Menu Lawskripsi

Terdapat 31 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

ANALISIS PUTUSAN JUDICIAL REVIEW ATAS UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 24 UNDANG-UNDANG DASAR 1945

 

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara Hukum. Negara hukum pada prinsipnya menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitas yang baik berdasar hukum tertulis maupun tidak tertulis. Ciri khas dari suatu negara hukum yaitu adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan apapun. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Konsep Negara hukum yang diterapkan di Indonesia yaitu konsep Negara hukum Pancasila. Suatu Negara hukum sudah selayaknya jika prinsip-prinsip dari suatu Negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi yang salah satunya yaitu diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini dapat dilihat dari kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam menegakan hukum di bidang formal dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Untuk itu dalam rangka menegakkan dan menjamin berjalannya aturan-aturan hukum seperti yang di harapkan maka diperlukan adanya kekuasaan kehakiman yang kuat dan mandiri. Kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, dan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 setelah perubahan). Dalam sistem hukum yang dianut di berbagai Negara terdapat kekuasaan yudikatif yang antara lain mempunyai wewenang mengawal dan menafsirkan konstitusi. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri terpisah dari Mahkamah Agung atau dilekatkan menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Agung yang sering disebut Mahkamah Konstitusi.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah:Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;  Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undnag-Undang Dasar 1945; Memutus pembubaran partai politik; Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum; Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang­Undang Dasar 1945

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini yang menyebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi MPR telah beralih menjadi supremasi konstitusi. Perubahan mendasar ini perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional dengan hadirnya lembaga Negara yang telah sederajat, saling mengimbangi dan saling mengendalikan (check and balances) yaitu Mahkamah Konstitusi. Seiring dengan hal tersebut maka timbul pemikiran agar pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan, tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah Undang-undang saja tetapi juga atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan dalam melakukan pengujian Undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) diberikan kepada Mahkamah tersendiri diluar Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Konstitusi. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan setelah melalui pembahasan yang mendalam, cermat dan demokratis akhirnya disetujui dengan disahkannya pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada ST MPR 2001. Pengertian uji materiil (judicial review) sebelum amandemen Undang­Undang Dasar 1945, hanya meliputi pengujian peraturan di bawah Undang­undang, sedangkan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pengujian judicial review itu lebih luas yaitu pengujian terhadap peraturan di bawah Undang-undang dan Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hak uji materiil diberikan untuk memperkokoh dan mempertegas hak, fungsi dan kewenangan pengawassan kekuasaan kehakiman terhadap “batas-batas kekuasaan pemerintah” yang diberikan konstitusi kepadanya. Terutama untuk mengawasi batas-batas kekuasaan (limited power) yang berkenaan dengan kewenangan perundang-undangan (statutory authority) dari pemerintah. Berbicara mengenai Judicial review ini salah satu contoh yang menarik yaitu kasus yang belum lama ini dibahas yaitu mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pemohon judicial review atas Undang-Undang KPK yaitu Drs. Mulyana Wirakusumah sebagai Pemohon I, Prof. Dr. Nazarudidin Sjamsuddin dkk sebagai pemohon II, Capt. Tarcisius Walla sebagai pemohon III. Alasan utama yang melatarbelakangi permintaan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undnag-Undang Dasar 1945, diantaranya disebutkan bahwa para pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Melalui kuasa hukum, pemohon menyatakan bahwa hak pemohon untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun dan untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini memicu reaksi pro dan kontra oleh berbagai kalangan. Masing-masing pemohon mengajukan beberapa ketentuan dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menurutnya dari beberapa pasal tersebut inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal yang diajukan pemohon untuk dilakukan judicial review antara lain terhadap pasal 6 huruf c, pasal 12 ayat (1) huruf a, pasal 40, pasal 53 juncto pasal 1 angka 3, pasal 70, serta pasal 72 UU KPK. Dari beberapa pasal yang diajukan pemohon, hanya dari Pemohon II yang dikabulkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi itupun hanya sebagian saja yaitu yang dikaitkan dengan pasal 53 mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dinyatakan dibubarkan, tetapi tetap mempunyai hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun terhitung sejak putusan dijatuhkan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) harus dibatalkan sebab mau tidak mau pengadilan tipikor harus diatur lewat Undang-undang tersendiri dan terpisah dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu sebagai dampak dari pembatalan Pasal 53 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa keberadaan pengadilan Tipikor dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau Pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Namun Mahkamah Konstitusi tampaknya tidak bersikap zakelijk sehingga untuk membuat Undang-undang Tipikor baru, Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu kepada DPR selama tiga tahun. Jika selama kurun waktu itu tidak terpenuhi, kasus korupsi untuk selanjutnya akan ditangani lewat peradilan umum. Berbagai kalangan menanggapi secara positif dan menyambut baik atas putusan Mahkamah Konstitusi. Namun juga terganjal hal yang agak mengecewakan, yaitu pemberian waktu tiga tahun atas pembatalan Pasal 53 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Padahal sebenarnya sesuatu yang sudah dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi, sudah jelas tidak patut lagi dipertahankan sehingga hal itu dipandang ganjil, ibaratnya sesuatu yang sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi justru dipertahankan.

 

B. Perumusan Masalah

1.     Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap judicial review Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditinjau dari ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945?

2.  Apa konsekuensi yuridis pasca putusan judicial review Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?