Menu Lawskripsi

Terdapat 28 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

STUDI KOMPARASI PEMBUKTIAN TERBALIK ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA  PENCUCIAN UANG

 

A.     Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, sedangkan hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Segala bentuk tingkahlaku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan prilaku jahat. Kejahatan menurut hukum dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat. Istilah kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi di dalam masyarakat, namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini diarenakan kejahatan itu bersumber dari nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat (J.E. Sehetapy.1992 ). Masalah kejahatan selalu merupakan masalah yang menarik, baik sesudah maupun sebelum kriminologi mengalami perkembangan dan pertumbuhan dewasa ini. Dari sisi pemahaman ini seolah tidak adil dan tidak menunjukkan rasa empati pada korban kejahatan tersebut. Sejak Orde Baru masalah stabilitas nasional termasuk tentunya di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama dalam pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materiil maupun yang bersifat immaterial yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga mnyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum. Beberapa kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana diantaranya adalah kejahatan korupsi dan kejahatan money laundering yang telah diatur didalam aturan hukum pidana yang bersifat kusus yaitu dalam UU No.20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Korupsi berasal dari bahasa latin corrptio atau corruptus ( Webter Student Dictionary: 1960 ). Selanjutnya bahwa corruption itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu Corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie. Kita dapat memberanikan diri dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi.” Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Andi Hamzah, 2005 : 4). Korupsi ada apabila seseorang secara halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya . Korupsi ini muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal sepele sampai soal yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan tarif dan kredit, kebijakan  perumahan, penegakan hukum, dan peraturan-peraturan yang menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, dan pengembalian pinjaman, atau menyangkut prosedur-prosedur yang sederhana. Korupsi dapat terjadi di sektor swasta maupun pemerintah dan sering malahan kedua-duanya. Di sejumlah negara berkembang korupsi telah meresap dalam sistem. Korupsi dapat menyangkut janji, ancaman, atau keduanya, dapat dimulai pegawai negeri abdi masyarakat ataupun pihak lain yang berkepentingan, dapat melibatkan jasa yang halal maupun yang tidak halal, dapat terjadi diluar maupun di dalam organisasi pemerintah. Batas-batas korupsi sulit dirumuskan tergantung pada kebiasaan maupun undang-undang setempat. Sejarah panjang pemberantasan korupsi di Indonesia telah di mulai sejak awal-awal kemerdekaan, Namun kenyataannya korupsi semakin menjadi-jadi. Korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir, titik yang tidak dapat ditolelir lagi. Korupsi telah begitu mengakar dan sistematis, sampai-sampai disebut telah membudaya di bangsa ini. Berdasarkan hasil penelitian Transparency International (TI) selama enam tahun berturut-turut dari tahun 1995-2000, Indonesia selalu menduduki peringkat sepuluh besar sebagai negara paling korup di dunia. Selanjutnya berdasarkan penelitian Political and Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 1997, Indonesia