Menu Lawskripsi

Terdapat 107 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

TINJAUAN MENGENAI ASPEK NON DISKRIMINASI DALAM UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN (PERBANDINGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958 DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN)

 

A. Latar Belakang  

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada mulanya permasalahan kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Kemudian selanjutnya  permasalahan tentang kewarganegaraan diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Setiap negara mempunyai kedaulatan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi warga negara-nya dan siapa yang tidak berhak untuk menjadi warga negara, sebatas tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Internasional, terhadap warga negara tersebut harus diberikan perlindungan secara maksimum, serta tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif,  mengingat warga negara adalah salah satu unsur terpenting dalam suatu negara.  Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk Undang-Undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 26 juga mengamanatkan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya serta bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya tersebut serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis ingin mengungkapkan perbandingan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dengan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang ditinjau dari aspek non-diskriminasi.  

B.      Perumusan Masalah

1.     Bagaimanakah persamaan dan perbedaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ditinjau dari aspek non-diskriminasi ?

2.     Bagaimanakah kelemahan - kelemahan dari Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?