Menu Lawskripsi

Terdapat 55 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PENGELOLAAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI DITINJAU DARI KEPUTUSAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN PENYELENGGARAAN HAJI NOMOR : D/ 163 TAHUN 2004 TENTANG  SISTEM PENDAFTARAN HAJI

 

A.     Latar Belakang Masalah

Haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Ibadah haji wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu minimal satu kali seumur hidup sedangkan setelahnya adalah sunnah. walaupun demikian, menurut riwayat Al-Baihaki dan Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW menganjurkan bagi orang yang memiliki kemampuan biaya, fisik, dan waktu untuk melaksanakan ibadah haji sekali dalam seumur hidupnya (Biro Hukum dan Humas Departemen Agama, 2005:1). Perintah untuk melakukan haji didasarkan pada Al Quran surat Ali 'Imran (3) ayat 97 yang artinya: “…mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT, yaitu  orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah…”. Selain itu pada Al Quran surat Al Baqoroh (2) ayat 196 juga mengatur hal yang sama yang artinya: "Dan sempurnakanlah ibadah haji -dan umrah karena Allah...". Perintah melaksanakan ibadah haji adalah perintah Allah SWT yang secara dogmatis mutlak untuk dijalankan dan tanpa ditunda-tunda sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan, dengan catatan orang tersebut telah ”mampu”. Jika pelaksanaannya ditunda, maka orang tersebut dihukumkan dan dikategorkan sebagai orang yang fasik, karena penundaan tersebut termasuk maksiat (Biro Hukum dan Humas Departemen Agama, 2005:1). Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi bagi seorang muslim untuk menunda melakukan ibadah haji atau bahkan tidak menjalankan sama sekali. Setiap muslim pasti menginginkan untuk menunaikan Ibadah haji karena besarnya keutamaan pahalalanya. Beberapa keutamaan ibadah haji tersebut antara lain: Al Qadhi Husain, salah seorang ulama syafi’iyah menyatakan bahwa haji adalah ibadah yang paling utama dan paling tinggi nilainya (Ahmad TR dan Siti Musdah M, 2003: 231-232).  Keutamaan ibadah haji yang lain dapat dilihat dari hadist Rasulullah: ”satu umrah ke umrah yang lain menjadi penebus dosa yang dilakukan diantara keduanya, dan haji mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga” (Ahmad TR dan Siti Musdah M, 2003: 233). Begitu besar keutamaan ibadah ini sehingga tidak heran apabila umat muslim tidak segan-segan mengeluarkan biaya dan berusaha sekuat tenaga agar tujuan mereka tercapai. Seluruh umat muslim pun berdatangan dari segala penjuru dunia untuk melaksanakan haji di tempat dan waktu yang sama. Mereka akan pergi ke suatu tempat yang sakral dan dihormati di mana agama Islam mulai disebarkan pertama kali. Selain beberapa alasan di atas, di negara kita gelar haji merupakan status sosial yang dihormati dan dapat juga mengindikasikan tingkat kemampuan ekonomi penyandangnya (Muhammad M. Basyuni, 2005: 1). Ibadah haji memiliki perbedaan dengan beberapa ibadah yang merupakan rukun islam lainnya yaitu memerlukan biaya yang relatif banyak mencapai puluhan juta rupiah. Nilai nominal sebesar itu bagi masyarakat Indonesia bisa dikatakan cukup mahal, mayoritas penduduk Indonesia tingkat kesejahteraannya berada dibawah garis kemiskinan. Bagi mereka yang berkecukupan secara finansial, naik haji tentu tidak menjadi masalah. Namun bagi mereka yang tidak memiliki cukup uang maka harus berusaha sekuat tenaga. Banyak umat muslim menabung di bank selama bertahun-tahun, atau melakukan usaha lainnya seperti menjual barang berharga lainnya supaya dapat melaksanakan ibadah haji. