Menu Lawskripsi

Terdapat 60 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN SUATU UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR (JUDICIAL REVIEW) DI INDONESIA

 

A.     Latar Belakang Masalah

Gerakan reformasi yang dipelopori oleh pemuda dan mahasiswa di Indonesia telah membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan bernegara. Tak terkecuali dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, gerakan reformasi tersebut telah membawa perubahan yang besar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali, yang ketika pada masa Orde Baru berkuasa selama hampir 32 tahun, Undang-Undang Dasar 1945 hanya dijadikan sebagai alat pemaksa kekuasaan oleh para penguasa negara pada saat itu. Dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali tersebut, menimbulkan perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu hasil yang jelas terlihat dengan adanya perubahan terhadap UUD 1945 adalah dengan dibentuknya sebuah lembaga negara baru yang bertugas untuk mengawal konstitusi di Indonesia, dan lembaga negara tersebut dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke IV menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hal ini berarti bahwa semua kegiatan dalam praktek ketatanegaraan harus didasarkan atas hukum, termasuk pula dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini praktek ketatanegaraan tersebut harus didasarkan pada ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ; Peraturan Pemerintah ; Peraturan Presiden ; Peraturan Daerah.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki tempat tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga konsekuensi dari adanya tingkatan hierarkis tersebut adalah peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian untuk menjamin penyusunan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan konstitusi, maka harus dilakukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji (toetsingsrecht). Adanya hak menguji ini dimaksudkan untuk menjaga nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi suatu negara, yang posisinya diletakkan dalam kedudukan yang tertinggi (supreme), artinya eksistensi dari hak menguji tersebut adalah sebagai penjamin agar materi dari konstitusi dapat diimplementasikan secara konsisten tanpa ada penyimpangan sama sekali terhadap nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi tersebut. Jika terdapat suatu peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka perlu diadakan pengujian terhadap peraturan tersebut. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pengujian suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang merupakan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus menjadi penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan ayat (2) yang menyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, tetapi secara umum pembentukan Mahkamah Konstitusi berawal dari suatu proses perubahan politik yang otoriter menuju demokrasi (Ni’matul Huda, 2003: 222). Mahkamah Konstitusi di banyak negara ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem negara konstitusional modern. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi melalui amandemen ke-4 UUD 1945 telah menjadi salah satu pemegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung, dan konstitusi telah memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah kewenangan untuk melakukan pengujian (judicial review) suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut selanjutnya diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 13 Agustus tahun 2003. Pengujian yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 terbatas pada pengujian apakah materi dan pembuatan suatu Undang-Undang telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Sedangkan pengujian atas peraturan lain di bawah Undang-Undang dilakukan di Mahkamah Agung dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1999 tentang Gugatan Uji Materiil. Judicial Review pada prinsipnya merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif. Pengujian oleh Hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (legislative act) dan cabang kekuasaan eksekutif (executive act) merupakan konsekuensi dianutnya prinsip check and balances dalam sistem pemisahan kekuasaan (separation of power). Sedangkan dalam sistem pembagian kekuasaan (distribution or division of power) yang tidak mengidealkan prinsip check and balances, kewenangan untuk melakukan pengujian semacam itu berada di tangan lembaga yang membuat aturan itu sendiri. Pasal 24C UUD 1945 menyatakan bahwa : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum; Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar; Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden; Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi; Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai Pejabat Negara; Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang- Undang.

Dari ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (Booklet Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006 : 3): Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Memutus pembubaran Partai Politik. Dan Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Dan yang menjadi kewajiban Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga : (1) Telah melakukan pelanggaran hukum berupa (a) penghianatan terhadap negara, (b) korupsi, (c) penyuapan, (d) tindak pidana berat lainnya; (2) atau perbuatan tercela, dan/atau (3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Booklet Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006 : 3). Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang menggantikan paham supremasi MPR dengan supremasi konstitusi, maka kedudukan tertinggi dalam Negara Indonesia tidak lagi lembaga MPR tetapi UUD 1945, maka setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak lagi dikenal istilah Lembaga Tertinggi Negara atau Lembaga Tinggi Negara (Prof. Dr. jimly Asshiddiqie, S.H., 2005 : 12). Dengan demikian, walaupun Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang tergolong baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, namun lembaga ini mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga negara yang lain, yang telah ada sebelumnya seperti MPR, DPR, Presiden, MA dan lain-lain. Dengan adanya kedudukan yang sederajat antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lain yang telah disebutkan tadi, maka hal tersebut akan mempermudah dan memperlancar pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat sistem check and balances antar cabang kekuasaan negara. Sebagai lembaga negara yang tergolong baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, masih banyak orang yang belum menyadari arti penting dari Mahkamah Konstitusi dan hanya sebagian orang saja yang mengetahui maksud dan tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang banyak dilakukan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengujian suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review), tetapi hal ini belum menjadi hal yang umum bagi masyarakat, seperti mengenai bagaimana kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengujian suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review), dan bagaimana prosedur pelaksanaan pengujian terhadap Undang-Undang tersebut. Maka berdasarkan hal-hal tersebut penulis bermaksud  untuk meneliti dan menggali lebih dalam lagi mengenai kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, khususnya kewenangan Mahkmah Konstitusi dalam melakukan pengujian suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review).

 

B.     Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengujian Undang-Undang (judicial review) di Indonesia?

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review) di Mahkamah Konstitusi?