menempati negara terkorup di Asia. Pada tahun 2001, posisi Indonesia menjadi negara terkorup nomer dua setelah Vietnam. Tingkat korupsi pada lima tahun berikutnya di Indonesia dari tahun 2001-2005 tidak menunjukan penurunan berarti. Pada tahun 2005, per Oktober 2005 atau setahun setelah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono peringkat Indonesia membaik tapi relatif sangat kecil, yaitu menjadi negara paling korup nomer enam di dunia dan di asia tenggara tidak lagi menjadi negara terkorup tapi posisinya diambil alih oleh Myanmar (M. Akil Mochtar, 2006 : 3-4). Berbagai ungkapan dilontarkan untuk menggambarkan peningkatan korupsi, kalau dulu korupsi dilakukan oleh jajaran eksekutif sekarang lembaga legeslatif juga ikut ambil bagian. Istilah mafia peradilan dan isu penyuapan di jajaran MA belum lama ini juga juga semakin melengkapi sebutan Indonesia sebagai nagara korupsi, karena semua kekuatan di negeri ini juga ikut ambil bagian, baik eksekutif, legeslatif, bahkan yudikatif. Oleh berbagai kalangan berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit untuk disembuhkan bahkan korupsi sudah menjadi sistem yang menyatu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Korupsi adalah kejahatan biasa, tetapi di Indonesia dianggap luar biasa, sebab mewabah dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Luar biasa” karena kejahatan korupsi itu bersifat sosiologis, di AS kejahatan yang mengancam kepentingan nasional adalah terorisme, di Cina adalah korupsi, setiap kejahatan itu jadi luar biasa karena komulasi dampak yang ditinbulkan dan reaksi masyarakat. Bila korupsi dijadikan extra ordinary crime ( kejahatan luar biasa ), implikasinya menjadi pemberantasan dan cara luar biasa dalam menangani korupsi. Kemungkinan timbul kondisi yang berlebihan yang bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, penegak hukum mempunyai kekuasaan yang luas dengan dalih perang melawan korupsi, bisa menuduh siapa saja yang baru dicurigai korupsi. Bila penegakan hukum ditingkatkan menjadi luar biasa maka harus dicari rekrutmen penegak hukum yang bermoral serta sistem yang tepat dalam pemberantasan korupsi (Kompas, 10 April 2007). Dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dinilai kurang memadai karena itu diterapkan dalam keadaan darurat perang melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat AD (P4AD) Prt/ PERPU/031/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, kemudian pada tahun 1960 dibuatlah UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi,karena dirasa kurang memadai, yang kemudian Persoalan muncul sehubungan dengan tuntutan untuk menerapkan asas pembuktian terbalik yang harus dilakukan oleh terdakwa, maka pada tahun 1971 dibentuk UU No. 3 Tahun1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana sejak dalam pembahasannya UU ini sebenarnya berkeinginan untuk menggunakan sistem pembuktian terbalik namun selalu terhalang dengan alasan pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, dan akhirnya pada tahun 1999 diundangkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas. ini dijamin dalam Pasal 37 yang memungkinkan diterapkannya pembuktian terbalik yang terbatas terhadap  tertentu dan mengenai perampasan harta hasil korupsi, namun Pasal 37 ini tidak menyatakan secara tegas perlunya pembalikan beban pembuktian. Oleh karena tidak diatur secara khususm, maka penerapannya dapat menimbulkan persepsi dan interpretasi bagi para penegak hukum, dan kemudian dipertegas lagi dengan di undangannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dan Berimbang. Yang mengatur pembuktian terbalik secara lebih jelas yaitu pada Pasal 12 B, 12 C, 37A, 38 A, dan 38 B

