Menu Lawskripsi

Terdapat 44 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERSEROAN TERBATAS DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN SEBAGAI IMPLIKASI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NO. 40 TAHUN 2007 TERHADAP

 

1.1 Latar Belakang

Saat ini lingkungan hidup dan perubahan iklim menjadi ancaman terbesar negara-negara dunia baik di tingkat lokal maupun global, meskipun pemerataan keadilan dan kesej ahteraan masih jauh dari harapan minimal. Sementara disparitas antara kemiskinan dan berkelimpahan yang disertai keserakahan dan eksploitasi menjadikan kesenjangan sebagai salah satu faktor pendorong moral hazard yang berdampak pada pengingkaran hukum dan kriminalitas, pun sebaliknya. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini banyak disebabkan oleh kepentingan ekonomi dan politik yang berjangka pendek, instan dan timpang serta egoisme sektoral institusi pemerintahan. Oleh karena itu pendekatan multi disiplin baik hukum, ekonomi, sosial dan ekologi mutlak dibutuhkan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan, sehingga menjadi visi dan misi bagi pengembangan hukum dan teknologi, yang efisien dan efektif untuk pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan. Pengelolaan berbagai sumberdaya alam selama ini, belum sepenuhnya, memberikan kesejahteraan yang optimal kepada masyarakat, baik yang dekat maupun yang jauh dari lokasi. Padahal, dalam konstitusi sudah ditegaskan bahwa penguasaan negara terhadap segala kekayaan alam yang terkandung di bumi Republik Nusantara ini, termasuk sumberdaya tambang harus, bermuara pada kesejahteraan rakyat dengan sebenar-benarnya, karena itu, diperlukan kaidah keseimbangan dalam pengaturan berbagai pengelolaan sumberdaya alam. Yang selama ini dianggap banyak kalangan terdapat kekeliruan pada pengambil kebijakan, yang menilai bahwa eksploitasi sumberdaya alam adalah suatu pendapatan dan bukannya dianggap sebagai suatu modal, karenanya harus diubah. Yang dimaksudkan dengan eksploitasi sumberdaya alam yaitu mengurangi peluang tatanan untuk berkembang, sehingga setiap eksplorasi sumberdaya alam harus dikompensasi dengan kemajuan sumberdaya lainnya, misalnya sumberdaya manusia harus lebih cerdas, sumberdaya ekonomi harus lebih makmur, sumberdaya sosial dan budaya maupun infrastruktur harus ikut terbangun. Kaidah keseimbangan ini tidak pernah menolak eksploitasi sumberdaya alam melainkan mengingatkan bahwa dalam pengelolaan sumberdaya alam harus ada kompensasi setara sesuai yang diambil. Selain itu ditekankan perlunya harmonisasi antar sumberdaya alam, misalnya bagaimana mengelola pertambangan dengan memperhatikan fungsi-fungsi lingkungan, bagaimana memberikan peluang pertambangan untuk menambang tapi fungsi-fungsi kehutanan tetap berjalan, bagaimana pasar, pemukiman dan pertanahan dikelola tapi tidak merusak infrastruktur lain, pertanian dan perkebunan misalnya. Selama ini kaidah keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam belum efektif khususnya dalam pemberian kompensasi yang setara, hal ini dapat dibuktikan masih banyak masyarakat kita di sekitar lingkar tambang yang belum dapat menikmati kemajuan pendidikan akibat dampak pengelolaan sumberdaya alam, oleh karenanya perlu adanya perubahan paradigma terutama mengenai kebijakan-kebijakan. Kesalahan masa lalu dimana sumberdaya alam habis tapi tidak mencerdaskan masyarakatnya tidak boleh lagi terulang. Dalam kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan berbagai izin usaha pertambangan serta pengungkapan praktek transfer pricing batubara yang terkait dengan manipulasi pembayaran royalti, harus di evaluasi dan diperbaiki, dengan harapan praktek-praktek yang mengingkari adanya kepentingan yang lebih luas dalam usaha pertambangan dapat terkikis, karena usaha pertambangan bersifat enclave dan prime mover. Artinya suatu pertambangan boleh dibuka adalah untuk memodali pembangunan masyarakat setempat khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Bukan sebaliknya  yaitu meninggalkan kemiskinan dimana-mana. Sebagai salah satu sektor industri utama dalam tatanan ekonomi global, industri pertambangan dalam banyak kasus memiliki posisi dominan dalam pembangunan sosio-ekonomi negara maju dan berkembang. Sektor industri ini berdampak sangat