankan suatu usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan penanaman modal asing menurut UU No.1 tahun 1967 adalah penanaman alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari devisa Indonesia atau alat-alat untuk perusahaan yang dimasukkan dari luar ke dalam negeri yang tidak dibiayai oleh devisa Indonesia. Penanaman modal asing menurut UU No. 1 tahun 1967 yang dalam pelaksanaannya diperkuat oleh Undang-undang No. 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing juga memberikan batasan terhadap bidang-bidang yang tertutup bagi penanaman modal asing yaitu pada bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak Terkait ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang sesungguhnya merupakan muatan yang menjadi pilihan-pilihan bagi para pihak untuk menentukan pilihan hukum apa yang akan digunakan jika terjadi sengketa dalam realisasi kontrak karya. Dalam hubungan hukum kontrak karya, sengketa yang sering terjadi adalah terkait dengan nasionalisasi dimana keharusan pemegang saham asing untuk melakukan divestasi atas saham yang dimilikinya yang mana sesungguhnya keharusan asing untuk melakukan divestasi tidak lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 yang sebelumnya diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967. Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, mendorong tumbuhnya bisnis, adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 7,9 persen hingga 2009. Pertumbuhan akan dicapai melalui investasi modal dan konsumsi dalam negeri. Pertumbuhan dengan tingkat itu amat penting guna mengurangi separuh jumlah pengangguran dalam waktu empat tahun. Tingkat konsumsi dalam negeri kini tidak akan mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup. Hal ini jelas memberi tekanan kepada Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi baru, khususnya dari luar negeri, guna menutup kekurangan. Lingkungan bisnis yang sehat untuk berinvestasi tidak hanya diperlukan untuk menarik investor dari dalam dan luar negeri, tetapi juga agar perusahaan yang sudah ada tetap memilih lokasi di Indonesia. Faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah tenaga kerja dan produktifitas, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan institusi. Menurut Sunarjati Hartono pengertian penanaman modal asing dalam UUPMA adalah direct investment, yang biasanya dipertentangkan dengan portfolio investment, dimana pemilik modal asing hanya memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan, tanpa mempunyai kekuasaan langsung dalam manajemen perusahaan. Beliau menyatakan bahwa UUPMA tidak memberikan batasan dan penegasan yang cukup antara penanaman modal asing menurut UUPMA dengan penanaman modal asing lewat membeli saham-saham dari perusahaan Indonesia yang telah ada atau kredit luar negeri baik yang diberikan kepada atau melalui pemerintah Indonesia, maupun yang diberikan swasta asing kepada swasta Indonesia secara terang-terangan atau diam-diam. Direct investment dapat berupa valuta asing (foreign exchange) barang-barang (alat-alat), atau keahlian, baik dalam cara organisasi atau pemasaran. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, pada Pasal 1 angka 3 Penanaman Modal (UUPM), Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan pengertian modal asing diuraikan pada Pasal 1 angka 8, yaitu modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Dalam kontrak karya pemerintah merupakan badan hukum publik yaitu merupakan badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum. Sebagai badan hukum publik pemerintah dapat melakukan hubungan keperdataan. Pemerintah dalam hubungan keperdataan dapat bertindak sebagai subyek yang tidak berbeda dengan subyek hukum perorangan atau badan-badan hukum keperdataan pada umumnya. Hubungan keperdataan timbul dari perbuatan keperdataan. Misalnya melakukan kontrak dengan subyek hukum lainnya. Negara dalam melakukan hubungan keperdataan , dilakukan oleh pemerintah. Dalam kaitan hubungan ini terdapat perbedaan pendapat menurut Sunaryati Hartono yang menyatakan bahwa hubungan pemerintah dengan lawan kontraknya ( dalam joint venture ) kadang sebagai pihak (partner) dan juga sebagai pemerintah. Sedangkan menurut Bagir Manan hubungan antara pemerintah dan lawan kontraknya adalah hubungan kesederajatan, dan pendapat lain seperti yang diungkapkan oleh Mariam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa kedudukan Pemerintah lebih tinggi ( tidak sederajat ) dengan lawan kontraknya. Dengan demikian hal ini berdampak pada kontrak Penanaman Modal Asing sesunggguhnya tidak hanya berlaku peraturan hukum perjanjiannya saja, tetapi juga berlaku perjanjian hukum Internasional. Dengan demikian berlaku hubungan yang tidak diistimewakan apabila suatu badan pemerintah yang mengadakan kontrak dengan warga masyarakat atau badan hukum, dalam asas hukum perdata dipandang berkedudukan sejajar dengan lawan kontraknya. Hubungan kesederajatan ini tidak menunjukan keistimewaan dalam penyusunan maupu pelaksanaan kontrak karya. Sehingga akan tampak hubungan para pihak dalam kontrak karya bersifat hubungan kontraktual belaka.

Salah satu Penanaman modal asing yang mengalami sengketa terkait dengan hubungan hukum kontrak karya dengan pemerintah adalah PT Newmont Nusa Tenggara dalam Pasal 24 Kontrak Karya antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan pemerintah yang ditandatangani 2 Desember 1986 bahwa PT Newmont NT seharusnya sudah mendivestasi 10% sahamnya paling lambat akhir Desember 2007 dengan tahapan 3% saham didivestasi paling lambat akhir Desember 2006 dan 7% sisanya didivestasi pada akhir Desember 2007 dimana saham tersebut harus didivestasikan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana pembagian kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-undang tentang otonomi daerah. Namun sampai dengan tahun 2008 PT. Newmont Nusa Tenggara tidak melakukan kewajibannya untuk mendivestasi sahamnya kepada pemerintah sehingga pemerintah akhirnya menyatakan status lalai atau default pada PT.NNT.

Sampai dengan awal tahun 2008 terjadi polemik seputar kewajiban divestasi saham PT NNT yang tertunda beberapa kali pelaksanaanya, ditambah dengan adanya saham PT NNT yang dijaminkan kepada sindikasi bank asing untuk mendapat pinjaman sebesar 1 milyar dollar. Sehingga Pemerintah mengenakan status lalai atau default pada PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) atas kegagalannya memenuhi kewajiban melakukan divestasi 10% kepada pemerintah atau pihak-pihak yang ditunjuk pemerintah. Atas siaran pers Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang selama ini menjadi wakil pemerintah untuk negosiasi divestasi PT NNT. Yang diumumkan oleh Kepala BKPM Muhammad Lutfi, Senin (11/2/2008).

Selanjutnya Pemerintah mengambil langkah arbitrase karena PT NNT tidak melaksanakan kewajiban divestasi sebesar 3% untuk periode 2006 senilai US$109 juta dan 7% saham divestasi senilai US$282 juta periode 2007. Sesuai kontrak karya, Newmont berkewajiban mendivestasikan 51% sahamnya kepada pihak nasional, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perusahaan nasional hingga 2010. Namun, pihak PT NNT hingga kini belum merealisasikan kewajiban melepas saham meskipun telah diberikan peringatan dan dikeluarkan pernyataan default (lalai), Bahkan sempat diperpanjang hingga 3 Maret 2008.

Sementara itu, pihak PT NNT minta pemerintah mempertimbangkan kembali surat pernyataan default, dan tenggang waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sisa proses divestasi selama 11 hari pun dinilai terlalu pendek karena proses divestasi Newmont berjalan baik dibuktikan dengan terjadinya kesepakatan dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa atas pembelian 2 % saham divestasi pada 28 Januari 2008. Selanjutnya menurut pihak Newmont ada perbedaan intrepretasi mengenai status negosiasi dengan perusahaan yang ditunjuk Pemda. Pemerintah menganggap, perusahaan yang ditunjuk pemda seharusnya tetap mendapat first right refusal. Sementara bagi Newmont perusahaan tersebut tidak mendapat first right refusal sehingga mekanismenya menjadi business to government.

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH

1.     Bagaimana pengaturan divestasi saham pada perusahaan Penanaman Modal Asing dibidang pertambangan non-migas di Indonesia?

2.        Bagaimanakah perbedaan presepsi antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara mengenai proses divestasi saham ?

3.    Bagaimana penyelesaian sengketa yang yang mungkin dilakukan antara Pemerintah Republik Indonesia dalam masalah divetasi saham tersebut?