Menu Lawskripsi

Terdapat 39 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI YAYASAN PENDIDIKAN KASATRIYAN SURAKARTA

 

A.     Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengantarkan pembentukan suatu pemerintah negara Indonesia. Berdasarkan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, dituntut adanya penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang dapat menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan diatur mengenai hak dan kewajiban di bidang pendidikan. Undang Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa  pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 disusunlah Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang ini pengertian sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional diharapkan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  Mengingat arti penting pendidikan nasional tersebut bagi kelangsungan hidup bangsa, maka seluruh komponen bangsa wajib turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan luhur bangsa Indonesia. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 4 ayat (6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti bahwa pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dengan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, serta pemberian dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan tersebut meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, peran serta masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, dalam hal ini pendidikan formal, hanya dapat dilakukan dalam bentuk badan hukum pendidikan yang berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Badan hukum pendidikan antara lain dapat berbentuk Badan Hukum Milik Negara ataupun Yayasan yang bergerak dalam pendidikan. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tersebut menjelaskan, bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan Pasal 8 tersebut menyatakan bahwa salah satu cakupan kegiatan usaha yayasan adalah bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ditegah adanya gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen pendidikan. Oleh sebab itu sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, sangat memerlukan manajemen atau pengelolaan yang baik sebagai salah satu syarat untuk mencapai tujuan yayasan tersebut dan terlebih lagi mencapai kualitas pendidikan yang maksimal. Salah satu aspek penting dari manajemen atau pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan yayasan pendidikan adalah pengelolaan tenaga kependidikan secara optimal. Pengertian Tenaga Kependidikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan dianggkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam undang-undang ini terdapat organ lain di dalam lingkup Tenaga Kependidikan yaitu Pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional). Sehingga dalam hal ini dapat disebut bahwa tenaga kependidikan dalam arti luas adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan dalam arti sempit. Pengelolaan tenaga kependidikan dalam yayasan pendidikan tersebut penting, mengingat tenaga kependidikan adalah pihak-pihak yang bergerak langsung dalam proses jalannya pendidikan itu sendidri, yang juga merupakan faktor penentu berhasil atau tidaknya pendidikan bangsa. Dalam perspektif Ilmu Hukum, pengelolaan sumber daya manusia yang baik, efisien, dan teratur sangat diperlukan karena di dalam suatu yayasan atau organisasi apapun terdapat berbagai peraturan, ketentuan, atau pun perjanjian, yang pada dasarnya mengatur tentang hak dan kewajiban secara timbal balik antara yayasan dengan organ-organnya, antara orang yang dipekerjakan dengan yang mempekerjakan. Demikian pula diperlukan adanya pengelolaan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien dalam sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, dengan adanya pemberian hak bagi para pihak dan pelaksanaan kewajiban oleh pihak-pihak terkait. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini merupakan suatu tuntutan yang harus terus diwujudkan, dibina, dipelihara, dan dikembangkan. Jika keseimbangan itu tidak terwujud maka akan menimbulkan gangguan yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup yayasan. Pemeliharaan keseimbangan tersebut menuntut adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam yayasan. Maka suatu sistem pengelolaan tenaga kependidikan yang tepat, dikelola secara baik dan teratur merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah yayasan dalam melaksanakan fungsinya bagi masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan tujuan pendiriannya.

B.      Perumusan Masalah

1.       Bagaimanakah pengelolaan tenaga kependidikan di lingkungan Yayasan Pendidikan Kasatriyan Surakarta?

2.       Permasalahan apakah yang dihadapi oleh Yayasan Pendidikan Kasatriyan Surakarta dalam melakukan pengelolaan terhadap tenaga kependidikannya?

3.       Bagaimanakah cara mengatasi permasalahan tersebut?