Menu Lawskripsi

Terdapat 82 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ATAS KASUS PEMBLOKIRAN SLI PT.INDOSAT, Tbk OLEH PT. TELKOM Tbk. PASCA PEMBERLAKUAN DUOPOLI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

 

A.  Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai Homo Socius diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dalam mengatasi lingkungannya. Kemampuan  mereka tidak hanya dalam lingkaran kecil kekerabatan tetapi meluas hingga pemanfaatan potensi alam raya. Tata cara komunikasi yang dilakukan manusia memiliki riwayat tumbuh kembang yang panjang dan beraneka ragam, Hal itu dimulai sejak zaman prasejarah sampai era teknologi satelit dewasa ini. Setiap manusia tidak akan mungkin dapat hidup sendiri.Untuk membina kehidupan yang serasi dalam suatu kelompok masyarakat, maka diantara anggota kelompok diperlukan saling bertukar informasi sesamanya. Saling bertukar informasi atau berita  yang berjalan lancar dan terus menerus sering disebut dengan komunikasi. Komunikasi hanya dapat berlangsung bila sekurang-kurangnya ada empat komponen yaitu:a) pengirim berita (sumber) ; b) pihak yang menerima berita (sasaran ) ; c) isi pesan (berita) yang akan disampaikan, dan d) media penyampai atau media transmisi yang akan menghantarkan pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. (Gouzali Saaydam, 2003: 3)

Dari sekian banyak alat komunikasi yang sering kita pergunakan, mungkin teleponlah yang paling menonjol dan terbanyak menguasai kehidupan masyarakat di kota-kota besar atau kota terbilang besar. Penyaluran informasi melalui telepon diperkirakan melebihi kecepatan model telekomunikasi apapun, disamping hemat, tepat, mudah dan murah juga memperkecil resiko bagi pemakainya.Terwujudnya komunikasi dua arah melalui telepon, jarak dan waktu sudah buka persoalan lagi, sehingga dirasakan bahwa peran telepon sebagai media transportasi informasi benar-benar telah mampu menjadi subtitusi alat transportasi benda yang sudah ada selama ini. Pada tahun-tahun belakangan ini kebutuhan manusia untuk saling berkomunikasi semakin berkembang pesat. Perkembangan ini disebabkan oleh kian bertambah ruwetnya berbagai masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan dalam waktu cepat dan singkat. Atau mungkin juga disebabkan makin hebatnya saling kebergantungan sesama manusia yang satu dengan yang lainnya dalam melengkapi keperluan hidup mereka sehari-hari. (Gouzali Saydam, 2005: 3). Hal ini dapat kita lihat umpamanya pada terjadinya komunikasi melalui pesawat telepon. Terutama bagi masyarakat yang bermukim di kota-kota besar, percakapan langsung melalui pesawat telepon makin meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga orang tidak perlu lagi bersusah payah menghabiskan waktu dan tenaganya untuk saling berkunjung mencari informasi, akan tetapi cukup dengan  mengangkat gagang telepon saja. Oleh sebab itu menggunakan jasa telepon ini semakin dirasakan sebagai suatu kebutuhan. Komunikasi melalui telepon diperkirakan jauh lebih hemat dari pada cara lain yang selama ini dipergunakan. Informasi yang tersalurkan juga lebih dapat diandalkan dan diselamatkan dari kebocoran atau disadap orang lain yang tidak berkepentingan. Dinegara kita perkembangan pesat di bidang sosial budaya akhir –akhir ini sedikit banyak telah dapat diikuti oleh pertumbuhan komunikasi jenis lain, seperti surat kabar, radio, televisi dan lain sebagainya. Tetapi perbandingan jenis komunikasi melalui telepon dengan jumlah penduduk misalnya terasa belum memadai. Arti penting dan kegunaan sebuah pesawat telepon sebenarnya sudah mulai disadari oleh masyarakat kita. Namun pemiliknya masih terbatas jumlahnya. Para  pemakainya masih belum merata untuk segala untuk segala laapisan masyarakat dan tempat yang luas. Maju mundurnya masyarakat selain ditentukan oleh tingkat pendapatan per kapita, juga dapat diukur dari tingkat pengadaan sarana telepon dalam masyarakat bersangkutan. Kemajuan bertelepon dimaksud biasanya dinilai dengan istilah “kepadatan” telepon( telephone density), yaitu banyaknya sambungan telepon yang tersedia untuk seratus orang penduduk. Memang perkembangan telepon seluler (ponsel ) akhir –akhir ini cukup pesat, namun penggunaan telepon seluler amat bersifat pribadi, boleh dikatakan belum lagi memenuhi keinginan agar setiap rumah penduduk Indonesia tersambung dengan jaringan telepon, atau dengan kata lain setiap rumah keluarga Indonesia memiliki sambungan telepon yang dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga bila diperlukan. Langkah untuk mengatasi kekurangan sambungan ini diwujudkan melalui penyebaran telepon-telepon umum, (public telephone), yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis dan mudah dicapai oleh anggota masyarakat yang membutuhkan sarana telepon. Usaha lain juga diintensifkan melalui pengadaan wartel-wartel diseluruh pelosok kota. Semua langkah ini jelas dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan sambungan telepon bgai anggota masyarakat banyak. Semua ini tentu saja mendapat sambutan positif dari anggota masyarakat. Namun masih ada sebagian mereka belum menyadari sepenuhnya penyebaran telepon umum itu sebagai sarana untuk membantu kepentingan masyarakat banyak. Seiring dengan perkembangan telekomunikasi yang merupakan upaya lanjutan komunikasi yang dilakukan oleh manusia, disaat jarak sudah tidak mungkin lagi memberikan toleransi antara kedua pihak yang sedang melakukan komunikasi. Bila jarak kedua pihak masih dekat, maka keduanya masih bisa melakukannya dengan suara, memberikan isyarat, atau berteriak, bila jarak tersebut makin menjauh. Tetapi kalau jarak sudah ratusan meter bahkan ribuan kilometer, maka komunikasi yang merupakan kebutuhan manusia tadi masih bisa dilakukan, yaitu melalui media komunikasi.( Gouzali Saydam.2003:7)  Diperlukan sebuah perangkat regulasi dalam hal ini dinegara kita telah ada Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang diketahui bahwa sesungguhnya Undang-undang ini telah dipersiapkan lama yakni sejak 1996. Pemerintah berpandangan bahwa dalam mewujudkan telekomunikasi tidak dapat lagi dipisahkan dari hakekat telekomunikasi yang berdimensi global dan berkembang dengan pesat. Dengan demikian pengaruh global sangat terasa dan tidak mungkin ditolak. Perubahan Global ini dalam kaitannya dengan penyelenggaraan telekomunikasi, setidaknya karena beberapa sebab:

