DAFTAR SKRIPSI PIDANA

NOTE:
KLIK PADA JUDUL SKRIPSI UNTUK MENAMPILKAN REVIEW SKRIPSI (BAB 1).
UNTUK MENDAPATKAN SELURUH BAB BESERTA LAMPIRANNYA ANDA HARUS ORDER TERLEBIH DAHULU.

No	Judul Skripsi	Keterangan	Publised
1.	Perdagangan Anak dari Segi Analisis Hukum Pidana		Lawskripsi
2.	Kajian Kriminologis Perilaku Jahat Anak-Anak		Lawskripsi
3.	Suatu Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pencabulan Dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1050/Pid/B/2004/PN/Sby		Lawskripsi
4.	Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website atas Cyberporn Ditinjau dari KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Dilampiri bukti transfer pemesanan layanan cyberporn	Lawskripsi
5.	Eksistensi Pidana Denda dan Pemidanaan dalam Konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana		Lawskripsi
6.	Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Istri		Lawskripsi
7.	Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Terhadap Prinsip Asas Lagalitas		Lawskripsi
8.	Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara		Lawskripsi
9.	Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek di Bidang Kedokteran		Lawskripsi
10.	Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya	Analisis menggunakan UU KDRT	Lawskripsi
11.	Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika	Dibahas menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Lawskripsi
12.	Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika	Dilampiri Putusan Mahkamah Agung	Lawskripsi
13.	Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia		Lawskripsi
14.	Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam	Dilengkapi UU No. 44/2008 tentang pornografi	Lawskripsi
15.	Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Untuk Tingkat Penyidikan		Lawskripsi
16.	Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasrakatan Porong Sidoarjo		Lawskripsi
17.	Pembuktian Pidana Melalui Short Message Service Berdasarkan KUHAP		Lawskripsi
18.	Keabsahan Kesaksian Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	Dilampiri aturan terbaru	Lawskripsi
19.	Pertanggungjawaban Pemilik Senjata Api Legal Yang Disalahgunakan Oleh Orang Lain		Lawskripsi
20.	Peranan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan		Lawskripsi
21	Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba		Lawskripsi
22.	Tinjauan Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti		Lawskripsi
23.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia		Lawskripsi
24.	Tinjauan Yuridis Kasus Penghentian Penyidikan Atas Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Oleh Kejaksaan Agung		Lawskripsi
25.	Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mengawasi Tender BUMD di Sumatera Utara		Lawskripsi
26.	Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tidak Sehat Dalam Tender Proyek	Dilampiri salinan putusan KPPU serta analisanya	Lawskripsi
27.	Pelanggaran Prinsip Miranda Rule (Pendampingan Penasihat Hukum) Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia		Lawskripsi
28	Perlindungan Atas Korban dalam Pelanggaran HAM Berat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Internasional		Lawskripsi
29.	Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam		Lawskripsi
30.	Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis dan Hukum Pidana		Lawskripsi
31.	Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Grasi Dalam Kajian Pidana		Lawskripsi
32.	Penayangan Iklan Supranatural di Media Televisi Ditinjau Dari Etika Pariwara dan Kajian Pidana	Dilampiri EPI, UU Penyiaran, Peraturan KPI	Lawskripsi
33.	Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008	Dipaparkan secara normatif dengan dasar UU ITE	Lawskripsi
34.	Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pers		Lawskripsi
35.	Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Pidana	Dikaji secara Normatif	Lawskripsi
36.	Tinjauan Yuridis Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal	Dikaji secara Normatif , dilampiri UU Pers	Lawskripsi
37.	Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak di Bawah Umur	Tidak dilampiri Putusan Pengadilan	Lawskripsi
38.	Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik	Dibahas Dengan UU ITE	Lawskripsi
39.	Tinjauan Pidana Penegakan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Dalam Pelaksanaan Konservasi Taman Nasional Bali		Lawskripsi
40.	Tinjauan Atas Tindakan Aborsi dengan Dalih Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest	Dibahas Menggunakan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Lawskripsi
41.	Tinjauan Yuridis Pelanggaran Rahasia Kedokteran		Lawskripsi
42.	Tinjauan Atas Penyalahgunaa Ijin Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Bagi Warga Negara Asing		Tuz-Tie
