Menu Lawskripsi

Terdapat 73 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

DAFTAR SKRIPSI PIDANA

NOTE:
KLIK PADA JUDUL SKRIPSI UNTUK MENAMPILKAN REVIEW SKRIPSI (BAB 1).
UNTUK MENDAPATKAN SELURUH BAB BESERTA LAMPIRANNYA ANDA HARUS ORDER TERLEBIH DAHULU.
No Judul Skripsi
Keterangan
Publised
1. Perdagangan Anak dari Segi Analisis Hukum Pidana   Lawskripsi
2.
Kajian Kriminologis Perilaku Jahat Anak-Anak
  Lawskripsi
3.
Suatu Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pencabulan Dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1050/Pid/B/2004/PN/Sby   Lawskripsi
4.
Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website atas Cyberporn Ditinjau dari KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Dilampiri bukti transfer pemesanan layanan cyberporn
Lawskripsi
5.
Eksistensi Pidana Denda dan Pemidanaan dalam Konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  Lawskripsi
6. Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Istri
  Lawskripsi
7.
Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Terhadap Prinsip Asas Lagalitas
  Lawskripsi
8.
Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara
  Lawskripsi
9.
Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek di Bidang Kedokteran
  Lawskripsi
10. Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya
Analisis menggunakan UU KDRT
Lawskripsi
11.
Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Dibahas menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lawskripsi
12.
Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika
Dilampiri Putusan Mahkamah Agung Lawskripsi
13.
Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia
  Lawskripsi
14.
Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam
Dilengkapi UU No. 44/2008 tentang pornografi Lawskripsi
15.
Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Untuk Tingkat Penyidikan
  Lawskripsi
16.
Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasrakatan Porong Sidoarjo   Lawskripsi
17.
Pembuktian Pidana Melalui Short Message Service Berdasarkan KUHAP
  Lawskripsi
18. Keabsahan Kesaksian Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Dilampiri aturan terbaru Lawskripsi
19.
Pertanggungjawaban Pemilik Senjata Api Legal Yang Disalahgunakan Oleh Orang Lain   Lawskripsi
20. Peranan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan   Lawskripsi
21 Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba   Lawskripsi
22. Tinjauan Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti   Lawskripsi
23. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia   Lawskripsi
24. Tinjauan Yuridis Kasus Penghentian Penyidikan Atas Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Oleh Kejaksaan Agung   Lawskripsi
25. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mengawasi Tender BUMD di Sumatera Utara   Lawskripsi
26. Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Dilampiri salinan putusan KPPU serta analisanya Lawskripsi
27. Pelanggaran Prinsip Miranda Rule (Pendampingan Penasihat Hukum) Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia   Lawskripsi
28 Perlindungan Atas Korban dalam Pelanggaran HAM Berat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Internasional   Lawskripsi
29. Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam   Lawskripsi
30. Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis dan Hukum Pidana   Lawskripsi
31. Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Grasi Dalam Kajian Pidana   Lawskripsi
32. Penayangan Iklan Supranatural di Media Televisi Ditinjau Dari Etika Pariwara dan Kajian Pidana Dilampiri EPI, UU Penyiaran, Peraturan KPI Lawskripsi
33. Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dipaparkan secara normatif dengan dasar UU ITE Lawskripsi
34. Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pers   Lawskripsi
35. Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Pidana Dikaji secara Normatif Lawskripsi
36. Tinjauan Yuridis Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal Dikaji secara Normatif , dilampiri UU Pers Lawskripsi
37. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak di Bawah Umur Tidak dilampiri Putusan Pengadilan Lawskripsi
38. Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik Dibahas Dengan UU ITE Lawskripsi
39. Tinjauan Pidana Penegakan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Dalam Pelaksanaan Konservasi Taman Nasional Bali   Lawskripsi
40. Tinjauan Atas Tindakan Aborsi dengan Dalih Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest Dibahas Menggunakan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lawskripsi
41. Tinjauan Yuridis Pelanggaran Rahasia Kedokteran   Lawskripsi
42. Tinjauan Atas Penyalahgunaa Ijin Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Bagi Warga Negara Asing   Tuz-Tie
43. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Orang Lain   Lawskripsi
44. Hubungan Kausalitas Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dilampiri Putusan Pengadilan Tuz-Tie
45. Analisis Yuridis Pemalsuan Surat Persetujuan Istri Dalam Melakukan Poligami   Lawskripsi
46. Perlindungan Nasabah Bank Dalam Penggunaan Internet Banking Atas Terjadinya Cyber crime Dibahas dengan UU ITE Lawskripsi
47. Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Kasasi Atas Putusan Praperadilan Dilampiri Putusan Pengadilan dari PN,PT dan MA Lawskripsi
48. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan   Lawskripsi
49. Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia   Lawskripsi
50 Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan   Lawskripsi
51 Tinjauan Atas Pengajuan Praperadilan oleh Pihak Ketiga Atas Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Dalam Perkara Korupsi   Lawskripsi
52 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Tidak ada putusan yang dilampirkan Lawskripsi
53 Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan   Lawskripsi
54 Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pembunuhan Berencana Yang didahului Tindak Pidana Perkosaan Dilampiri Putusan Pengadilan Lawskripsi
55 Tinjauan Atas Permohonan Kasasi Winai Nakprasit dan Sawong Tiectacun Dalam Perkara Illegal Fishing Dilampiri Putusan Mahkamah Agung Lawksripsi
56 Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau Error in Persona Dilampiri Putusan Pengadilan Lawksripsi
57 Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia   Lawksripsi
58 Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Perkara Perpajakan   Sayidin A
59 Implementasi Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Kegiatan Pengambilan Sidik Jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Penyidikan Perkara Pidana   Lawksripsi
60 Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak   Niluh
61 Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Atas Kasus Pemblokiran Sli Pt.Indosat, Tbk Oleh Pt. Telkom Tbk. Pasca Pemberlakuan Duopoli Telekomunikasi Di Indonesia   UNS
62. Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Dengan Racun   UNS
63. Tinjauan Yuridis Terhadap Profesi Artis Di Bawah Umur Sebagai Suatu Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak   UNS
64. Kekuatan Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan   UNS
65. Usaha-Usaha Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP   Widhiana
66. Studi Komparasi Pembuktian Terbalik Antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang   UNS
67. Analisis Mengenai Eksistensi Pidana Mati di Indonesia (Suatu Kajian dari Pengaruh Psikologis Bagi Masyarakat)   UNS
68. Peranan Ilmu Forensik Dalam Usaha Memecahkan Kasus-Kasus Kriminalitas   M. Priadi
69. Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundring)   UI
70. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan   UNS
71 Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)   Hoplen
72. Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Gagal (Studi Kasus: PT. Bank Century Tbk.)   UI
73. Kewenangan Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Oleh Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Terhadap Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi   UI
74. Studi Doktrinal Tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Pencucian Uang Di Indonesia   Pranoto
75. Analisa Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia   Ismuhadi
76. Peranan Lembaga Advokasi Anak (Lada) Dalam Mendampingi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana   Anonim
77. Kewenangan Notaris Dalam Status Tersangka Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum Membuat Akta Otentik   Edi N
78. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana   Agustining
79. Tinjauan Penerbitan Letter Of Credit (L/C) Fiktif Pada Transaksi Perbankan (Studi Kasus Bank Bni Jakarta)   Lawskripsi
80. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kredit Macet Di Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan    
81. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pembantu Dan Hambatan-Hambatannya Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen
  Yunika A
82. Analisis Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia (Ham) Ad Hoc Dalam Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/Pid.Ham Ad Hoc/2006) Di lampiri putusan MA Galuh N
83. Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polri   Roslan
84. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Syariat Islam Di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam   Ferdiyansyah
85. Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Di Kota Medan)   Yusnani
86. Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum   Rahmad S
87. Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity) Dalam Kuhp Dan Ruu Kuhp Indonesia   Iskandar
88. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Visa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Surakarta   Peni R
89. Studi Komparasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pengadilan Umum Dan Pengadilan Khusus   Agus DW
90. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-usul Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 868/Pid.B/2008/PN.Mks) Dilampiri Putusan Pengadilan Lawskripsi
91. Kajian Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal   Juliana N
92. Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Bayi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif    
93. Kejahatan Perdagangan Wanita Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia   Yahya T
94. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) Tidak dilampiri putusan Eka Sulistya
95. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Kuhp Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga   Aryo N
96. Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemilu dan Proses Penyelesaian Perkaranya dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD   Dedy J.R
97. Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropka Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dari Perspektif Victimologi   Roy F
98. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Nakal   Alimin R
99. Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana   Novie A
100. Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Sarana Telepon Seluler Oleh Aparat Polres Karanganyar   Oki S
101. Peran Kepolisian terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)   Alexander K
102. Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Ngawi)   Agung S.P
103. Analisis Hukum Islam Terhadap Kenakalan Anak Dalam Keluarga Menurut Undang–Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak   Syaiful A
104. Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Uang Melalui Rekening Bank Dengan Sarana Internet   Iryanti S
105. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan   Prima S
106. Dasar Pertimbangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)   Angga K
107. Aspek Hukum Pidana Video Mesum Dikaitkan Dengan Pornografi Dan Upaya Penanganannya   Indra T
108. Kedudukan Bukti Surat Elektronik (Email) Dari Prespektif Hukum Acara Pidana Indonesia   Sara Y
109. Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika   Andy Daniel
110. Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak Terhadap Wajib Pajak   Cyntia Cecilia
111. Tinjauan Yuridis Tentang Aborsi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan   Yolanda O
112. Tinjauan Yuridis Terhadap Trafiking Di Indonesia Dikaitkan Dengan Konteks Hukum Internasional   Ruth R
113.

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank

  Ika R
114. Pengaruh Lembaga Sandera (Gijzeling) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak   Mulyatsih W
115. Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan   MF. Habibie
116. Unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup   Sheila Lydia
117. Pelaksanaan Penyidikan Tambahan Dan Pengaruhnya Terhadap Penahanan (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumbar )   Ishak
118. Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi   Agung F
119. Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Nasional   Syachdin
120. Tinjauan Yuridis Peranan Bukti Forensik Dan Laporan Intelejen Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Di Kota Medan   Fadillah Z
121. Perlindungan Hukum Bagi Para Dokter Yang Melakukan Euthanasia Terhadap Pasien   Herdheny S
122 Pemeriksaan Tersangka pada Proses Penyidikan Dengan Menerapkan Psikologi Kriminil Dikaitkan Dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP   Satriawan K
123. Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pada Saat Bencana Alam Ditinjau Dari Sudut Kriminologi   David P
124. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat   Dinda Citra
125. Peranan Oditurat Militer Dalam Menangani Perkara Desersi Yang Dilakukan Secara In Absensia (Studi Kasus Di Oditurat Militer II-10 Semarang)   Yohanes Chrisma
126. Kajian Yuridis Tentang Tembak Di Tempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Tersangka Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah   Hargo Prasetyo
127. Tingginya Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Medan dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Polresta Medan)   David Halomoan
128. Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain   Agung F
129. Kewenangan Peradilan Militer Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia   Paul Sihombing
130. Proses penyelesaian perkara di lingkungan TNI   Icke Dina
131. Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional)   Imam S
132. Penanganan Khusus Terhadap Narapidana Penderita HIV/Aids Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Di Negara Indonesia   Dewa M
133. Peran Interpol dalam Pemberantasan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Internasional   Widya Astrini
134. Analisa Yuridis Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Menanggulangi Praktek Bisnis Berkedok Multi Level Marketing   Susfani K
135. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet (Studi Kasus Prita Mulyasari)   Gideon Nainggolan
136. Pertanggungjawaban Pidana Pilot (Kapten Terbang) Atas Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara   Hana Filia

NOTE: KLIK PADA JUDUL SKRIPSI UNTUK MENAMPILKAN REVIEW SKRIPSI (BAB 1).
UNTUK MENDAPATKAN SELURUH BAB
BESERTA LAMPIRANNYA ANDA HARUS ORDER TERLEBIH DAHULU.