1.      Beralihnya fungsi telekomunikasi dari utilitas menjadi komoditi perdagangan sebagaimana telah diatur dalam kesepakatan World Trade Organization (WTO ) yang telah diratifikasi Indonesia  dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1994. Beralihnya fungsi telekomunikasi tersebut juga mengakibatkan perubahan dan terjadinya transformasinya struktur pasar telekomunikasi dari monopoli ke persaingan. Perubahan ini sejalan pula dengan semangat Indonesia yang bertekad untuk meninggalkan sistem monopoli dan berpindah ke sistem persaingan sebagaimana terlihat dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan perubahan ini, maka terbuka bagi berpartisipasinya masyarakat dalam pembangunan pertelekomunikasian Indonesia. Sebagai antisipasi terhadap kebutuhan investasi yang sangat besar, maka diperlukan peningkatan peran serta swasta sebagai investor sarana dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Dengan adanya kesepakatan WTO tersebut, maka sejak tahun 1998 dasar hubungan dalam bidang  telekomunikasi dunia berubah dari bilateral menjadi multilateral. Tiap negara anggota WTO, termasuk Indonesia harus memenuhi komitmennya untuk segera meliberalisasikan  jasa telekomunikasi dasarnya yang didokumentasikan dalam “jadwal Komitmen tentang Telekomunikasi Dasar “(Schedule of Commitments on basic Telecommunication ).