43.	Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Orang Lain		Lawskripsi
44.	Hubungan Kausalitas Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan	Dilampiri Putusan Pengadilan	Tuz-Tie
45.	Analisis Yuridis Pemalsuan Surat Persetujuan Istri Dalam Melakukan Poligami		Lawskripsi
46.	Perlindungan Nasabah Bank Dalam Penggunaan Internet Banking Atas Terjadinya Cyber crime	Dibahas dengan UU ITE	Lawskripsi
47.	Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Kasasi Atas Putusan Praperadilan	Dilampiri Putusan Pengadilan dari PN,PT dan MA	Lawskripsi
48.	Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan		Lawskripsi
49.	Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia		Lawskripsi
50	Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan		Lawskripsi
51	Tinjauan Atas Pengajuan Praperadilan oleh Pihak Ketiga Atas Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Dalam Perkara Korupsi		Lawskripsi
52	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging	Tidak ada putusan yang dilampirkan	Lawskripsi
53	Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		Lawskripsi
54	Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pembunuhan Berencana Yang didahului Tindak Pidana Perkosaan	Dilampiri Putusan Pengadilan	Lawskripsi
55	Tinjauan Atas Permohonan Kasasi Winai Nakprasit dan Sawong Tiectacun Dalam Perkara Illegal Fishing	Dilampiri Putusan Mahkamah Agung	Lawksripsi
56	Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau Error in Persona	Dilampiri Putusan Pengadilan	Lawksripsi
57	Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia		Lawksripsi
58	Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Perkara Perpajakan		Sayidin A
59	Implementasi Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Kegiatan Pengambilan Sidik Jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Penyidikan Perkara Pidana		Lawksripsi
60	Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak		Niluh
61	Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Atas Kasus Pemblokiran Sli Pt.Indosat, Tbk Oleh Pt. Telkom Tbk. Pasca Pemberlakuan Duopoli Telekomunikasi Di Indonesia		UNS
62.	Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Dengan Racun		UNS
63.	Tinjauan Yuridis Terhadap Profesi Artis Di Bawah Umur Sebagai Suatu Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak		UNS
64.	Kekuatan Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan		UNS
65.	Usaha-Usaha Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP		Widhiana
66.	Studi Komparasi Pembuktian Terbalik Antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang		UNS
67.	Analisis Mengenai Eksistensi Pidana Mati di Indonesia (Suatu Kajian dari Pengaruh Psikologis Bagi Masyarakat)		UNS
68.	Peranan Ilmu Forensik Dalam Usaha Memecahkan Kasus-Kasus Kriminalitas		M. Priadi
69.	Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundring)		UI
70.	Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan		UNS
71	Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)		Hoplen
72.	Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Gagal (Studi Kasus: PT. Bank Century Tbk.)		UI
73.	Kewenangan Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Oleh Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Terhadap Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		UI
74.	Studi Doktrinal Tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Pencucian Uang Di Indonesia		Pranoto
75.	Analisa Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia		Ismuhadi
76.	Peranan Lembaga Advokasi Anak (Lada) Dalam Mendampingi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana		Anonim
77.	Kewenangan Notaris Dalam Status Tersangka Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum Membuat Akta Otentik		Edi N
78.	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana		Agustining
79.	Tinjauan Penerbitan Letter Of Credit (L/C) Fiktif Pada Transaksi Perbankan (Studi Kasus Bank Bni Jakarta)		Lawskripsi
80.	Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kredit Macet Di Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
81.	Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pembantu Dan Hambatan-Hambatannya Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen		Yunika A
82.	Analisis Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia (Ham) Ad Hoc Dalam Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/Pid.Ham Ad Hoc/2006)	Di lampiri putusan MA	Galuh N
83.	Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polri		Roslan
84.	Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Syariat Islam Di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam		Ferdiyansyah
85.	Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Di Kota Medan)		Yusnani
86.	Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum		Rahmad S
