Menu Lawskripsi

Terdapat 46 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PERANAN  VISUM  ET  REPERTUM   DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG DENGAN RACUN

 

A.     Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekwensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai idiologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Negara hukum menurut Sri Sumantri dalam bukunya Mien Rumini, harus memenuhi beberapa unsur antara lain: Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan; Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia; Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; Adanya pengawasan dari badan-badan  peradilan  (Mien Rukmini, 2003:1). Berkaitan dengan unsur di atas, khususnya pada butir 2, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), dapat diartikan bahwa di dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya seperti yang tercantum dalam Pasal 28A Undang Undang Dasar 1945: ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.  Nyawa dan tubuh adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang akan meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (membunuh). Pada masyarakat yang masih sederhana, membunuh merupakan suatu kebanggan sebagai bukti keberanian dan kepahlawanan seseorang di kalangan kelompoknya. Membunuh jika dipandang dengan sudut agama merupakan sesuatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang  tersebut  dianggap  sebagai  kejahatan    yang   berat    oleh   karena itu   dijatuhi  dengan  hukuman  yang  berat pula. (Harmien Hardiati Koeswadji, 1984; 2-5). Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam KUHP Buku II Bab XIX Pasal 338-350. Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam KUHP Pasal 338, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Dalam proses peradilan, pembuktian merupakan masalah yang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana. Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 2000: 273).      Untuk menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan, undang-undang telah mengisyaratkan adanya syarat minimal, yaitu harus didukung oleh dua alat bukti dan hakim meyakini akan kebenarannya, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Di dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) terdapat lima alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi,  Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Dalam contoh kasus tindak pidana, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan sejenisnya, tentunya pihak penyidik tak akan kesulitan untuk mengidentifikasikan barang bukti yang salah satu atau beberapa diantaranya dapat dijadikan alat bukti, yang selanjutnya akan diperiksa dalam proses sidang pengadilan. Akan tetapi, apabila kejahatan tersebut berkaitan dengan kesehatan seseorang, luka maupun meninggalnya seseorang tersebut, persoalannya menjadi tidak sederhana. Oleh karena terganggunya kesehatan seseorang pada suatu saat akan berubah sembuh ataupun sebaliknya, sementara apa yang dinamakan dengan luka juga pada saat yang lain akan berubah sembuh maupun ada kemungkinan akan menjadi lebih parah. Demikian juga terhadap kejahatan-kejahatan yang menyebabkan matinya seseorang, kematian tersebut telah menutup semua kemungkinan pemrosesan secara hukum, sehingga ketidakadilan menjadi mungkin. Untuk mengungkap secara hukum tentang: benarkah telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kesehatan seseorang? Benarkah telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan matinya seseorang? Serta apakah sesungguhnya yang menyebabkan kesemuanya itu, diperlukan bukti yang konkrit pada waktu terjadinya tindak pidana atau dengan kata lain diperlukan adanya pengganti alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu dibutuhkan suatu dokumen yang dapat menceritakan tentang terjadinya tindak pidana yang menyebabkan luka, terganggunya kesehatan dan juga matinya korban, yang dapat menjadi bukti yang kemudian dapat diusut dalam waktu yang lain. Dokumen yang dimaksudkan tidak lain adaah “Visum Et Repertum”. Secara harfiah Visum Et Repertum adalah apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia. Visum Et Repertum termasuk alat bukti surat, sebab merupakan keterangan ahli yang tertulis, di luar sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP butir c yang berbunyi “Surat keterangan dari seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keadian mengenai hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.” Visum Et Repertum adalah laporan dari dokter ahli yang dibuat berdasar sumpah, perihal apa yang dilihat, dikemukakan atas benda hidup atau mati ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagai mana yang tertuang dalam bagian pemberitahuan. (R Soeparmono, 1989: 46). Visum Et Repertum juga dapat menjadi bukti keterangan ahli berdasar ketentuan pemerintah tanggal 22 Mei 1937 dalam Lembaran Negara 1937 (Staatsblad 1937 No. 350) Pasal 1 menyatakan bahwa: “Visum Et Repertum dari dokter-dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri Belanda atau Indonesia atau sumpah khusus, sebagai dimaksud Pasal 2, mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa”. ( Djoko Prakoso, 1987: 125). Dalam Pasal 186 KUHAP dan Lembaran Negara 1937 (Staatsblad 1937 No. 350) Pasal 1, sama-sama menerangkan bahwa sebelum dokter (ahli) memberikan keterangan harus mengucap sumpah didepan hakim. Dalam perkara pidana yang lain dimana tanda buktinya (Corpus Delicti) merupakan suatu benda (tidak  bernyawa) misalnya senjata tajam atau senjata api yang digunakan untuk melakukan sesuatu tindak pidana, barang hasil curian atau penggelapan, mata uang yang dipalsukan, barang-barang hasil penyelundupan dan lain-lain pada umumnya selalu dapat diajukan dimuka pengadilan sebagai barang bukti. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan Corpus Delicti (tanda bukti) yang berupa tubuh manusia, oleh karena misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya akan menjadi busuk dan dikubur; jadi kesimpulannya keadaan itu tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh karenanya Corpus Delicti yang demikian itu tidak mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh Visum Et Repertum.

 

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Visum Et Repertum dalam membuktikan tindak pidana menghilangkan nyawa orang dengan racun?

2.  Apa saja hambatan dalam penerapan Visum Et Repertum pada pembuktian tindak pidana menghilangkan nyawa orang dengan racun?