2.      Sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan global yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif, Indonesia harus menyiapkan diri secara penuh untuk menyesuaikan industri pertelekomunikasiannya. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka peran pemetrintahakan makin berkurang dan akan lebih mengarah sebagai penentu  kebijakan, pengatur, pengawas dan pengendali dibidang telekomunikasi, sedangkan masyarakat akan memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

3.      Perkembangan teknologi digital yang maju dengan sangat pesat menciptakan jenis-jenis jasa yang mengaburkan batas-batas jasa telekomunikasi yang dikategorikan ke dalam jasa dasar dan non dasar. Penggunaan teknologi digital ini ternyata telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan efektifitas biaya dan menambah keanekaragaman jasa baru yang menghasilkan konvergensi antara telekomunikasi, komputer, dan penyiaran berupa multimedia termasuk internet.( Hinca Panjaitan, 2000:4)

Secara substansial ada beberapa materi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi, yaitu:

a).    Penyelenggaraan telekomunikasi tidak lagi dibedakan atas jasa telekomunikasi dasar dan non dasar, tetapi dibedakan menjadi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggraan jasa telekomunikasi dan penyelengaraan telekomunikasi khusus.

b).    Penyelenggaraan telekomunikasi tidak lagi hanya diselenggarakan pula oleh Badan Hukum lain (Badan Hukum Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negrara/swasta maupun koperasi). Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga penyelenggara telekomunikasi tidak lagi menganut prinsip monopoli.

c).     Mewajibkan kepada setiap penyelenggara jaringan dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi memberikan kontribusi dalam pelayanan di daerah yang belum berkembang atau belum terlayani jaringan telekomunikasi yang merupakan penugasan dari pemerintah (Universal Servise Obligation /USO ).

d).     Menegaskan bahwa lingkungan telekomunikasi Indonesia berkarakter multioperator, berdasarkan persaingan dan pro konsumen.

e).    Menegaskan bahwa penguasaan telekomunikasi oleh negara dilakukan dalam bentuk pembinaan oleh pemerintah. Pembinaan tersebut meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Dengan demikian terjadi pemisahan antara pembinaan dan penyelenggaraan telekomunikasi.

f).      Kewenangan yang diberikan pada penyelenggara tidak didasarkan pada adanya saham penyelenggara yang dimiliki pemerintah, melainkan tergantung pada jenis jaringan atau jasa telekomunikasi telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara.

g).     Susunan tarif jasa telekomunikasi ditentukan oleh pemerintah dengan memerhatikan antara lain basis biaya dan mekanisme pasar.

h).     Prinsip pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi adalah: (i). Tata cara yang sederhana; (ii). Proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta (iii). Penyelesaian dalam waktu yang singkat

i).      Setiap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib melaksanakan interkoneksi bila diminta oleh dan berhak meminta interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lain.

j).    Dalam lingkungan multioperator pelayanan universal dapat berbentuk penyediaan sarana telekomunikasi atau serupa kontribusi antar penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

k).     Spesifik standar teknik harus bersifat: (i). Netral terhadap teknologi ;dan (ii). Berdasarkan pada standar internasional

l).      Penyelenggaraan telekomunikasi publik wajib memberikan ganti rugi kepada pengguna apabila terbukti bahwa karena kalalainnya pengguna tersebut menderita kerugian atas penggunaan jaringan atau jasanya. (Judhariksawan, 2005: 174-176)

Pasar jasa telekomunikasi yang dulunya tertutup berubah menjadi terbuka, Seperti jasa lainnya, jasa telekomunikasi diatur dalam traktat internasional General Agreement On Trade in Services (GATS). Sudah barang tentu perubahan ini tidak akan terjadi serta merta. Namun begitu, suatu pergeseran paradigma yang amat fundamental telah terjadi. Sejak tanggal itu pula, rezim perdagangan dunia, khususunya yang mengenai komitmen untuk mengimplementasikan GATS dalam liberalisasi perdagangan jasa, berlaku pula untuk jasa telekomunikasi. (Judhariksawan, 2005: 133 )

Akibatnya Indonesia akan turut meliberalisasikan industri telekomunikasinya dan telah menyepakatinya dalam suatu komitmen yang tertuang dalam Jadwal Komitmen Tentang Telekomunikasi Dasar. Komitmen ini dilatarbelakangi oleh  pemikiran bahwa kepastian yang menjadi bagian dari suatu traktaat internasional akan mempunyai kredibilitas yang jauh lebih tinggi dimata investor yang berpotensi. Akibat komitmen tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional diselenggarakan secara eksklusif oleh PT Telkom sampai dengan tahun 2005.

2.      Jasa telekomunikasi tetap sambungan Internasional diselenggarakan secara duopoli oleh PT. Indosat dan PT Satelindo sampai dengan tahun 2004.

3.      Jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal diselenggarakan secara eksklusif oleh PT Telkom sampai dengan tahun 2010.

4.      Jasa telekomunikasi bergerak seluler diselenggarakan secara kompetitif oleh penyelenggara yang sahamnya dapat dimiliki investor asing sampai 35 %.( Judhariksawan, 2005 : 173)

Dalam Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia juga diatur bahwa reformasi telekomunikasi Indonesia adalah pembaruan kebijakan yang meliputi restrukturisasi semua tatanan yang relevan-termasuk tatanan hukum dan industri, serta lilberalisasi lingkungan usaha dalam telekomunikasi  termasuk strategi restrukturisasi kedua BUMN yang menjadi badan penyelenggara telekomunikasi terlepas dari masalah divestasi PT Indosat yang kembali berhasil dikuasai oleh Singapura sehingga menjadi PMA.(Cetak biru kebijakan telekomunikasi BAB IV.1.1 )

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong perubahan lingkungan penyelenggaraan bisnis telekomunikasi disetiap negara. Di Indonesia perubahan ini memicu lahirnya berbagai implikasi yuridis maupun ekonomis dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. Salah satu implikasi tersebut adalah timbulnya kontroversi terhadap pemblokiran (bloking) akses SLI PT Indosat yang disinyalir dilakukan PT Telkom.

Tindakan PT Telkom yang “menekan “ pengelola warung Telkom (WT) untuk mengabaikan akses SLI PT.Indosat ( 001 dan 008) dan mengarahkan konsumennya menggunakan akses SLI PT.Telkom (007 dan 017 )melalui perjanjian kerjasama merupakan hal yang wajar karena secara ekonomis merupakan waralaba (franchising) dengan kata lain Warung Telkom merupakan mitra usaha Telkom maka jika kita tafsirkan arti dan perubahan nama dari warung telekomunikasi menjadi Warung Telkom maka berhak untuk menjual produk PT.Telkom dengan mengabaikan produk PT.Indosat.

Secara yuridis perjanjian kerjasama tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal  4, 6, 7, 8, 9 Keputusan Menteri Perhubungan  Nomor 33/2004 Tentang Pengawasan Kompetisi Yang Sehat Dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap Dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar. Secara materiil keempat pasal tersebut antara lain melarang operator jaringan maupun jasa telekomunikasi.

Pertama, menetapkan persyaratan atau memaksa secara langsung atau tidak langsung pengguna atau penyelenggaraannya untuk hanya menggunakan jaringan dan jasa teleponi dasar ( SLJJ dan SLI ) yang diselenggarakannya. Kedua, tidak meneruskan suatu panggilan apabila pengguna atau pelanggan yang terhubung ke jaringannya memilih penyelenggara lain untuk menyalurkan panggilannya. Ketiga, melakukan penutupan terhadap kode akses tertentu dan mewajibkan setiap penyelenggara jaringan dan jasa teleponi dasar untuk menjamin semua kode askes jasa teleponi dasar SLJJ dan SLI dapat diakses dari setiap terminal pelanggannya secara otomatis (Normally Opened). Keempat, mengalihkan hubungan ke jaringan yang tidak sesuai dengan pilihan pengguna/pelanggan tanpa sepengetahuan pengguna/pelanggan bersangkutan. Kelima, tidak memberikan perlakuan yang sama kepada penyelenggara lain dalam pelayanan interkoneksi dan/atau layanan lainnya yang dapat berupa pemenuhan kebutuhan sarana guna pelayanan pelanggan; pembukaan kode akses dan penanganan permintaan  interkoneksi, baik dari segi waktu penyediaan, kualitas, dimensi maupun biaya.

Ketentuan Kepmen No 33/2004 merupakan penjabaran tentang penyelenggaraan Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi khususnya pasal 10, 19, dan 25 ketiga pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan Umbrella Act pertelekomunikasian secara nasional tersebut pada intinya melarang setiap operator melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan mewajibkan mereka menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan (mendapat interkoneksi) dari operator telekomunikasi lain dalam pemenuhan kebutuhan telekomunikasi baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri.

Perjanjian kerjasama antara PT Telkom dengan Warung Telkom yang disinyalir membatasi akses SLI PT Indosat juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran dimaksud tidak hanya terkait dengan ketentuan tentang perjanjian yang dilarang tetapi juga menyangkut praktek monopoli dan persaingan usaha tidak fair. 

Pada ketentuan mengenai perjanjian yang dilarang paling tidak ada dua pasal yang dilanggar. Pertama, pasal 14 yang melarang pelaku usaha (operator) membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam satu rangkaian satu produksi barang dan atau jasa tertentu yang manas setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan. Dominasi PT Telkom dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa lokal maupun SLJJ serta upayanya untuk “meredam”akses SLI PT. Indosat dapat dianggap sebagai tindakan yang bermaksud menguasai sejumlah produk jasa (lokal, SLJJ, SLI). Kedua, Pasal 15 yang pada intinya melarang pelaku usaha (operator)membuat perjanjian dengan pelaku lain yang memuat persyaratan pihak yang menerima barang atau jasa (Warung Telkom) yakni: 1) hanya akan memasok atau tidak memasok barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu. 2) harus bersedia membeli barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok serta tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing pelaku usaha pemasok.

Adanya “tekanan “ kepada setiap mitra usaha Telkom (WT) untuk hanya memasarkan produk SLI Telkom merupakan indikasi kuat adanya pelanggaran terhadap substansi pasal 15 sedangkan pelanggaran terdahap perjanjian kerjasama yang terkait dengan kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang nomor 5 tahun 1999 terdapat dalam pasal 19. Pasal ini intinya melarang pelaku usaha baik sendiri maupun bersama pihak lain, untuk: pertama, menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tetrtentu melakukan usaha kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan. kedua, menghalangi konsumen atau pelanggan usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, atau membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan jasa pada pasar bersangkutan. ketiga, melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Adanya kecenderungan bagi Warung Telkom untuk hanya menawarkan produk SLI Telkom merupakan bukti konkrit pelanggaran terhadap ketentuan pasal 19 Undang-Undang Anti Monopoli yaitu  Pelaku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama Pelaku Usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

a.             Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan; atau

b.            Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingnya untuk  tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu

c.             Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan atau

d.            Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu

Berdasarkan SK Menhub No.4 Tahun 2004, pemerintah menetapkan perubahan nomor akses panggilan SLJJ  dengan demikian penyelenggaraan SLJJ ditangani dua operator besar yaitu PT Telkom dengan awalan kode 017, dan PT Indosat  dengan kode akses SLJJ 011. Perubahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan  kebijakan duopoli telekomunikasi di Indonesia antara lain, membuka monopoli layanan Sambungan Langsung Internasional (SLI) yang selama ini dimonopoli PT. Indosat, dan melepas hak eksklusif layanan telepon tetap (fixed) yang selama ini berada ditangan PT. Telkom. Peluit regulator duopoli telekomunikasi telah ditiupkan sejak 1 September 2002, sebagai pertanda kompetisi harus dimulai. Dua BUMN besar waktu itu yakni Telkom dan Indosat bersaing dengan sangat buruk dan belum berjalan seperti yang diharapkan. Digital divide atau kesenjangan digital akan terus melebar antara kelompok yang memiliki akses informasi dan yang tidak memilikinya PT Telkom semakin mendominasi pasar telepon tetap, jauh meninggalkan PT Indosat Jasa layanan Telkom semakin lengkap ketika izin penyelenggaraan Sambungan Langsung Internasional (SLI) yang telah keluar. (www.telkom.co.id). Problema regulasi telekomunikasi nampaknya merupakan sebuah pekerjaan yang besar bagi regulator negeri ini. Karena dalam beberapa regulasi yang lahir tidak jelas ke arah mana telekomunikasi Indonesia akan dibawa. Anggapan negatif juga muncul ketika banyak pengamat mencoba mengaitkan kebijakan diatas dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 sehingga terkesan yang muncul adalah bahwa kebijakan telekomunikasi Indonesia belum menempatkan Undang-Undang sebagai payung kebijakan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan tonggak bagi ditegakkannya hukum persaingan usaha di Indonesia yang memiliki posisi yang unik karena merupakan Undang-Undang pertama yang berawal dari inisiatif DPR. Melalui Undang-undang inilah Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) diberi mandat untuk menjaga agar persaingan usaha dinegeri ini berada dalam koridor persaingan yang sehat (Mohammad Iqbal.2002).

