Menu Lawskripsi

Terdapat 14 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

STUDI KOMPARASI BENTUK PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DENGAN UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN DAN BATU BARA

 

1.1. LATAR BELAKANG

Barang –barang tambang yang ada di Indonesia memiliki keberagaman jenis seperti minyak, gas alam, aspal, batubara, emas, nikel, bermacam-macam mineral lainnya, dan barang tambang lainnya. Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan barang-barang tambangnya yang lebih daripada beberapa negara lainnya maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaaatan barang-barang tambang yang ada di Indonesia ini. Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu maksudnya adalah sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Biasanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berasal dari barang tambang (minyak bumi dan batu bara) dan bahan galian (emas, perak, timah, besi, nikel dan lain-lain). Pengaturan atau regulasi tentang pertambangan ini disebut juga dengan istilah hukum pertambangan. Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan gailan ( tambang ) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian. Awal mula hukum pertambangan di Indonesia adalah dengan adanya peraturan tentang pertambangan selama masa penjajahan Belanda yaitu Indonesische Mijn Wet ( IMW ) yang diundangkan pada tahun 1899 dengan Staatblaad 1899, Nomor 214. Peraturan ini hanya mengatur menenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan saja. Peraturan pelaksanaan dari Indonesische Mijn Wet ( IMW ) ini adalah berupa Mijnordonantie, yang mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 1907. Mijnordonantie mengatur mengenai pengawasan keselamatan kerja. Lalu pada tahun 1930, Mijnordonantie 1907 dicabut dan diperbaharui dengan Mijnordonantie 1930 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 1930. Setelah Indonesia merdeka peraturan produk penjajahan tersebut dirasa tidak selaras lagi dengan cita-cita dasar Negara Republik Indonesia serta kepentingan nasional secara umum pada saat itu. Maka pada tanggal 2 Agustus 1951 dibentuk Panitia Negara untuk Urusan Pertambangan untuk merencanakan suatu Undang-undang tentang pertambangan pengganti Indonesische Mijnwet. Hingga pada tanggal 14 Oktober 1960, Indonesische Mijn Wet serta peraturan pelaksanaannya tersebut digantikan oleh Undang-undang Nomor 37 Prp Tahun 1960. Undang-undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 pada saat itu sudah dirasa cukup untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan nasional dunia pertambangan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, dirasakan bahwa Undang-undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 ini tidak lagi dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha di bidang tambang tersebut. Masyarakat menghendaki agar kepada pihak swasta lebih diberikan kesempatan untuk melakukan pertambangan, sedangkan tugas pemerintah ditekankan kepada usaha pengaturan, bimbingan dan pengawasan pertambangan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka diperlukan adanya peraturan tentang Pokok Pertambangan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang inilah yang sangat mempengaruhi dunia pertambangan di Indonesia selama kurang lebih 40 tahun. Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, maka pemerintah mengusulkan untuk membentuk undang­undang yang baru tentang pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan kewenangannya dalam pengajuan pembentukkan undang-undang, maka pada tahun 2005, Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. DPR dan pemerintah akhirnya pada tanggal 16 Desember 2008 menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini yang sudah dibahas selama 3,5 tahun sejak 4 Juli 2005, dan sebulan setelahnya Rancangan Undang-Undang ini sah berlaku dengan nomor yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1.                  Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.

2.                  Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing­-masing.

3.                  Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.

