Menu Lawskripsi

Terdapat 36 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

ANALISIS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (TINJAUAN DARI SEGI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)

 

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat. Ta'rif (pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut syara', nikah berarti suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz inkahin (menikahkan) atau tazwiwin (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara hakiki, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibary, berarti aqad, dan secara majazi berarti bersenggama. Asal hukum perkawinan, menurut Sayuti Thalib, adalah ibahah. Hukumnya dapat berubah sesuai dengan berubahnya 'illah, yaitu dapat menjadi sunah, wajib, makruh, dan haram. Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itulah undang­undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun. Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak pun mengatur bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun kedua undang-undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Hanya saja undang­undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita. Bagaimanapun jika perkawinan sudah berlangsung pasti membawa akibat, baik dari aspek fisik maupun psikis. Selain itu, jika dikaji dari aspek hukum pidana walaupun dalam KUHP dimuat ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) yang memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi wanita sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah mudah. Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin. Dari perspektif gender, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dialami wanita akibat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap wanita sebagai barang dan selalu berada di bawah (subordinasi). Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang pelik dan sensitif. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dampak dan akibat hukum perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

B. Pokok Permasalahan

1. Bagaimanakah perkawinan di bawah umur dipandang dari sistem hukum perkawinan di Indonesia?

2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur?