Menu Lawskripsi

Terdapat 38 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PENGANGKATAN ANAK OLEH SALAH SEORANG ORANGTUA BIOLOGIS (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.86/PDT.P/2008/PN.JKT. SEL)

 

1.1. Latar Belakang

Seorang anak adalah makhluk Tuhan yang paling mulia dan keinginan untuk memilikinya adalah naluri manusiawi dan alamiah. Memiliki seorang anak pun kemudian menjadi berkah bagi seorang ibu yang mengandungnya dan melahirkannya. Sebuah keluarga merupakan naungan yang nyaman bagi tumbuh kembang anak sehingga keluarga juga dikatakan lengkap dengan kehadirannya. Oleh karena seorang anak masih sangat membutuhkan keberadaan orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, orangtua menjadi orang dewasa yang terutama memiliki tanggung jawab atas anaknya tersebut. Namun keinginan ini kadang terbentur dengan kenyataan bahwa mereka tidak dikaruniai seorang anak atau mungkin dengan berbagai kenyataan lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan Pengangkatan Anak atau yang dikenal dengan istilah adopsi. Kata ‘adopsi’ berasal dari bahasa Latin adoptio atau adoptie dalam bahasa Belanda dan menurut Kamus Hukum berarti : Pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Anak yang tadinya tidak mempunyai hubungan darah dengan ayah atau ibu angkatnya setelah adopsi dianggap sebagai anak sendiri. Pengangkatan Anak atau Adopsi dalam masyarakat merupakan kebutuhan bagi tiap keluarga yang tidak dapat memiliki keturunan karena berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Keinginan untuk melanjutkan keturunan, khususnya bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan sehingga mereka menjadikan anak angkat seperti anak kandung sendiri, menjadi alasan terbanyak. Disamping itu, kepentingan anak yang diangkat pun menjadi pertimbangan orangtua angkat tersebut sehingga tujuan dari pengangkatan anak pun berubah kemudian yaitu untuk kesejahteraan anak angkat baik yang ditelantarkan oleh orangtua kandungnya ataupun orangtua kandungnya sendiri tidak mampu. Bagaimanapun alasan yang melatarbelakangi orangtua angkat untuk mengangkat anak haruslah tetap memperhatikan kesejahteraan anak tersebut, terlebih mengutamakannya, seperti ditegaskan pula oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Berbagai alasan diatas kemudian berkembang seiring dengan keadaan yang berubah didalam masyarakat. Mereka yang memutuskan tidak menikah atau bahkan janda/duda mendambakan pula akan sebuah keluarga dengan kehadiran anak didalamnya. Hal ini mempengaruhi bentuk Pengangkatan Anak yang semakin marak menjadi cara yang dipilih untuk memperoleh keturunan oleh orangtua tunggal (Single Parent Adoption). Di negara-negara lain, seperti di Jerman memiliki angka 1,6 juta keluarga dimana orangtua mengasuh anaknya seorang diri. Dalam lebih dari 90 persen kasus seperti itu, orang tua tunggal adalah ibu. Banyak di antara mereka tidak bekerja atau mendapat pekerjaan paruh waktu saja. Antara lain untuk memudahkan orang tua tunggal mendapat mata pencaharian tetap, fasilitas pengasuhan anak sehari penuh, artinya di luar jam taman kanak-kanak dan sekolah, akan ditingkatkan, begitu juga fasilitas asuhan anak di bawah tiga tahun. Tidak ada peraturan yang secara jelas melarang pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang tidak terikat perkawinan atau orangtua tunggal (Single Parent Adoption). Pada saat itu Staatsblad 1917 No. 129 menjadi ketentuan hukum tertulis pertama yang memberikan pengaturan mengenai pengangkatan anak oleh orangtua tunggal. Staatsblad 1917 No. 129 ini hanya berlaku khusus bagi warga negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa, yang biasa dikenal dengan Golongan Timur Asing (istilah yang digunakan untuk pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut adalah ”adoptie”). Ketentuan ini mengakomodir latar belakang budaya Tionghoa yang patrilineal sehingga adopsi hanya dapat dilakukan terhadap anak laki-laki saja. Namun kemudian perubahan peraturan memungkinkan pengangkatan anak perempuan dan hal ini didasarkan pada yurisprudensi melalui Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1963 tanggal 29 Mei 1963 No.907/1963.P dan No. 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963 yang bahkan menyatakan bahwa larangan pengangkatan anak perempuan sebagaimana diuraikan Pasal 5, 6 dan Pasal 16 Staatsblad 1917 No. 129 tidak beralasan dan memerintahkan Notaris –yang sebelumnya menolak mengeluarkan surat pengangkatan anak terhadap anak perempuan– untuk mengeluarkan surat pengangkatan anak perempuan sebagaimana yang dimohonkan Penggugat. Perubahan tersebut semakin merealisasikan pengangkatan anak oleh orangtua tunggal juga dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 32/1970 pada tanggal 26 Februari 1970 mengenai pengangkatan anak perempuan oleh seorang wanita yang tidak menikah. Peraturan-peraturan hukum yang berlaku selanjutnya mengatur pengangkatan anak adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 Februari 1979, yang kemudian mengalami penyempurnaan menjadi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983. Yang disebutkan terakhir ini menjadi peraturan yang memiliki ketentuan tercantum jelas mengenai pengangkatan