4.                  Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

5.                  Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

6.                  Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Lahirnya Undang-Unadng Nomor 4 Tahun 2009 ini dengan sistem pertambangan yang baru di dalamnya, dengan sendirinya menghapus beberapa sistem di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan­ketentuan Pokok Pertambangan seperti Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ( PKP2B ) yang terdapat di dalam substansi undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya. Sehingga munculnya peraturan baru ini dengan beberapa sistem pertambangannya yang baru ini memaksa para pengusaha tambang di Indonesia ini menyesuaikan diri terhadap peraturan yang baru ini. Beberapa dari pengusaha pertambangan ini merasa peraturan yang baru ini mempersulit bagi mereka yang akan dan/atau telah menjalankan usaha pertambangannya di Indonesia, tak terkecuali para pengusaha pertambangan batubara. Perjanjian Karya merupakan salah satu instrumen hukum dalam pertambangan khususnya untuk pertambangan batubara. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu dalam Pasal 10, disebutkan adanya perjanjian karya antara Pemerintah/Negara dengan kontraktor swasta, dalam hal pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara, sejalan dengan ketentuan tersebut Presiden Republik Indonesia dengan pertimbangan untuk mempercepat proses pembangunan pertambangan batubara dan semakin berkurangnya peranan pemerintah dalam pengusahaan pertambangan batubara, dipandang perlu meningkatkan peran serta pihak swasta sebagai kontaktor pemerintah dalam pengusahaan pertambangan batubara, maka pada tanggal 25 September 1996 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden ( Keppres ) Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara. Keppres ini mengatur mengenai perjanjian karya untuk mengusahakan pertambangan batubara, dengan nama Perjanian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ( PKP2B ). PKP2B ini didasari oleh konsep perjanjian. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menurut ketentuan peralihan dalam undang­undang tersebut PKP2B harus menyesuaikan dengan aturan yang ada di dalam undang-umdang baru ini. Dengan kata lain PKP2B ini secara perlahan-lahan dihapuskan dan digantikan dengan konsep yang baru di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya batubara. Batubara adalah suatu campuran padatan yang heterogen dan terdapat di alam dalam tingkat yang berbeda dari lignit, subbitumine, antarasit. Berdasarkan hasil kajian pada tahun 2002 ternyata cadangan batubara Indonesia dan terindikasi sekitar 52 miliar ton. Namun, berdasarkan data tahun 2003 produksi batubara telah mencapai 112 juta ton. Diproyeksikan pada tahun 2004 produksi batubara akan meningkat menjadi sebesar 135 juta ton. Penggunaan batubara adalah diperuntukkan untuk bahan bakar industri, contohnya untuk pembangkit listrik, pabrik semen, industri pulp, dan lainnya. Penggunaan batubara ini memiliki jumlah yang sangat tinggi. Tingginya penggunaan batubara ini didasari karena penggunaan batubara memiliki kelebihan, yaitu :

1.                  Penekanan biaya operasi yang disebabkan oleh harga batubara (persatuan energi) yang lebih murah daripada jenis energi yang lain, dan

2.                  Peranan batubara dibandingkan dengan peranan sumber energi yang lain sampai pada akhir tahun 1984 masih sangat rendah, ialah hanya 0,51 % dari total konsumsi energi, sedangkan pada tahun 1994 telah meningkat menjadi sekitar 8,8%.

Pertumbuhan konsumsi batubara Indonesia rata-rata meningkat 9% per tahun, dan diharapkan akan semakin meningkat dengan naiknya kontribusi batubara di dalam energy mix untuk mengurangi ketergantungan BBM yang saat ini cadangannya semakin menipis. Dari penjabaran di atas, jelas menunjukkan bahwa dari tahun ke-tahun industri pertambangan terutama batubara mengalami peningkatan baik peningkatan jumlah, yang tentu saja diimbangi dengan peningkatan investasi, dan peningkatan permintaan untuk konsumsi, sehinga menuntut adanya peningkatan pengaturan atau regulasi untuk mengatur kegiatan industri pertambangan batubara itu sendiri ( yaitu perubahan regulasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan manjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ). Lahirnya undang-undang baru ini tentu saja menimbulkan banyak sekali perdebatan, antara pro dan kontra. Para pengusaha pertambangan batubara baik lokal maupun mancanegara yang melakukan usaha pertambangan di Indonesia sudah terbiasa dengan konsep pertambangan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok­pokok Pertambangan yaitu dengan prinsip perjanjian, hadirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini tentu membutuhkan adaptasi khusus untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada di dalamnya, yaitu peralihan dari sistem berdasarkan prinsip perjanjian ( PKP2B ) menjadi sistem yang baru di dalm undang-undang ini. Beberapa media massa menyebutkan bahwa lahirnya undang-undang baru ini akan menghapuskan era sistem kontrak karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi sebuah sistem baru yang menggunakan “izin”. Untuk menghadapi perubahan ini maka dibutuhkan perbandingan antara regulasi yang lama dan regulasi yang baru ini untuk mengetahui perbedaan diantara keduanya sehingga di dapat pemahaman atas regulasi yang baru yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap perbandingan atas perubahan regulasi yang ada di dalam dunia pertambangan batubara, dengan menyertakan teori-teori perjanjian yang digunakan untuk mempertajam analisa dalam membandingkan sistem yang lama, yaitu dengan perjanjian tersebut, dengan sebuah sistem yang baru, yang akan diteliti dalam penulisan ini.

 

1.2. POKOK PERMASALAHAN

1.    Bagaimanakah penerapan prinsip perjanjian dalam sebuah kegiatan pengusahaan pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan?

2.    Bagaimanakah pengaturan pengusahaan pertambangan batubara berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok­pokok Pertambangan Undang-undang dengan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambagan Mineral dan Batubara?

3.  Bagaimanakah perbandingan antara kedua undang-undang tersebut dari sudut pandang bentuk pengusahaan, prosedur dan persyaratan, dan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pertambangan ini?