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia tingkat kemampuan ekonominya rendah, namun setiap tahun kita menyaksikan ratusan ribu umat islam Indonesia pergi menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi.  Jumlah jamaah haji dari Indonesia adalah terbanyak dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi,  jumlah jamaah haji Indonesia justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti jumlah jamaah haji tahun 2004 lalu adalah jumlah terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 204.945 orang (Biro Hukum dan Humas Departemen Agama, 2005:1). Penyelenggaraan kegiatan ibadah haji di tanah air dilaksanakan oleh Departemen Agama dalam hal ini  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (Ditjen BIPH). Unit kerja di lingkungan Ditjen BIPH yang terlibat langsung adalah Direktorat Penyelanggaraan Haji dan Umroh (Ditgara) dan Direktorat Pembinaan Urusan Haji (Ditbina). Hal ini sesuai dengan UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menetapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama. Seiring dengan meningkatnya jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun, maka hal ini menuntut adanya pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih efektif dan efisien, namun tampaknya yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya. Hal tersebut terbukti dengan pelayanan jamaah haji yang selalu menyisakan masalah setiap tahunnya, bahkan berlanjut pada kasus korupsi. Tidak heran apabila Departemen Agama banyak menuai kritik dari berbagai kalangan karena departemen yang notabene mengemban tugas masalah keagamaan justru malah menjadi sarang kejahatan korupsi. Hal ini terbukti ketika Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji menyatakan bahwa kerugian negara di Departemen Agama yang terdeteksi dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai Rp 700 milliar dengan terdakwa Said Agil Al Munawwar mantan Menteri Agama (A-84/A-109/detik.com: 2005:1). Bahkan tim BPK menemukan keterlibatan Sayyid Agil dalam penambahan biaya udara US$ 32 per jamaah (Sri Wahyuni, 2005:1). Pelayanan yang diberikan kepada para jamaah haji belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Pelayanan yang buruk tersebut terjadi dalam pemberian fasilitas jamaah mulai dari pengangkutan hingga pemondokan. Pada tahun 2003 pernah terjadi keterlambatan dalam pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji karena pesawat pengangkutnya tidak siap. Selain itu hampir tiap tahun terdapat jemaah Indonesia mendapat pemondokan yang kualitasnya kurang layak huni. Belum lagi melihat jauhnya jarak pondokan dengan Masjid Al Haram di Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah. Rombongan haji Indonesia harus menempuh 4,5 kilometer untuk sampai di lokasi melempar jumrah. Padahal, jarak total pulang-pergi yang harus dilalui dalam ritual melempar jumrah tersebut rata-rata mencapai sembilan kilometer. Hal ini terjadi karena ikatan kontrak dengan pemilik pemondokan baru dilakukan menjelang pelaksanaan haji dimulai dan dilakukan melalui jasa perantara (MBA, 2005:1).Kondisi di atas menunjukkan bahwa sistem  penyelenggaraan ibadah haji Departemen Agama selama ini kurang mampu memberikan kualitas pelayanan yang optimal. Departemen Agama belum mampu memenuhi kebutuhan jamaah haji. Pada penyelenggaraan haji tahun 2005 pemerintah berusaha menerapkan sistem yang baru yaitu “sistem tabungan terbuka sepanjang tahun” yang mengakibatkan berubahnya sistem pengelolaan BPIH. Sistem ini baru diterapkan pertama kali pada haji tahun 2005 melalui Keputusan Ditjen BIPH No. D/163/Tahun/2004 tentang Sistim Pendaftaran Haji. Sistem tabungan terbuka berimbas terhadap calon jamaah haji untuk memiliki peluang lebih lama untuk mendaftar