signifikan dalam arti positif maupun negatif. Tanpa menafikan dampak positifnya, dampak negatif dalam ranah sosial, lingkungan, politik dan budaya yang ditimbulkan sektor industri ini sangat luar biasa. Dampak negatif cenderung membesar di negara-negara berkembang atau di negara-negara yang menghadapai kendala ketidak efisienan dan keefektifan sistem pemerintahan, ketiadaan regulasi (dan perundang-perundangan) yang memadai serta tingginya gejolak sosial politik. Kondisi diatas akan menjadi buah simalakama bagi perusahaan pertambangan yang berupaya memperbaiki kinerja sosial, ekonomi dan lingkungan mereka. Upaya-upaya perbaikan kinerja multi aspek serta strategi pemenuhan tuntutan yang absah dari para pemangku kepentingan akan menjadi tantangan yang sangat berat untuk bisa diwujudkan oleh perusahaan pertambangan didalam atmosfir sosial, politik, budaya dan hukum yang tidak mendukung.  Seiring dengan kenyataan dan keharusan tersebut pada saat ini telah ditetapkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No.40/2007, yang menggantikan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No.1/1995, didalamnya diatur mengenai kewajiban bagi tiap-tiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungannya kepada pemangku kepentingan perusahaan (stakeholders), dalam hal ini pemangku kepentingan perusahaan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan yang disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40/2007 yang baru tersebut merupakan konsep baru hasil gabungan antara tanggungjawab sosial (TJS) dan tanggung jawab lingkungan (TJL) yang selama ini dipisah. Untuk masalah tanggungjawab sosial (TJS) perusahaan atau yang selama ini lebih dikenal dengan corporate social responsibility (CSR) biasanya, berupa program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup manusia, baik berupa pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur. Yang dimaksudkan dengan pembangunan infrastruktur yaitu berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana sosial maupun ekonomi misal, rumah sekolah, rumah ibadah, pasar, pemukiman, tranportasi, penerangan, komunikasi dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan suprastruktur berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan tingkat melek; huruf, hukum, politik, moral, dan lainnya yang menyangkut pembangunan wawasan dan orientasi hidup. Kemudian menyangkut masalah tanggungjawab lingkungan (TJL) atau corporate enviroment responsibility (CER) lebih pada masalah penjagaan kualitas dari fungsi air, tanah, udara, biota dan ekosistemnya sebagai daya dukung peningkatan kualitas hidup manusia. Mengenai hal ini diatur dalam berbagai peraturan mengenai pelestarian lingkungan hidup misal Undang-undang Pelestarian Lingkungan Hidup (UUPLH) No.23/1997, berbagai Peraturan Pemerintah/ Peraturan Menteri tentang AMDAL, Hinder Ordonansi (HO) atau undang-undang gangguan dan lain sebagainya. Sementara mengenai tanggungjawab sosial (TJS/CSR) sebelumnya diatur secara tersirat dalam: Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (UUK) mengenai kesempatan kerja dan hubungan yang baik dengan karyawan atau industrial; Undang-undang Kesejahteraan Sosial No.6/1974 (UUKS) mengenai hak dan kewajiban setiap warganegara atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan pembentukan yayasan bagi usaha kesejahteraan sosial; Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara No. 19/2003(UU BUMN) mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8/1999 (UUPK) mengenai hak-hak konsumen atas kualitas dan harga produk; Undang-Undang Otonomi Daerah No.32/2004 (UU Otda) mengenai hak daerah untuk mengatur dirinya agar mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Yang, kemudian dipertegas dan jelas dalam Undang-Undang Penanaman Modal No.25/ 2007(UUPM) baik mengenai tanggungjawab sosial maupun lingkungannya sebagaimana halnya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40/2007 (UUPT) dan lainnya. Dan yang terbaru dalam Undang-undang Mineral dan Batubara No.4/2009 (UU Minerba) yang juga diatur mengenai CSR dan community development yang sebelumnya tidak diatur dengan jelas dalam Undang-undang Pertambangan yang lama melainkan hanya mengenai keharusan bagi perseroan untuk mengadakan kerjasama mengenai “pembangunan masyarakat” dengan pemerintah daerah. Sementara, ada pihak yang beranggapan bahwa TJSL yang dimaksud dalam pasal 74 UUPT No.40/2007 tidaklah sama dengan CSR yang dimaksud secara internasional. Dimana CSR adalah implementasi dari tripple bottom line atau 3P sedangkan TJSL hanyalah dua saja yaitu lingkungan dan sosial. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum juga merupakan bagian inheren dari CSR umumnya. Tentunya hal ini berbeda dengan yang menganggap TJSL adalah konsep gabungan dari TJS dan TJL atau CSR dan CER. Jadi, melegalkan CSR menjadi TJSL sebagaimana UUPT merupakan tindakan yang mengurangi esensi dan subtansi dari CSR itu sendiri. Pendapat ini banyak diusung oleh kelompok pakar CSR dan pengusaha atau swasta seperti KADIN dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Dimana para pakar menolak karena alasan konsepsi sementara pihak pengusaha menolak karena profit interest. Sementara pihak DPR tetap bersikukuh bahwa CSR harus dilegalkan menjadi TJSL sebagaimana UUPT dan UUPM mengingat kasus Lapindo Brantas yang tak kunjung usai. Dengan memfokuskan pada empat wilayah kunci penerapan konsep CSR (pemeliharaan lingkungan; kesehatan dan keselamatan kerja; hubungan dengan karyawan; serta community development) penyegeraan dan penyesuaian terhadap UUPT No.40/2007 , UUPM No.25/2007 dan UU Minerba No.4/2009 merupakan alternatif tindakan yang dapat segera diambil oleh perusahaan pertambangan dalam menjawab tantangan kegiatan pertambangan yang bertang-gungjawab. Selain itu penerapan program suistainable community development pertambangan haruslah bersifat uniqe atau khas karena bergantung pada kondisi obyektif dari geografi, demografi, karakter atau tipikal dan potensi dari masyarakat itu sendiri. Misal program CSR untuk masyarakat Amungme di Papua tentu berbeda dengan untuk mayarakat Dayak di Kalimantan atau masyarakat Sumbawa di Nusa Tenggara Timur dan seterusnya. CSR merupakan bagian dalam prinsip Good Coorporate Government (GCG), ibarat dua sisi mata uang keduanya sama penting dan tidak terpisahkan. Salah satu dari lima prinsip GCG adalah prinsip responsibility. Empat prinsip GCG lainnya adalahfairness, transparency, independency dan accountability. Ada perbedaan yang cukup mendasar antara prinsip responsibility dan keempat prinsip GCG lainnya. Keempat prinsip GCG tersebut lebih memberikan penekanan terhadap kepentingan pemegang saham perusahaan (shareholders) sehingga ketiga prinsip tersebut lebih mencerminkan shareholders-driven concept. Contohnya, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas (fairness), penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu (transparency), keuangan yang sehat, tidak diproteksi oleh pemerintah, direksi tidak didikte semaunya pemegang saham atau kompetitif dalam pasar bebas (independency) dan fungsi dan kewenangan RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi sebagaimana anggaran dasar dan undang-undang (accountability). Dalam prinsip responsibility penekanan yang signifikan diberikan pada kepentingan stakeholders perusahaan, di sini perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan stakeholders perusahaan, menciptakan nilai tambah (value added) dari produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya, Karena itu prinsip responsibility disini lebih mencerminkan stakeholders-driven concept. Menurut Bank Dunia tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama yaitu perlindungan lingkungan, konsumen, jaminan kerja, HAM, interaksi keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan, pendidikan, dan bantuan bencana kemanusiaan. Dua dekade terakhir ditandai dengan dinamika ekonomi yang memberi peran yang besar terhadap pasar saham. Dinamika ini, terutama terjadi di Amerika Serikat dan Inggris serta diikuti berbagai negara lainnya, ditandai dengan makin banyak korporasi yang memperoleh modal dari pasar saham. Naik dan turunnya harga saham mencerminkan nilai dari sebuah perusahaan. Makin tinggi harga saham, makin tinggi market value dari perusahaan tersebut. Tidak heran, manajemen perusahaan lebih banyak mencurahkan perhatian pada usaha untuk memaksimalkan nilai saham yang dibeli oleh investor atau shareholders melalui pasar saham tadi. Strategi bisnis perusahaan, oleh karena itu, seringkali lebih