anak oleh orangtua tunggal (Single Parent Adoption). SEMA No. 6 Tahun 1983 membolehkan seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau belum menikah untuk mengangkat anak. Selanjutnya terdapat pula SEMA No. 4 Tahun 1989 namun sifatnya hanya menambah beberapa ketentuan dalam SEMA No. 6 Tahun 1983. Selain itu, Konvensi Eropa mengenai Adopsi pada tahun 1965 menerangkan secara implisit bahwa pengangkatan anak harus dilakukan di depan Pengadilan Negeri dan memperoleh Penetapan; suatu pernyataan yang ditetapkan pula dalam SEMA tersebut. Berkaitan dengan syarat ataupun prosedur untuk melakukan pengangkatan anak oleh orangtua tunggal, ketentuan yang harus diikuti dapat ditemukan melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984. Didalamnya terdapat kesamaan syarat dan prosedur tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan yang dilakukan oleh orangtua tunggal. Syarat dan prosedur untuk pasangan suami istri itupun disesuaikan dengan keadaan orangtua tunggal. Namun Keputusan Menteri Sosial ini hanya mengatur pengangkatan anak secara tidak langsung, artinya pengangkatan anak dilakukan melalui lembaga sosial, dan bukan secara langsung antara orangtua kandung dengan orangtua angkatnya. Bagi pengangkatan anak baik secara langsung maupun tidak langsung, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dapat pula menjadi pedomannya. Satu hal yang sangat jelas dan pasti adalah bahwa Single Parent Adoption hanya dapat dilakukan antar warga negara Indonesia, tidak dibenarkan pengangkatan anak oleh orangtua tunggal yang berlainan kewarganegaraan dengan calon anak angkatnya. Pengangkatan anak merupakan lembaga yang dikenal oleh hukum perdata Barat (Belanda). Namun, Indonesia yang menganut hukum perdata Barat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak memiliki ketentuan tentang pengangkatan anak didalamnya. Awalnya pengangkatan anak dilakukan terbatas pada anak-anak dari keluarga sendiri atau kerabat dari orangtua yang hendak mengangkatnya. Keadaan ini bermula sejak dahulu seperti jaman sebelum kemerdekaan, maka Staatsblad 1917 No. 129 ada karena berangkat dari keadaan ini. Adapun status anak yang hendak diangkat, dan sebutan yang sering muncul umumnya dalam pengangkatan anak baik oleh orangtua tunggal atau bukan, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Sama halnya dengan anak sah, secara khusus mengenai anak luar kawin, biasanya orangtua angkat berkehendak mengangkat anak orang lain, yang dapat saja berasal dari keluarga atau kerabatnya. Sehingga makna dari anak luar kawin yang hendak diadopsi ini adalah anak luar kawin dari orangtua lain (anak orang lain). Permasalahan akan muncul apabila anak tersebut adalah anak luar kawin dari orangtua tunggal yang hendak mengangkatnya. Dalam hal anak yang hendak diadopsi adalah anak luar kawin sendiri (anak kandung/biologis) dan salah seorang orangtua biologisnya ingin memperoleh hubungan hukum dengannya, maka sarana yang jelas akan memberikan kepastian dan kenyamanan bagi anak juga dirinya adalah melalui pengakuan dan pengesahan anak luar kawin tersebut. Pengangkatan anak, selain mengenai hubungan anak dengan orangtua angkatnya ataupun sebaliknya, harus memperhatikan pula segala hal yang mendukung atau melatarbelakangi pelaksanaan pengangkatan anak itu terjadi. Mahkamah Agung mengharapkan pengadilan-pengadilan agar berhati-hati mengeluarkan penetapan pengangkatan anak karena pengangkatan anak bukan suatu perbuatan hukum yang dilakukan sekali dan berakhir suatu saat kemudian. Pengangkatan anak haruslah menunjukkan hubungan kekeluargaan yang akan terasa nyaman bagi orang4tua angkat dan anak, terlebih untuk mengetahui kedudukan jelas keberadaan anak tersebut ditengah-tengah keluarga barunya. Maka, kepentingan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas. Penulis ingin mengangkat permasalahan mengenai Pengangkatan Anak antara WNI dengan WNI, khususnya Pengangkatan Anak oleh Orangtua Tunggal (Single Parent Adoption). Berdasarkan studi kasus Penetapan Pengadilan Negeri, tulisan ini diberi judul: ”Pengangkatan Anak oleh Salah Seorang Orangtua Biologis (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.86/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel)”. Yaitu tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh orangtua tunggal yaitu Harry Adi Widjaja terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Ethan Sebastian Widjaja. Pada kasus ini, status hukum anak yang hendak diangkat atau diadopsi adalah anak luar kawin dari Sdri. Vinchentia Oktania Muliadi. Sementara Sdr. Harry disimpulkan sebagai ayah biologis dari anak laki-laki tersebut sesuai dengan latar belakang hubungannya dengan Sdri. Vinchentia dan beberapa bukti terkait. Kedua orangtua biologis dari anak laki-laki ini seharusnya melangsungkan perkawinan seperti yang diupayakan orangtua Sdr. Harry namun orangtua Sdri. Vinchentia tidak mengizinkannya .


1.2. Pokok Permasalahan

1.         Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak oleh orangtua tunggal (Single Parent Adoption) di Indonesia?

2.         Bagaimana permasalahan hukum yang terjadi dengan adanya permohonan penetapan pengangkatan anak oleh salah seorang orangtua biologis?