Menu Lawskripsi

Terdapat 37 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA PERADILAN DI MAHKAMAH AGUNG

 

A.  Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang sedang berubah membawa implikasi terhadap struktur kenegaraan Indonesia. Hal itu diiringi dengan bertambahnya ide – ide atau konsep – konsep baru dari dunia secara global yang sedikit banyak mempengaruhi situasi masyarakat dan negara di Indonesia. Intinya, negara – negara yang berada dalam situasi transisi menuju demokrasi seperti Indonesia mulai menata kembali struktur ketatanegaraannya sebagai prakondisi menuju terciptanya negara dengan sistem pemerintahan yang baik dan transparan melalui pengawasan lembaga perwakilan rakyat dan masyarakat sipil serta tegaknya hak asasi manusia. Pada sisi lain, perkembangan lembaga – lembaga negara baru selain lembaga – lembaga yang telah eksis sebelumnya menjadi fenomena menarik dan penting untuk dicermati. Pada dasarnya, pembentukan lembaga – lembaga negara baru dalam konteks transisi demokrasi di Indonesia menjadi kelaziman jika tidak bisa dibilang sebagai suatu   “ keharusan “ berdasarkan semakin tingginya demand  dari masyarakat sipil ( baik nasional maupun global) terhadap struktur ketatanegaraan yang “ diharuskan “ memperhatikan konsep – konsep atau ide – ide mengenai hak asasi dan demokrasi. Salah satu contoh yang paling signifikan dalam perkembangan dan  pembentukan institusi – institusi demokratis di Indonesia adalah pembentukan komisi – komisi yang disebut juga sebagai lembaga – lembaga negara ( independen ). Perkembangan pembentukan lembaga – lembaga yang berbentuk komisi itu sangat pesat sepanjang reformasi. Lembaga – lembaga tersebut merupakan badan khusus untuk menjalankan fungsi tertentu dan selalu diidealkan bersifat independen. Pembentukan lembaga – lembaga komisi menjadi suatu hal yang lazim dan banyak terjadi di negara – negara lain, sekalipun dengan konteks dan latar belakang berbeda – beda. Dengan mengingat lembaga – lembaga negara yang telah ada “ tercemar “ oleh korupsi, kolusi dan nepotisme, pembentukan lembaga – lembaga negara baru yang independen dan lepas dari struktur kenegaraan yang telah ada merupakan satu – satunya jawaban dan cara yang paling mungkin dan paling cepat untuk dilakukan. Belum terungkapnya kasus korupsi baik di jajaran  departemen maupun non departemen serta maraknya kasus mafia peradilan semakin mengindikasikan belum kuatnya komitmen pemerintah untuk menegakkan konsep negara hukum sebagaimana yang telah dicita – citakan. Salah satu lembaga yang saat ini sedang menjadi sorotan publik adalah Mahkamah Agung ( MA ) setelah terbongkarnya skandal terbesar dugaan suap yang dilakukan Harini Wiyoso, pengacara Probosutedjo terhadap karyawan Mahkamah Agung ( MA ) dan majelis Hakim Agungnya. Dalam kasus ini, ketua MA pun diduga terlibat. Ini semakin menjatuhkan citra hukum hingga titik nadir terendah. Kepercayaan publik ikut merosot. Kasus penyuapan di tubuh lembaga yudikatif, Mahkamah Agung ( MA ) juga membentuk opini masyarakat bahwa praktek mafia peradilan itu ada, bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Ketua Komisi Yudisial mengatakan bahwa “ mafia peradilan itu bekerjanya sudah seperti mesin yang sistematis, kronis dan menggurita. Tidak mungkin kalau mafia itu hanya bekerja di level bawah, karena inti mafia peradilan itu ialah memperjualbelikan, mentransaksikan putusan hakim  Wacana yang berkembang di masyarakat saat ini adalah bahwa ternyata kondisi peradilan di negeri ini tidak bersih dari praktik korupsi. Dan sudah seharusnya para pimpinan badan peradilan bisa menjelaskan kepada publik berkenaan dengan wacana yang berkembang itu agar masyarakat tidak pesimistis atas harapan penegakkan hukum di negeri ini. Sungguh ironis, karena pada akhirnya aparat penegak hukum malah menjadi bagian tak terpisahkan dari perluasan dan perkembangan praktik korupsi itu sendiri. Bukan rahasia lagi memang bahwa mereka yang bermain adalah orang – orang kuat atau mereka yang memiliki akses dengan kekuasaan. Mereka seringkali tidak tersentuh hukum dan bahkan mampu mempermainkan serta menentukan arah keputusan hukum yang berlaku. Bila kita bersepakat bahwa komitmen pembentukan negara ini adalah menegakkan negara hukum demokratis sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, sepantasnya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ) tidak pernah bisa melenggang dengan leluasa. Konsep negara hukum senantiasa beranjak pada paham konstitusionalisme dimana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Bahkan, dalam konteks hukum yang diproduksi melalui mekanisme demokrasi sekalipun, tidak pernah sedikitpun melegitimasi kekuasaan negara sebagai sebuah blanko kosong. ( John Alder& Peter English,1989 ). Kehadiran  Komisi Yudisial memberi harapan kepada masyarakat bagi terciptanya institiusi peradilan yang bersih dari segala bentuk praktek mafia peradilan. Sebab, komisi ini dibentuk sebagai respons terhadap upaya penegakan dan reformasi di institusi peradilan , yang selama ini dianggap tidak baik. Komisi Yudisial juga dibentuk untuk memberikan pengawasan terhadap perilaku hakim. Pengawasan yang dilakukan secara internal peradilan terbukti kurang efektif untuk menindas secara tegas hakim – hakim yang melakukan pelanggaran. Untuk memenuhi harapan itu, Komisi Yudisial diharapkan harus lebih aktif melakukan pengawasan terhadap hakim – hakim yang memang hal itu menjadi tugas dan kewenangannya agar tercipta aparat penegak hukum yang mampu mewujudkan  kewibawaan hukum melalui kepastian hukum dan memberantas berbagai penyimpangan, termasuk korupsi yang dapat menghambat kepastian hukum. Pengamatan terhadap pengadilan untuk menciptakan kewibawaan hukum tersebut tidak boleh diabaikan jika kita ingin lebih cepat mengantar Indonesia ke penciptaan pengadilan yang kuat dan dapat berfungsi mendorong pembangunan sosial ekonomi yang berkesinambungan.

 

B.            Perumusan Masalah

1.            Bagaimanakah pola – pola mafia peradilan yang terjadi di Mahkamah Agung?

2.            Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim agung?

3.            Bagaimanakah dampak pengawasan Hakim Agung oleh Komisi Yudisial  terhadap pemberantasan mafia peradilan di Mahkamah Agung ?