mencerminkan dimensi jangka pendek dan terkadang mengabaikan dampak sosial dan lingkungan demi mewujudkan tujuan memaksimalkan shareholders value tersebut. Akibatnya, muncul banyak debat tentang peran dan sepak terjang korporasi terutama dikaitkan dengan masalah kesenjangan global diatas. Debat ini berujung pada tuntutan bahwa perusahaan tidak mungkin menghindar dari tanggungjawab sosial karena kegiatan mereka memiliki dampak tidak hanya dari dimensi ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan. Tuntutan ini tidak hanya muncul dari traditional stakeholders yang memiliki keterkaitan bisnis secara langsung seperti supplier, customer, competitor maupun regulator, tetapi yang lebih penting lagi dari stakeholder lainnya yang merepresentasikan civil society seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok masyarakat lokal, serta aktivis lingkungan dan HAM (Hak Asasi Manusia). Stakeholders ini merasa prihatin dengan pengaruh korporasi yang makin besar dan luas. Malah dalam banyak kasus, pengaruh ini telah memasuki wilayah politik turut mempengaruhi kebijakan pemerintah dimana korporasi tersebut beroperasi. Pengaruh politik mereka ini seringkali membuat pemerintah melupakan tanggung jawab dasarnya. Pengaruh ini bahkan tercermin di dalam pemilihan umum dimana korporasi ikut membiayai kampanye politik. Tidak heran bila praktek ini telah menggeser kontrak sosial dengan kontrak dengan perusahaan yang menyediakan dana kampanye dan, pada gilirannya, mendiktekan agenda kepada pemerintah yang berkuasa. Realitas ini terjadi di banyak negara di dunia baik di negeri maju maupun berkembang. Perkembangan CSR di mancanegara sudah demikian sangat populer. Di beberapa negara bahkan, CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan dengan dicantumkannya informasi CSR di catatan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Para pendukung gagasan CSR, menggunakan teori kontrak sosial dan stakeholder approach untuk mendukung argumen mereka. Di bawah teori kontrak sosial, perusahaan ada karena ada persetujuan dari masyarakat (corporations exist, then, only by social permission). Konsekuensinya, perusahaan harus melibatkan masyarakat dalam melaksanakan operasinya dan bisnisnya. Oleh karenanya, stakeholder approach berpandangan bahwa keberadaan perusahaan bukan semata-mata bertujuan untuk melayani kepentingan shareholders melainkan juga melayani kepentingan pihak-pihak lainnya (stakeholders) termasuk masyarakat di dalamnya. Dengan demikian cukup jelas bahwa masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan dan begitu juga sebaliknya. Sehingga perlu adanya hubungan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Hukum pertambangan kita selalu berdasar pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara No.4/2009 (UU Minerba) yang menggantikan Undang-Undang Pokok Pertambangan No.11/1967, dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Undang-Undang Pokok Pertambangan No. 11/1967 misalnya, ditegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara, untuk kemakmuran rakyat. Jadi ada dua kaidah yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Kaidah pertama dikuasai Negara dan kaidah kedua untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Karakteristik usaha pertambangan itu pasti mengubah bentang alam karena letak bahan galian itu ada dibawah tanah. Diatas tanah ada hutan, perladangan, perkebunan dan pemukiman, oleh karena itu yang berat adalah mengharmonisasikan antara pertambangan dan kehutanan, lingkungan, pertanahan, pemukiman dan bidang-bidang lain. Timbulnya konflik sosial pada berbagai wilayah industri pertambangan memberikan kesadaran baru teru-tama kepada pemerintah dan industri pertambangan perlunya menciptakan harmonisasi hubungan antar masyarakat dengan usaha pertambangan. Yaitu, melalui konsep CSR dengan salah satu programnya yaitu program community development. Didalam praktek beberapa perusahaan tambang memang telah melaksanakan community development sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar, seperti kesehatan masyarakat, pengembangan pendidikan, pengembangan pertanian dan usaha lokal, serta pembangunan prasarana. Biasanya program community development ini didasarkan pada prinsip inti, yaitu: berkesinambungan, bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan menciptakan manfaat yang berkelanjutan melampaui usia tambang; Kemitraan, menekankan pada konsultasi aktif, kolaborasi, kemitraan dengan masyarakat, pemerintah, LSM, dan lembaga lokal lainnya ; Teknologi tepat guna, mengembangkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat dioperasikan serta dijalankan oleh masyarakat setempat ; Praktek terbaik, menerapkan praktek terbaik dalam program pengembangan masyarakat termasuk dalam melakukan analisis, desain, implementasi dan evaluasi program; Kontribusi masyarakat, membutuhkan kontribusi dan keterlibatan masyarakat dan/atau pemerintah untuk semua kegiatan untuk memastikan adanya rasa memiliki dan tercapainya kesinambungan program. Namun digalakkannya konsep dan program tersebut oleh sekelompok masyarakat dipahami atau dinilai sebagai tindakan reaksi dari berbagai aksi kekecewaan masyarakat terhadap usaha pertambangan yang semakin marak akhir-akhir ini. Sehingga cenderung bersifat tambal sulam, tidak sistimatis. Maraknya tuntutan terhadap usaha pertambangan atau konflik antara korporasi dengan komunitas lokal melalui berbagai aksi dari kelompok masyarakat akhir-akhir ini paling tidak disebabkan oleh dua hal yaitu: Manfaat usaha pertambangan tidak langsung dirasakan oleh masyarakat; Kurangnya pemahaman terhadap karakteristik dan hakikat usaha pertambangan dan CSR. Persoalannya, CSR di dalam kegiatan usaha pertambangan tentunya berbeda dengan sektor usaha lainnya diluar pertambangan. Bagi sektor pertambangan persoalan CSR merupakan hal yang mutlak sudah direncanakan dari mulai tahap pra kontrak baik itu kontrak karya, perjanjian usaha pertambangan maupun kontrak karya pengusahaan batubara. Selama ini implementasi CSR dalam kegiatan usaha pertambangan diterapkan dalam bentuk program community development, namun payung hukum dari program community development ini lebih didasarkan pada klausula dalam perjanjian kontrak tersebut ketimbang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, sehingga lebih terkesan sebagai sebuah hubungan hukum yang bersifat keperdataan/kontraktual antara perusahaan dengan pemerintah sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bersifat perbuatan wanprestasi yang kemudian hanya dikenai sanksi ganti rugi atau damai. Namun, terhadap tindakan yang merusak lingkungan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) menurut pasal 1365 KUHPer atau suatu Pertanggung Jawaban Mutlak (Strict Liability) berdasar pasal 35 UUPLH No.23/1997 bahkan hingga absolut liability atau pertanggung jawaban pidana sebagaimana pasal 45 UUPLH No.23/1997. Sementara bagi sektor lainnya diluar usaha pertambangan persoalan CSR boleh saja menjadi masalah ibadah yang bersifat sunnah (voluntary) sebagai strategi menaikkan citra perusahaan dan bila tidak dilakukan mungkin hanya terkena sanksi sosial yaitu produk-produknya dijauhi konsumen atau sahamnya tidak diminati oleh investor, lebih jauh lagi adalah perusahaan tersebut dimusuhi oleh masyarakat. Implementasi CSR di beberapa negara bisa dijadikan referensi untuk menjadi contoh penerapan CSR. Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat telah mengadopsi code of conduct CSR yang meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, gender, korupsi, dan Hak Asazi Manusia (HAM). Berbasis pada aspek itu, mereka mengembangkan regulasi guna mengatur CSR. Australia, misalnya, mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan CSR dan mengatur standardisasi lingkungan hidup, hubungan industrial, dan HAM. Sementara itu, Kanada mengatur CSR dalam aspek kesehatan, hubungan industrial, proteksi lingkungan, dan penyelesaian masalah sosial. Di beberapa negara tersebut dibutuhkan laporan pelaksanaan CSR, walaupun sulit diperoleh kesepakatan atas ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam aspek sosial. Sementara aspek lingkungan, apalagi aspek ekonomi, memang jauh lebih mudah diukur. Banyak perusahaan sekarang menggunakan audit eksternal guna memastikan kebenaran laporan tahunan perseroan yang mencakup kontribusi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, biasanya diberi nama laporan CSR atau laporan keberlanjutan. Akan tetapi laporan tersebut sangat luas formatnya, gayanya dan metodologi evaluasi yang digunakan (walaupun dalam suatu industri yang sejenis). Banyak kritik mengatakan bahwa laporan ini hanyalah sekedar “pemanis bibir” (suatu basa-basi), misalnya saja pada kasus laporan tahunan CSR dari perusahaan Enron dan juga perusahaan-perusahaan rokok. Namun, dengan semakin berkembangnya konsep CSR dan metode verifikasi laporan nya, kecenderungan yang terjadi sekarang adalah peningkatan kebenaran isi laporan. Bagaimanapun, laporan CSR atau laporan keberlanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingannya. Sebenarnya banyak terdapat berbagai peraturan yang secara positif dan esensial muatan materinya mengandung implementasi dari CSR. Secara positif atau formil yaitu peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal ; dan secara esensial atau materiil yaitu: Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perbankan mengenai kredit, Undang-Undang Otonomi Daerah mengenai kerjasama daerah, Undang-Undang Pasar Modal mengenai keterbukaan informasi (disclousure), dan Undang-Undang Pertambangan yang baru yaitu Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) serta Undang-Undang Minyak dan Gas. Namun dengan munculnya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No.40/2007  persoalan CSR menjadi lebih tegas persoalan hukumnya yaitu sebagai tanggungjawab hukum perseroan terhadap masalah sosial dan lingkungan perusahaan (legal responsibility). Yang pada gilirannya diharapkan dapat mempengaruhi berbagai kontrak dan izin usaha, baik yang sudah maupun yang akan terjadi, khususnya yang dianggap timpang dan melawan hukum. Namun, sampai saat ini, dengan hadirnya Undang-Undang Mineral dan Batubara yang kontroversial dan tidak sebagaimana yang diharapkan, yaitu mengenai kontradiksi pada pasal 169 antara keharusan menghormati kontrak-kontrak pertambangan yang lama dengan keharusan dilakukannya penyesuaian terhadap kontrak-kontrak tersebut agar sesuai menurut Undang-Undang Mineral dan Batubara ini dan masalah lainnya yang dianggap tidak pro terhadap HAM, pembangunan yang berkelanjutan, GCG dan semangat CSR sebagaimana UUPT dan UUPM. Tapi disinilah letak signifikansi dari keberadaan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No.40/2007 dan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) No.25/2007.

Mengenai keinginan agar kontrak karya yang dinilai tidak pro kepentingan rakyat seperti, PT.INCO, PT.Freeport, PT.NNT dan beberapa lainnya segera direvisi atau diatur ulang. Maka selama kita bertitik tolak pada hukum kontrak tidak bisa dilakukan perubahan tanpa ada kesepakatan kedua pihak. Hukum kontrak itu adalah perjanjian dimana berlaku azas kesederajatan dan para pihak juga tidak boleh saling memaksakan melakukan perubahan atau tidak, namun dengan diwajibkannya pelaksanaan CSR melalui UUPT N0.40/2007, mengenai TJSL bukan tidak mungkin akan berdampak secara hukum pada negosiasi dan revisi kontrak-kontrak tersebut.

Meskipun dalam berbagai dokumen kontrak karya dibidang pertambangan juga terdapat kewajiban kontraktor untuk melaksanakan community development, recovery dan reklamasi, sebagaimana TJSL pada perusahan pertambangan, namun dalam pelaksanaannya banyak yang dirasakan tidak memuaskan, disatu pihak kontraktor merasa bahwa mereka telah menyisihkan dana yang cukup untuk melaksanakan community development sesuai dengan penilaian mereka. Dilain pihak masyarakat menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh kontraktor tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan disahkannya UUPT No.40/2007 khususnya mengenai pasal 74 tentang kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL) perseroan oleh perusahaaan yang kegiatannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam maka akan dicoba untuk menganalisa secara hukum mengenai implikasi yuridisnya terhadap kegiatan usaha pertambangan.

 

1.2 Pokok Permasalahan

1.        Apa saja ruang lingkup dan permasalahan hukum dalam penerapan corporate social responsibility atau tangggungjawab sosial dan lingkungan (“TJSL”) perseroan dalam kegiatan usaha pertambangan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No.40/2007?

2.        Bagaiamana implikasi yuridis pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No.40/2007 terhadap implementasi tanggungjawab sosial dan lingkungan (“TJSL”) dalam kegiatan usaha pertambangan?