Money laundering atau pencucian uang merupakan salah satu jenis kejahatan di bidang ekonomi yang potensial dalam mengancam berbagai kepentingan baik dalam skala nasional maupun internasional. Money laundering merupakan sebuah istilah yang pertama kali digunakan di Amerika Serikat. Istilah tersebut menunjuk kepada pencucian hak milik mafia, yaitu hasil usaha yang diperoleh secara gelap yang dicampurkan dengan maksud menjadikan seluruh hasil tersebut seolah-olah diperoleh dari sumber yang sah. Kasus yang pertama kali terjadi yang terkenal dengan nama Pizza Conection yang melibatkan dana US $ 600 juta yang disalurkan ke Bank Swiss dan Italia. Sesuai dengan namanya usaha pemutihan ini melibatkan ratusan restoran pizza yang tersebar di AS. Itulah kasus pencucian uang pertama kalinya ditangani oleh Interpol ( Loeqman, 1996:2). Perubahan terbaru dalam bidang ekonomi global telah memberikan keuntungan bagi penjahat tingkat dunia, yaitu dengan memanfaatkan arus barang, uang, dan orang secara lintas batas, maka kejahatan internasional telah memperluas jangkauan wilayah mereka dan hubungan mereka dengan kekuasaan pemerintah setempat. Perkembangan itu menimbulkan berbagai ancaman, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional. Money laundering merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk kejahatan terhadap penbangunan dan kesejahteraan sosial yang menimbulkan perhatian dan keprihatinan baik oleh nasional maupun internasional. Proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjata secara illegal, penyelundupan, dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya perdagangan obat dan prostitusi, dapat menghasilkan uang yang banyak penggelapan, perdagangan orang, penyuapan, dan penyalahgunaan komputer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan hasil yang diperoleh melalui money laundering. Peningkatan  kejahatan di bidang ekonomi kususnya Money laundering atau pencucian uang hasil kejahatan di Indonesia bukanlah suatu yang mustahil dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi dan perhubungan serta diperkuat lagi dengan kebijakan pemerintah yang membuka selus-luasnya arus penanaman modal asing ke Indonesia. Pada juni 2001 Indonesia oleh FATF (financial Action Taks Force on Money Laundering ) memasukkan Indonesia disamping 19 negara lainnya ke dalam daftar hitam Non Cooperative Countries or Territories ( NCCTs ) atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus money laundering. Jika Indonesia dan negara lainnya tidak menangani money laundering tidak secara sungguh-sungguh maka lembaga internasional tersebut akan memberikan tindakan yang keras, tidak menutup kemungkinan diberikan sanksi berupa hambatan terhadap transaksi perbankan seperti transfer, L/C, pinjaman luar negeri dan lain-lain. Berkaitan dengan tindak pidana money laundering tersebut maka dunia perbankan merupakan salahsatu alat yang paling sering serta potensial digunakan oleh pelaku kejahatan dalam memutihkan uang hasil kejahatannya karena tidak akan dilakukan pengusutan mengenai asal-usul suatu simpanan bank kedua, mengenai ketentuan kerahasiaan bank ( Asikin, 1997:49 ). Hal yang mendorong pencucian uang di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum, pengaruh globalisasi dan kemajuan internet yang memungkinkan kejahatan terorganisir lintas batas. Pencucian uang harus di berantas karena dapat merugikan kepentingan nasional dan bahkan internasional. Istilah money laundering atau pencucian uang memang relatif mudah untuk diucapkan, akan tetapi sulit untuk dilakukan investigasi dan penuntutan, kususnya seseorang yang melakukan sebuah transaksi keuangan dengan ketentuan bahwa dana atau kekayaan yang dilakukan transaksi itu adalah hasil kejahatan. Untuk itu diterapkannya sistem pembuktian terbalik dalam UU No. 25 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang ada dalam Pasal 35 merupakan langkah yang efektif untuk menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang. Sulitnya pembuktian selalu dirasakan baik dalam penanganan korupsi maupun pencucian uang. Didalam kasus korupsi jaksa tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa menyebabkan terdakwa harus di bebaskan, sudah menjadi rahasia umum bahwa sistematisasi pemberian dan korupsi itu terbungkus sangat rapi, sehingga sulit untuk dilacak. Antara lain memberian dalam bentuk fisik (tunai), bukan dengan cara transfer, sebab dengan cara transfer mudah untuk dilacak dari nomer rekeningnya. Walaupun rancangan per undang-undangan mengenai pembuktian pembuktian masih terus digodok oleh pemerintah karena masih mengandung pro dan kontra, akan tetapi dengan  terealisasinya penggunaan asas pembuktian terbalik telah dilakukan yaitu pada UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggunakan asas pembuktian terbalik  ( pada Pasal 12B, 12C, serta 37 ) dan didalam UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang ( tepatnya pada Pasal 35).

 

B.     Perumusan Masalah

1.      Bagaimana Pengaturan pembuktian terbalik pada UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang?

2.      Bagaimana kelebihan dan kelemahan pembuktian terbalik pada UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pindak Pidana Korupsi dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang?