Menu Lawskripsi

Terdapat 20 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PELAKSANAAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

 

A.     Latar Belakang Masalah

Kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai sifat saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Allah SWT menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Seperti halnya makhluk hidup lainnya, setiap manusia yang menginjak usia dewasa membutuhkan penyaluran nafsu sex atau birahinya, yaitu jima’ atau bersetubuh. Oleh karenanya persetubuhan bukan hanya untuk menyalurkan nafsu sex saja, tetapi merupakan alat untuk mengembangbiakkan keturunan. Dalam menyalurkan nafsu sex nya pun manusia memiliki cara yang berbeda dengan hewan. Untuk memenuhi nafsu birahinya sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam as hingga Nabi Muhammad saw dan sampai saat ini pun diberikan petunjuk oleh Allah yaitu hukum perkawinan. Manusia diberikan akal oleh Allah untuk berpikir, menangkap bermacam-macam ilmu pengetahuan dan mengolahnya, sehingga dapat menimbulkan dan memajukan kebudayaannya, misalnya membuat pakaian dan menciptakan modelnya, mengatur perumahan dan memperindahnya, kemajuan dalam mengolah makanan, dan lain sebagainya yang tidak dimiliki oleh hewan. Hukum nikah ini tidak dibebankan kepada hewan, karena hewan itu tidak diberi akal. Jadi, kalau ada manusia yang bersetubuh dengan bebas tanpa mengindahkan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, berarti menyerupai hewan dan akan menimbulkan kekacauan. Maka jelaslah bahwa manusia dalam memenuhi nafsu birahinya  harus melalui pernikahan yang sah. Sebagaimana firman Allah SWT  dalam Al Quran Surat Al-A’raf ayat 189 :  “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian taktala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur” (Sulaiman Rasyid, 1964 : 386).

Dalam Al Quran Surat Ar- Rum  ayat 21 :  “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untuk kamu dari bahan yang sejenis dengan kamu beberapa pasangan untuk kamu menenteramkan pikiran padanya, dan Allah membuat di antara kamu sekalian kecintaan dan kasih sayang”.

Hadist Riwayat Bukhari “Barang siapa yang menyukai fitrahku, maka ia hendaklah mengikuti sunnahku, dan sesungguhnya sunnahku adalah menikah” (M. Idris Ramulyo, 1996 : 24). Memperhatikan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah Saw tersebut maka jelas bahwa Islam menganjurkan perkawinan, agar terwujud keluarga yang besar yang mampu mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini, dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang telah disediakan Tuhan.

Suami isteri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, yang akhirnya membentuk bangsa dan negara. Oleh karena itu sebaiknya hubungan suami isteri harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moril maupun spiritual, dilandasi dengan saling menghormati (makruf), rasa aman dan tentram (sakinah), saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah). Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia  erat hubungannnya dengan keturunan (anak), yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, menurut ketentuan tersebut diatas perkawinan baru ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, namun apabila dilakukan oleh dua orang pria saja (homo seksual) ataupun dua orang wanita saja (lesbian) maka hal tersebut tidak dapat dikatakan perkawinan. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

1.            Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.

2.            Pada asasnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan begitu juga sebaliknya, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

3.            Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

4.            Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon pengantin kurang dari 19 dan 16 tahun.

5.            Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang : Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas; Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping  yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya; Berhubungan semenda, yaitu mertua dengan anak tiri, menantu dengan ibu atau bapak tiri; Perhubungan susuan, yaitu orang tua susuan bibi atau paman susuan. Berhubungan saudara dengan isteri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri, lebih dari seorang; Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

6.            Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan.

7.            Seorang yang telah cerai untuk yang kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menetukan lain.

8.            Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

9.            Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 974). Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai pencatat nikah atau P3NTR atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (P3NTR) dianggap memenuhi syarat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin orang tua apabila calon pengantin belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa wali adalah izin dari orang tua apabila calon pengantin baik laki-laki maupun wanita yang belum dewasa atau di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun, apabila sudah dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ke atas tidak lagi diperlukan izin dari orang tua.

            Wali dalam perkawinan adalah merupakan “rukun” artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Terutama perkawinan dari orang yang belum mukallaf. Dasar hukumnya adalah Hadist-hadist nabi di bawah ini:

1). Hadist nabi : “Barang siapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak diijinkan oleh walinya, maka perkawinan nya batal” (Sulaiman Rasyid, 1964 : 362).

2). Hadist nabi : “Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan yang lain, dan jangan pula menikahkan perempuan akan dirinya sendiri”. (Sulaiman Rasyid, 1964 : 363).

3). Hadist nabi : “Tidak sah nikah melainkan dengan wali, dan dua saksi yang adil” (Sulaiman Rasyid, 1964 : 368).

            Dari Hadist tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali nikah itu batal atau nikahnya tidak sah. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilinial dengan calon mempelai perempuan. Jadi termasuk wali nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya. Wali nasab ini terbagi menjadi dua yaitu : Pertama wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa minta ijin dulu dari yang bersangkutan. Wali nasab yang demikian ini disebut wali mujbir. Kedua ialah wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa. Apabila wali nasab tidak ada maka menurut Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974, dapat digantikan dengan wali hakim. Wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh Pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya (M.Idris Ramulyo, 1996 : 216). Di dalam praktek pelaksanaannya perkawinan dengan wali hakim akan menimbulkan permasalahan yang memerlukan pemecahan, karena apabila perkawinan itu telah dilaksanakan kadang-kadang kerabat atau keluarga yang merasa berhak menjadi wali, dalam perkawinan anak perempuannya menuntut agar perkawinan itu digagalkan dan apabila sudah dilaksanakan menuntut agar perkawinan itu dibatalkan karena tidak diijinkan atau tanpa sepengetahuannya.

 

B.     Perumusan Masalah

1.   Bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan Kota Surakarta ?

2.   Hambatan-hambatan apa yang ada dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?