Menu Lawskripsi

Terdapat 73 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

IMPLIKASI PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

 

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Martabat manusia yang luhur berlandaskan pada kepribadiannya yaitu keunikan setiap manusia sebagai individu rohani. Oleh karena itu, manusia tidak dapat lain daripada mengembangkan diri secara bebas sesuai dengan akal budinya yang sehat. Perkembangan manusia sebagai pribadi yang unik tidak dapat berlangsung selain dalam hubungan dengan pribadi-pribadi manusia yang lain, karena kepribadian manusia bercorak sosial. Karena itu hubungan antara manusia harus berlangsung dalam suasana beradab dan adil, atau harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Asas fundamental keadilan itu adalah pengakuan bahwa semua manusia sama derajat, hak dan kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. (Mudiyo, dkk, 2005: 15-16). Dari hal diatas dapatlah dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia yaitu Hak-hak Dasar Manusia yang dibawa sejak lahir, harus menjadi perhatian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian kita harus menyadari bahwa Hak Asasi Manusia tersebut tidak akan dapat dipenuhi secara utuh karena akan terbentur dengan aturan-aturan tertentu yang berkembang dalam masyarakat, baik itu dalam kaitan keagamaan, kebudayaan, maupun pemerintahan. (HAN. Sobana, 2005: 23). Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain bersifat diskriminatif. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 selain tidak memberi perlindungan kepada perempuan dan anak-anak, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 itu tidak menghormati hak asasi dan persamaan antar warga negara. Para perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing turun derajatnya menjadi warga negara “kelas dua”. (TEMPO, 23 Juli 2006). Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Meskipun demikian, perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campuran adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut hasil survei online yang dilakukan Indo-MC tahun 2002, dari 574 responden yang terjaring, 95,19 persen adalah perempuan warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan pria warga negara asing (WNA). Angka terbesar adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/ bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/ kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Di lain pihak, Kantor Catatan Sipil (KCS) DKI Jakarta mencatat 878 perkawinan selama tahun 2002 sampai tahun 2004 dan 94,4 persennya adalah perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA (829 pernikahan). Angka tersebut belum termasuk pernikahan di KUA yang tidak didaftarkan di KCS dan di seluruh Tanah Air. (www.google.com, diakses pada tanggal 23 juli 2006).       Perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara dua pihak yang berasal dari kewarganegaraan berbeda. Ikatan dari dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda ini akan sangat menyulitkan, terutama kalau terjadi masalah dalam perkawinan tersebut. Perempuan yang posisi hukumnya secara umum lebih lemah akan berada di posisi yang rentan. Karena perempuan WNI adalah dependen dari suaminya yang WNA, maka kalau perempuan WNI ingin suaminya tetap berdomisili di Indonesia, ia harus mengusahakan agar suaminya yang WNA punya pekerjaan tetap di Indonesia. Kalau tidak, suami WNA tersebut harus keluar dari Indonesia. Disebut dependen karena menurut UU Nomor  62 Tahun 1958 itu istri harus mengikuti status kewarganegaraan laki-laki WNA, kecuali jika ia mempertahankan kewarganegaraannya. Jika kemudian bercerai, anak ikut kewarganegaraan ayah. Kalau ikut ibunya, ia harus membuat perpanjangan visa terus-menerus dengan seizin bapak yang WNA. Perempuan WNI adalah pelaku mayoritas kawin campuran, tetapi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan campuran justru tidak memihak perempuan. Salah satunya adalah UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan telah menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus kehilangan kewarganegaraan akibat kawin campuran (Pasal 8 Ayat (1)) dan kehilangan hak atas pemberian kewarganegaraan pada keturunannya. Selama ini perbedaan kewarganegaraan antara anak dan ibu dalam perkawinan campuran telah melahirkan berbagai kesulitan bagi perempuan WNI. Pembedaan perlakuan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan antar bangsa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutnya Perkawinan Campuran) sudah tidak sesuai lagi dengan semangat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam era reformasi ini. Absennya perlindungan kepada kelompok kawin campuran bermula pada UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan yang membedakan perkawinan antara laki-laki Warga Negara Indonesia (WNI) dan perempuan Warga Negara Asing (WNA) dengan laki-laki WNA dan perempuan WNI (patriarchal view of gender). Dalam UU tersebut, perempuan WNA yang menikah dengan laki-laki WNI boleh menjadi WNI segera setelah dia mengajukan permohonan untuk itu dengan syarat melepaskan kewarganegaraan asalnya (Pasal 7). Di lain pihak, seorang laki-laki WNA yang menikah dengan perempuan WNI tidak mendapat perlakuan hukum yang serupa. Laki-laki tersebut tetap WNA dan istrinya boleh tetap WNI, serta anak-anak yang lahir ikut kewarganegaraan ayahnya (Pasal 8).

