Menu Lawskripsi

Terdapat 45 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

TINDAKAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (DK PBB) DALAM MENYIKAPI KASUS NUKLIR IRAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERDAMAIAN DUNIA (Suatu Tinjauan Yuridis Menurut Piagam PBB 1945)

 

A.     Latar Belakang Masalah

Pada akhir Perang Dunia II tepatnya tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, dunia terutama Jepang dikejutkan dengan dijatuhkannya bom atom (nuklir) diatas kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kedua bom hasil rancangan para ilmuwan Amerika Serikat tersebut telah menimbulkan korban jiwa hampir 200.000 ribu orang dan membawa dampak kerusakan yang parah bagi pemerintah Jepang. Namun bagi Amerika Serikat dan pasukan sekutu lainnya, bom nuklir tersebut dianggap telah merubah sejarah dunia dan mampu menghentikan Perang Dunia II yang telah berlangsung hampir 3,5 tahun dengan ditandai menyerahnya tentara Jepang tanpa syarat kepada tentara sekutu. Bagi Paul Warfield Tibbets, seorang pilot pesawat Enola Gay yang membawa bom nuklir untuk dijatuhkan ke kota Hiroshima, bahwa apa yang telah dilakukannya adalah penting untuk mengurangi lebih banyak pertumpahan darah. Dengan menjatuhkan bom atom, Tibbets percaya ia telah menghentikan perang secepat mungkin (Majalah Angkasa, Agustus 2005: 34). Pengeboman nuklir di kota Hiroshima dan Nagasaki meskipun dapat menghentikan Perang Dunia ke II, justru menimbulkan konflik baru yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Keberhasilan teknologi nuklir dalam pembuatan persenjataan yang bersifat perusak massal (mass destructive) memicu ketegangan yang lebih besar dengan lahirnya era perang dingin yang ditandai dengan perlombaan persenjataan nuklir antara negara-negara blok barat (Amerika Serikat) dengan negara-negara blok timur (Uni Sovyet). Perang dingin juga mendorong negara penghasil nuklir seperti Amerika Serikat dan Uni Sovyet memasok bahan-bahan maupun senjata nuklir dan membantu pembangunan instalasi nuklir kepada negara-negara ketiga. Pemasokan bahan-bahan nuklir dari negara-negara nuklir tersebut yang menyebabkan semakin meluas dan meningkatnya negara-negara yang mengembangkan teknologi nuklir. Namun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi-lah yang sebenarnya mendorong negara-negara untuk memiliki dan membangun instalasi-instalasi nuklir untuk meningkatkan prestise di mata dunia. Nuklir dalam perkembangannya tidak hanya digunakan untuk kepentingan militer saja, seperti pembuatan senjata nuklir, namun nuklir juga dapat digunakan untuk kepentingan sipil seperti pembangkit tenaga listrik tenaga nuklir (PLTN), dan juga penelitian-penelitian tentang nuklir. Peranan nuklir memang memiliki pengaruh yang kuat terhadap hubungan internasional negara-negara di dunia. Bahaya nuklir sangat disadari oleh setiap negara yang dapat membawa negara-negara tersebut selaku subyek hukum internasional menyelesaikan benturan kepentingan-kepentingan mereka dalam bidang nuklir melalui upaya perundingan, diplomasi maupun propaganda. Kekhawatiran negara-negara tentang penggunaan nuklir untuk pengembangan dan penggunaan senjata nuklir mendorong lahirnya traktat-traktat internasional dalam bidang persenjataan nuklir. Salah satu traktat internasional dalam bidang persenjataan nuklir adalah Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapon (NPT) yang ditandatangani tanggal 1 Juli 1968 dan mulai berlaku tanggal 5 Maret 1970. Satu hal yang menonjol dalam perjanjian ini bahwa negara non nuklir dilarang untuk membuat atau memiliki senjata nuklir, sedangkan bagi negara nuklir tidak ada larangan untuk mengembangkan, membuat, atau bahkan menggunakan senjata nuklirnya (Dahlan Nasution, 1989: 143). Perjanjian NPT ini mensyaratkan Safeguard System atau sistem pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional/ International Atomic Enegy Agency (IAEA) terhadap semua peralatan, bahan-bahan dan instalasi nuklir. Negara-negara peserta NPT memiliki kewajiban untuk memberi akses bagi IAEA terhadap setiap program nuklir yang akan maupun tengah dijalankan sehingga diharapkan laporan IAEA tersebut dapat meyakinkan negara lain bahwa program nuklir negara peserta NPT hanya ditujukan untuk kepentingan damai, yakni untuk pembangkit energi listrik, bukan untuk pembuatan senjata nuklir. Dengan ditegakkannya Traktat Non Proliferasi 1968, proliferasi senjata nuklir menjadi isu yang terus menjadi bahan perdebatan internasional hingga hari ini. Salah satu isu proliferasi senjata nuklir tersebut adalah program nuklir Iran yang kini  berkembang menjadi suatu kasus yang sedang di tangani oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Kasus nuklir Iran muncul menjadi perdebatan masyarakat internasional dimulai dengan adanya tuduhan Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa bahwa program nuklir yang sedang dikembangkan oleh Iran termasuk dibangunnya sejumlah reaktor nuklir di sejumlah kota di negara pimpinan Mahmoud Ahmaddinejad tersebut. Inspeksi IAEA terhadap sejumlah fasilitas nuklir Iran telah dilakukan dan dilaporkan kepada DK PBB oleh ketua IAEA, Mohamed Elbaradei. Disisi lain, pemerintah Iran bersikeras membantah bahwa program nuklir yang tengah dikembangkan pemerintah Iran bukan untuk kepentingan militer dan pembuatan senjata melainkan untuk kepentingan sipil dan damai, sesuai dengan ketentuan NPT. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang salah satu tujuannya untuk mempertahankan perdamaian dan kemananan internasional sesuai dengan Pasal 1 Piagam PBB 1945, melalui organ Dewan Keamanan-nya sedang berupaya untuk menyelesaikan kasus nuklir Iran tersebut. Dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh DK PBB agar permasalahan tidak berkembang menjadi suatu konflik yang semakin menegang dan meluas. Salah satu ketentuan yang harus dipatuhi oleh DK PBB adalah ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB 1945, yang merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang penting dan menjadi dasar berdirinya PBB. Permasalahan lain yang muncul adalah DK PBB menyikapi kasus nuklir Iran tersebut di tengah perdebatan mengenai eksistensi PBB itu sendiri, yang merupakan akumulasi dari sikap skeptis masyarakat internasional terhadap PBB mengenai ketidakberhasilan setiap kasus-kasus internasional yang ditangani oleh PBB. Tuntutan adanya reformasi PBB terutama mengenai jumlah anggota tetap DK PBB terus digalakkan oleh masyarakat internasional. Selama ini, PBB dianggap gagal dalam menjaga perdamaian dunia akibat sikap dari masing-masing anggota DK PBB untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut keamanan intenasional. Sikap skeptis juga salah satunya ditunjukkan oleh pemerintah Iran. Pada kasus nuklir Iran, pemerintah Teheran menegaskan siap melakukan konfrontasi jika DK PBB melakukan intervensi dalam masalah program nuklir Iran. Hamid Reza Asefi, juru bicara Iran mengatakan segala tindakan yang dilakukan DK PBB akan membawa dampak negatif dalam kerja sama Iran dengan Badan Pengawas nuklir PBB, IAEA (Solopos, 8 Mei 2006). Sikap skeptis pemerintah Iran tersebut didukung oleh seluruh rakyat Iran. Pembelaan Iran terhadap program nuklirnya juga didukung oleh sejumlah negara lain terutama negara-negara Islam dan negara-negara yang selama ini memiliki hubungan kurang baik dengan Amerika Serikat .

 

B. Perumusan Masalah

1.      Bagaimanakah tindakan DK PBB dalam menyikapi kasus nuklir Iran menurut Piagam PBB 1945?

2.      Faktor-faktor apakah yang menghambat tindakan DK PBB dalam menyikapi kasus nuklir Iran?

3.      Bagaimanakah implikasi tindakan DK PBB menyikapi kasus nuklir Iran terhadap perdamaian dunia?