Ruang lingkup dari UU nomor 5 tahun 1999 meliputi semua jenis kegiatan usaha tanpa ada kecuali termasuk telekomunikasi. Keterkaitan antara UU nomor 5 tahun 1999 dengan regulasi telekomunikasi telah hadir dalam pasal 10 UU no 36 tahun 1999 disebutkan bahwa:

a. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara penyelenggara telekomunikasi.

b. Larangan sebagaimana ynag dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dari korelasi itu sebenarnya inti dari Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999 telah hadir dalam regulasi telekomunikasi, sehingga sudah menjadi keharusan bagi pelaku usaha telekomunikasi untuk berperilaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa perkembangan kemajuan sektor telekomunikasi yang berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 haruslah selalu berada dalam koridor Unadng-undang Nomor 5 Tahun 1999. Karena bila tidak KPPU dapat menetapkan terjadinya pelanggaran terhadap pasal-pasal  yang ada di dalam UU nomor 5 tahun 1999 serta menjatuhkan sanksi sesuai dengan kadar pelanggaran yang terjadi.( Mohammad Iqbal, 2002)

KPPU sesuai dengan tugas yang diembannya siap untuk melaksanakan regulasi persaingan telekomuniksi yang ditandai dengan munculnya kebijakan demonopolisasi bisnis telekomunikasi, keterbatasan sumber daya dan dana bukan menjadi penghalang bagi KPPU  untuk menciptakan sistem persaingan usaha telekomunikasi yang sehat sehingga efisiensi dan efektifitas bisnis ini dapat dijaga yang akhirnya bermuara pada sejahteranya konsumen dalam menikmati produk dengan kualitas dan harga yang baik  sehingga perseteruan antara dua operator jasa telekomunikasi, khususnya sambungan langsung Internasional (SLI )  antara PT.Telkom dan PT Indosat beberapa waktu lalu jangan sampai merugikan masyarakat.

Oleh karena kompetisi penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia telah beralih dari sistem monopoli menjadi sistem duopoli yang dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Maka tentu saja terdapat sejumlah peraturan mengenai mekanisme dan penerapannya yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai upaya untuk menjaga iklim persaingan yang kompetitif diantara para penyelenggara layanan telekomunikasi sehingga kemudian penulis ingin mengetahui sejauh mana regulasi tersebut diimplementasikan di Indonesia dan mengadakan penelitian di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta mengenai implementasi undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atas kasus pemblokiran sli pt.indosat, tbk oleh pt. telkom tbk. pasca pemberlakuan duopoli telekomunikasi di indonesia

B. PERMASALAHAN

1.      Bagaimanakah kriteria dan pengaturan penyelenggaraan layanan telekomunikasi di Indonesia?

2.      Bagaimanakah implementasi Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atas kasus pemblokiran SLI PT.INDOSAT, Tbk oleh PT TELKOM Tbk pasca pemberlakuan duopoli telekomunikasi di Indonesia?

3.      Hambatan dan solusi implementasi Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atas kasus pemblokiran SLI PT.INDOSAT, Tbk oleh PT TELKOM Tbk pasca pemberlakuan duopoli telekomunikasi di Indonesia ?