Dalam Hukum Perdata Internasional, untuk memperoleh kewarganegaraan selain dianut asas ius sanguinis, dikenal pula prinsip asas ius  soli dimana kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh negara dimana dilahirkan. Dianutnya asas ius soli oleh suatu negara dapat berakibat terjadinya  kewarganegaraan ganda (bipatride, dual nationality) terhadap anak yang  dilahirkan di negara itu, kalau negara orang tua si anak menganut asas ius  sanguinis. Namun demikian, dalam kenyataan selama ini dengan dianutnya asas ius sanguinis telah terjadi berbagai permasalahan yang terjadi karena perkawinan campuran di Indonesia, dan secara khusus merugikan perempuan WNI dan anak-anaknya. Dengan asas ini maka bila seorang WNI perempuan menikah dengan laki-laki WNA dan tinggal di Indonesia, maka status kewarganegaraan anaknya seperti yang dianut ayahnya bukan seperti status kewarganegaraan ibunya. Jika terjadi perceraian yang dikarenakan oleh beberapa sebab, maka perempuan tidak bisa mendapatkan hak asuhnya atas anak tersebut, padahal anak itu dilahirkan oleh si ibu dan ditempat dimana si ibu tinggal. Persoalan inilah yang menyebabkan banyak perempuan yang menikah campuran rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, karena yang ditakutkan adalah percerian yang berakibat pada dideportasinya anak untuk mengikuti ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Dengan adanya berbagai masalah yang timbul sebagai akibat terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, terutama yang merugikan anak-anak yang dilahirkan, dan melihat kecenderungan di dunia Internasional dewasa ini yang lebih condong pada penggunaan prinsip ius soli daripada ius sanguinis, maka tidak ada salahnya Indonesia juga memikirkan mengubah prinsip itu. Dengan perubahan itu sangat memungkinkan Indonesia mempertimbangkan untuk  memperbolehkan terjadinya kewarganegaraan ganda, dalam hal perkawinan campuran. Perubahan prinsip tersebut sejalan pula dengan hal yang berlaku di dalam hukum perdata Internasional dewasa ini yang kecenderungannya memakai prinsip domisili dari pada nasionalitas (kewarganegaraan), terutama bila terjadi masalah, misalnya perceraian dari pasangan berbeda kewarganegaraan. Dengan dianutnya asas kewarganegaraan ganda dalam UU Nomor 12 Tahun 2006, terutama di dalam perkawinan campuran, maka asas tersebut sudah sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Bagi anak-anak yang lahir di dalam perkawinan campuran ini, si anak dapat tinggal dengan bebas di Indonesia, tidak lagi di hantui oleh ketakutan untuk dideportasi ke luar negeri. Bagi si Ibu ia dapat tenang mengasuh si anak di Indonesia. Barulah setelah dewasa (berumur 18 tahun) misalnya si anak dapat memilih kewarganegaraan yang ia kehendaki (Pasal 6). Berkaitan dengan pergantian UU Nomor 62 Tahun 1958, ketentuan yang tertuang didalamnya lebih mempermudah status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari laki-laki WNA yang menikah dengan perempuan WNI. Selain memberikan hak-hak politik secara penuh kepada warga keturunan, pergantian UU Nomor 62 Tahun 1958 tersebut juga memberikan kemudahan terjadinya kawin campuran antara WNI dengan warga negara asing (WNA). Anak hasil perkawinan WNI-WNA otomatis diperkenankan menjadi warga negara Indonesia sesuai garis warga negara ayahnya. Sementara untuk perkawinan perempuan Indonesia dengan pria asing, tidak otomatis menggugurkan kewarganegaraan si perempuan setelah perkawinan.

 

B. Perumusan Masalah                  

1.      Bagaimana status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?

2.      Apakah pengaturan status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sudah sesuai dengan prinsip kewarganegaraan Internasional?