Menu Lawskripsi

Terdapat 27 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN KARTU KREDIT (STUDI DI STANDART CHARTERED BANK SURAKARTA)

 

A.     LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan perekonomian dunia yang dewasa ini sedang mengalami perubahan pesat yang cukup mendasar menuju kepada sistem ekonomi global yang lebih efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang menuntut adanya kemudahan dan kecepatan didalam perpindahan arus lalu lintas modal maupun perdagangan akibat semakin ketatnya persaingan ekonomi yang saat ini sedang terjadi di dunia internasional. Menanggapi hal itu maka perlu diupayakan pemecahan dari masalah-masalah yang timbul agar dapat ditentukan kebijaksanaan perekonomian yang tepat. Gelombang Globalisasi yang sedang melanda dunia saat ini sudah tidak bisa dibendung dan tidak mengenal batas wilayah maupun dalam bidang apapun, baik terasa maupun tidak terasa tapi sudah bisa dipastikan akan memberikan dampak bagi segala aspek kehidupan masyarakat dunia itu sendiri. Dalam hal perbankan sendiri sudah ada berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dapat mengaturnya, salah satunya adalah Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992, Undang-undang ini mengatur dan memuat langkah-langkah untuk mengantisipasi munculnya berbagai bentuk persoalan di bidang perbankan. Dengan adanya kebijakan tersebut, bank mulai memiliki keleluasaan dan kekuasaan untuk menghadapi persaingan global yang sedang terjadi para pelaku ekonomi dalam upayanya menghadapi persaingan global dituntut untuk dapat melakukan berbagai inovasi dan terobosan baru agar produknya dapat mengikuti perkembangan yang ada dan juga mampu mengatasi tinginya tingkat kebutuhan masyarakat. Selanjutnya peranan lembaga perbankan sangatlah penting dalam perkembangannya setelah mengalami perubahannya yang pesat seiring dengan dunia perdagangan modern dewasa ini. Dunia perbankan beralih dari sarana penunjang menjadi sarana pokok dalam perluasan usaha serta kelancaran lalu lintas modal dan pembayaran. Pada awal abad modern yang serba cepat dan praktis ini alat pembayaran yang efektif dan efisien sangatlah dibutuhkan, karena dalam perkembangannya orang tidak lagi membawa uang dalam bentuk cash atau tunai dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan transaksi, Disamping dari segi keamanannya sangat riskan tetapi juga dari segi kepraktisannya, yang mungkin muncul akibat gaya hidup instant dari orang-orang jaman sekarang yang selalu mencari cepat dan mudah. Dari kenyataan di atas maka muncullah salah satu produk dari bank yang selanjutnya akan disebut sebagai kartu kredit atau credit card. Kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan credit card adalah suatu kartu plastik yang berukuran hampir sama dengan kartu KTP, yang diterbitkan oleh issuer (penerbit) dan dipergunakan oleh card holder (pemegang kartu) dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang menggantikan uang tunai dan pihak penerima adalah kaum usahawan atau pedagang (merchant) yang telah ditentukan oleh penerbit.(Richard Burton Simatupang, 1996 : 150) Selain itu kartu kredit juga dapat diuangkan oleh pemegangnya kepada kartu kreditnya. Kartu kredit merupakan konsekuensi dari perkembangan dan kemajuan teknologi. Adanya kartu kredit dewasa ini sebagai alternative bagi pengguna dengan alasan lebih efektif dan lebih efisien, juga mempunyai suatu nilai prestise bagi pengguna jasa tersebut.(Emmi Pangaribuan S, 1992 : 23) Umumnya kartu kredit berlaku secara umum dimana saja, dan para usahawan yang terlibat terdiri dari berbagai jenis usaha mulai dari hotel, restoran, supermarket, rumah sakit, apotik, agen perjalanan, diskotik atau bar, music strore, toserba, dan lain-lain. Kartu kredit sangat bermanfaat untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan bisnis maupun non bisnis. Di Indonesia banyak sekali terdapat bermacam-macam kartu kredit, salah satunya adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh Standard Chartered Bank. Dewasa ini kartu kredit masih belum cukup banyak dimiliki oleh banyak orang karena masih banyak persepsi di masyarakat bahwa kartu kredit merupakan barang mewah yang hanya terbatas dimiliki oleh kalangan menengah ke atas saja. Selain itu apabila kita keluar dari persepsi masyarakat yang ada tersebut, yang menjadi alasan utama masih sedikitnya pemakai kartu kredit di Indonesia sebenarnya merupakan karena kartu kredit masih terbilang baru apabila dibandingkan dengan alat pembayaran yang sudah ada sebelumnya seperti uang tunai, cek, wesel, dan lain-lain. maka tentang berlakunya kartu kredit tidak ada dasar hukum yang tegas yang mengaturnya baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Oleh karena itu yang menjadi dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut :

1.      Perjanjian antara para pihak

Seperti diketahui sebelumnya bahwa Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (vide pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) maka setiap perjanjian yang dibuat asal tidak bertentangan dengan hukum kebiasaan yang berlaku maka perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut, dengan demikian pula, tentunya perikatan dalam buku ketiga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit, secara mutualis-mutadis.

