Menu Lawskripsi

Terdapat 95 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

IMPLEMENTASI KEWENANGAN POLISI UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PENGAMBILAN SIDIK JARI DENGAN TEKNIK DAKTILOSKOPI DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (STUDI DI POLRES WONOSOBO JAWA TENGAH)

 

A.     A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, telah dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dari keterangan tersebut dapat diartikan bahwa  negara Indonesia merupakan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Negara Indonesia juga menjamin hak asasi manusia di bidang hukum, yaitu dengan cara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dengan tidak ada kekecualiannya. Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana (Bambang Poernomo, 1988: 1-3). Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran  yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Negara Indonesia salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981), terdapat dalam Pasal 2 KUHAP, yang berbunyi : “Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”.

Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan hukum pidana, karena hukum acara pidana mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kepentingan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penyidikan. Tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti  supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya.  Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :Ketentuan tentang alat-alat penyidik, Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik, Pemeriksaan di tempat kejadian, Pemanggilan tersangka atau terdakwa, Penahanan sementara, Penggeledahan, Pemeriksaan atau interogasi, Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat), Penyitaan, Penyampingan perkara, Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan (Andi Hamzah, 2002:118-119).

Dari keterangan yang telah diuraikan Andi Hamzah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas penyidik adalah dalam rangka persiapan ke arah pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Para penyidik mempersiapkan alat-alat bukti yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk membuat suatu perkara menjadi jelas/terang dan juga mengungkap siapa pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Dalam setiap penyidikan perkara pidana dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu ada juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pada dasarnya mempunyai wewenang untuk menyidik yang bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus yang ditetapkan dalam salah satu pasalnya. Kegiatan penyidikan merupakan kegiatan dalam rangka membuat suatu perkara menjadi terang/jelas dan dalam usaha untuk menemukan pelaku tindak kejahatan. Kegiatan penyidikan yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan adalah menemukan barang bukti maupu bekas-bekas kejahatan yang tertinggal pada tempat kejadian pekara (TKP) atau bagian-bagian terjadinya kejahatan. Barang bukti pertama yang dicari oleh penyidik adalah menemukan sidik jari pelaku kejahatan, hal ini termasuk dalam lingkup hukum acara pidana. Karena kewajibannya, penyidik dalam penyidikan mempunyai wewenang yang salah satunya adalah mengambil sidik jari dan memotret seseorang (Pasal 7 ayat (1) butir f KUHP). Sidik jari mempunyai hubungan yang erat dengan pemotretan, dalam hal ini pemotretan terhadap sidik jari, dan kegiatan pemotretan mempunyai peran penting dalam kegiatan pengambilan sidik jari yaitu menggambil gambar sidik jari untuk kemudian dicocokkan untuk mencari keidentikan. Barang bukti yang sah, yang dapat ditemukan penyidik pada tempat kejadian perkara salah satunya adalah adalah sidik jari. Sidik jari merupakan barang bukti yang baik dan efektif, yang dipergunakan oleh penyidik untuk pembuktian di pengadilan. Dengan identifikasi sidik jari yang dilakukan oleh penyidik dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pembuktian di persidangan. Dengan begitu terlihat jelas bahwa sidik jari merupakan barang bukti yang praktis dan akurat.          Yang menjadi dasar bahwa sidik jari dapat dikatakan sebagai alat bukti yang utama dalam mencari dan mengenali penjahat : Sidik jari tiap orang tidak sama, Sidik jari manusia tidak berubah selama hidup, Sidik jari dapat dirumus dan diklasifikasi secara sistematis (Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1993:7).

Identifikasi sangat penting karena dapat menemukan pelaku tindak kejahatan. Identifikasi terhadap pelaku dapat dilakukan melalui seluruh atau salah satu cara: Tanda-tanda badaniah (signalement) seperti tinggi badan, warna kulit, rambut, hidung, bentuk muka, sikap dan seterusnya, Foto atau potret si pelaku, Jejak (sidik) jari (daktiloskopi), Modus operandi atau cara kerja si pelaku (Andi Hamzah, 1986:13)

Identifikasi sidik jari mempunyai arti yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka para penyidik harus berusaha untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti berupa sidik jari yang terdapat atau tertinggal di tempat kejadian perkara menjadi hilang ataupun rusak. Hasil pemeriksaan tentang sidik jari dilakukan oleh Petugas Unit Identifikasi Daktiloskopi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B.     B. Perumusan masalah

1.      Bagaimana implementasi kewenangan polisi untuk melakukan kegiatan pengambilan sidik jari dengan teknik daktiloskopi dalam penyidikan perkara pidana di Polres Wonosobo ?

2.      Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam penyidikan di Polres Wonosobo ?