87.	Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity) Dalam Kuhp Dan Ruu Kuhp Indonesia		Iskandar
88.	Penegakan Hukum Penyalahgunaan Visa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Surakarta		Peni R
89.	Studi Komparasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pengadilan Umum Dan Pengadilan Khusus		Agus DW
90.	Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-usul Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 868/Pid.B/2008/PN.Mks)	Dilampiri Putusan Pengadilan	Lawskripsi
91.	Kajian Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal		Juliana N
92.	Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Bayi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif
93.	Kejahatan Perdagangan Wanita Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia		Yahya T
94.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)	Tidak dilampiri putusan	Eka Sulistya
95.	Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Kuhp Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga		Aryo N
96.	Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemilu dan Proses Penyelesaian Perkaranya dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD		Dedy J.R
97.	Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropka Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dari Perspektif Victimologi		Roy F
98.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Nakal		Alimin R
99.	Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana		Novie A
100.	Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Sarana Telepon Seluler Oleh Aparat Polres Karanganyar		Oki S
101.	Peran Kepolisian terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)		Alexander K
102.	Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Ngawi)		Agung S.P
103.	Analisis Hukum Islam Terhadap Kenakalan Anak Dalam Keluarga Menurut Undang–Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak		Syaiful A
104.	Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Uang Melalui Rekening Bank Dengan Sarana Internet		Iryanti S
105.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan		Prima S
106.	Dasar Pertimbangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)		Angga K
107.	Aspek Hukum Pidana Video Mesum Dikaitkan Dengan Pornografi Dan Upaya Penanganannya		Indra T
108.	Kedudukan Bukti Surat Elektronik (Email) Dari Prespektif Hukum Acara Pidana Indonesia		Sara Y
109.	Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika		Andy Daniel
110.	Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak Terhadap Wajib Pajak		Cyntia Cecilia
111.	Tinjauan Yuridis Tentang Aborsi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan		Yolanda O
112.	Tinjauan Yuridis Terhadap Trafiking Di Indonesia Dikaitkan Dengan Konteks Hukum Internasional		Ruth R
113.	Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank		Ika R
114.	Pengaruh Lembaga Sandera (Gijzeling) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak		Mulyatsih W
115.	Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan		MF. Habibie
116.	Unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Sheila Lydia
117.	Pelaksanaan Penyidikan Tambahan Dan Pengaruhnya Terhadap Penahanan (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumbar )		Ishak
118.	Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi		Agung F
119.	Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Nasional		Syachdin
120.	Tinjauan Yuridis Peranan Bukti Forensik Dan Laporan Intelejen Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Di Kota Medan		Fadillah Z
121.	Perlindungan Hukum Bagi Para Dokter Yang Melakukan Euthanasia Terhadap Pasien		Herdheny S
122	Pemeriksaan Tersangka pada Proses Penyidikan Dengan Menerapkan Psikologi Kriminil Dikaitkan Dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP		Satriawan K
123.	Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pada Saat Bencana Alam Ditinjau Dari Sudut Kriminologi		David P
124.	Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dinda Citra
125.	Suatu Telaah Terhadap Proses Pengajuan Grasi Terhadap Putusan Pidana Mati Berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Studi Kasus Eksekusi Mati Dukun berinisial AS)		Freddy Sah
126.	Kajian Yuridis Tentang Tembak Di Tempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Tersangka Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah		Hargo Prasetyo
127.	Tingginya Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Medan dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Polresta Medan)		David Halomoan
128.	Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain		Agung F
129.

NOTE: KLIK PADA JUDUL SKRIPSI UNTUK MENAMPILKAN REVIEW SKRIPSI (BAB 1).
UNTUK MENDAPATKAN SELURUH BAB BESERTA LAMPIRANNYA ANDA HARUS ORDER TERLEBIH DAHULU.