2.   Perundang-undangan

Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak diatur secara jelas bagi penggunaan kartu kredit, tetapi terdapat beberapa undang-undang yang memberikan landasan bagi penerbitan dan pengoperasionalan  kartu kredit yaitu sebagai berikut :

a.       Kepres No.61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan

b.      Keputusan Mentri Keuangan No.1251/KMK.013/1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan

c.       Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari undang-undang No.7 Tahun 1992

d.      Dan berbagai peraturan-peraturan lainnya.

Dalam bisnis transaksi kartu kredit baik dalam penggunaan maupun pengoperasionalan kartu kredit, biasanya terdapat empat pihak utama atau pokok yang saling berkaitan dan masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu :

1.            Penerbit Kartu Kredit (Issuer) Yaitu pihak yang membuat, mengeluarkan, dan mengelola produk plastic card sebagai alat pembayaran, yang berkewajiban untuk memelihara nomor rekening nasabah dan memonitor segala aktivitas rekening tersebut. Biasanya berupa bank atau lembaga keuangan bukan bank (financial institution) dan pengelola penggunaan kartu kredit.

2.            Pemegang Kartu Kredit (Card Holder) Yaitu nasabah atau pihak yang telah memenuhi seluruh prosedur dan persyaratan yang telah dikategorikan sehingga berhak memegang dan menggunakan kartu kredit dimaksud sebagai alat pembayaran.

3.            Perantara (Acquirer) Yaitu pihak yang mengelola penggunaan kartu kredit dan memelihara hubungan dengan pedagang (Merchant) terutama dalam hal melakukan pembayarannya dan menagih kepada penerbit (issuer) yang tidak berhubungan langsung dengan merchant. Biasanya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perantaraan yang bertugas meneruskan tagihan kepada pihak bank maupun pemegang kartu kredit.

4.            Pihak Penerima Pembayaran Kartu Kredit (Merchant) Yaitu pedagang atau tempat-tempat usaha atau pihak yang telah ditunjuk dan disetujui oleh Acquirer penerbit untuk dapat melakukan transaksi dengan Card Holder, biasanya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa.

Pemberian kartu kredit itu sendiri sebenarnya merupakan suatu pemberian fasilitas kredit oleh suatu Bank Penerbit kepada Pemegang Kartu. Pemberian fasilitas ini tidaklah berdasar akte-akte secara otentik melainkan hanya dengan menggunakan akte-akte bawah tangan saja, dan tidak mutlak harus ada jaminannya. Jadi ada tidaknya jaminan tergantung pada kebijakan dari penerbit itu sendiri karena pada teorinya bahwa dalam perjanjian kartu kredit tidak diperlukan adanya jaminan kepada penerbit. Walaupun pada teorinya seperti itu, tetapi pada kenyataannya kartu kredit tidak mudah didapat oleh siapa saja. Melainkan harus melalui persyaratan yang sangat selektif yang ditentukan oleh penerbit bahkan beberapa penerbit meminta adanya jaminan dari pemohon kartu kredit. Selain itu transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dapat melampaui pagu kredit bahkan dapat melampaui jumlah jaminan (depositonya), sehingga tidak cukup meng-cover kreditnya, maka kebonafidan pemegang kartu kredit akan menjadi syarat yang sangat penting.(Richard Burton S, S.H, 1996 : 150) Melihat kenyataan tersebut seperti yang sudah digambarkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian penerbitan kartu kredit yang ada sekarang baik dilihat dari sisi teori maupun dari sisi prakteknya di dalam masyarakat.

 

B. PERUMUSAN MASALAH

1.      Bagaimana prosedur penerbitan perjanjian Kartu Kredit di Standard Chartered Bank Cabang Surakarta?

2.      Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam penerbitan kartu kredit di Standard Chartered Bank ?

3.      Permasalahan apa saja yang timbul dalam penerbitan kartu kredit dan bagaimana cara mengatasinya ?