dan mengangsur biaya haji hingga uangnya terkumpul dan sesuai dengan besar Ongkos Naik Haji (ONH). Karena biaya haji setiap tahunnya berubah, maka sebelum tarif ditetapkan oleh Presiden RI, calon jamaah haji harus mengangsur sampai mencapai 20 juta rupiah. Selama menabung hingga mencapai 20 juta, maka status uang tersebut adalah tabungan yang dari perspektif hukum terdapat hubungan perdata antara bank dan nasabah. Calon jamaah haji tersebut akan mendapat bunga ataupun bagi hasil layaknya sesuai jenis banknya. Setelah mencapai 20 juta maka uang tersebut dipindahkan dari rekening nasabah ke rekening Menteri Agama dan nasabah tersebut sudah memiliki kepastian untuk keberangkatannya sehingga tinggal pelunasannya saja. Namun yang perlu diperjelas dalam hal ini adalah selama uang tersebut pindah ke rekening Menteri Agama di Bank Indonesia, calon haji tersebut tidak lagi mendapatkan bunga layaknya ketika hubungan perdata antara bank dan nasabah. Pada tahap ini (Bank Penerima Setoran) BPS hanya menyediakan jasa penyetoran saja dan sudah tidak terikat lagi dengan jemaah haji. Bunga atau nilai kemanfaatan yang seharusnya diterima calon haji menjadi tidak lagi diterima. Uang tersebut berpindah ke rekening Menteri Agama di Bank Indonesia, namun bunga atau nilai kemanfaatan seharusnya dikembalikan kepada calon jemaah haji. Apabila bunga yang diberikan adalah 6 % per tahun, maka misalnya 6 % dari 25 juta adalah 1,5 juta. Apabila bunga tersebut dikalikan dengan sejumlah peserta ibadah haji tahun 2004 dengan asumsi sama yaitu sebanyak 200 ribu orang, maka hasilnya sekitar 300 milliar. Salah satu anggota DPRD Semarang mengungkapkan bahwa dana sebesar itu bisa menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing (G1,G7-78t, 2005:1). Apabila dibandingkan dengan negara Malaysia maka biaya haji Indonesia sekitar 40% di atas biaya yang ditetapkan pemerintah Malaysia (H Achmad Zainy , 2005: 1). Namun, jamaah haji Malaysia bisa menikmati layanan yang jauh lebih nyaman. Saat ini biaya haji di Negeri Jiran hanya 8.945 ringgit atau sekitar Rp 21,8 juta (TOZ/Tim Sigi SCTV, 2005: 1).  Sementara ditengah himpitan krisis ekonomi dan tingginya angka kemiskinan, biaya perjalanan haji Indonesia terus merangkak naik. Berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 49 Tahun 2004 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2005, untuk zona II (Jakarta, Solo dan Surabaya) besar BPIH adalah 2764.5 US$ atau sekitar 28-jutaan. Sedangkan untuk jamaah haji khusus biayanya mencapai 4500 US$ atau sekitar dengan 45 juta rupiah. Dengan tingginya biaya haji Indonesia di atas maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi kita mengenai bagaimanakah sistem pengelolaan biaya penyelenggaraan haji selama ini sehingga Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Indonesia menjadi sangat mahal ? Beberapa kasus di atas terlihat bidang yang paling rentan terhadap penyimpangan pelaksanaan perundang-undangan yaitu dalam hal pengelolaan. Selain itu, yang perlu mendapatkan perhatian adalah optimalisasi pelayanan publik yang cenderung kurang menempatkan jemaah haji sebagai subyek, melainkan komoditi usaha. Permasalahan haji adalah masalah bersama bangsa Indonesia khususnya bagi umat Islam, sedangkan umat Islam memiliki penganut terbanyak di negeri ini. Oleh karena itu permasalahan ini menjadi sangat penting mengingat memiliki dampak yang cukup luas dan juga demi perbaikan martabat bangsa Indonesia.

 

B.     Rumusan Masalah

1.            Bagaimana tanggung jawab Departemen Agama dalam pengelolaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/ 163 Tahun 2004 tentang  Sistem Pendaftaran Haji?

2.            Bagaimana peranan perbankan dalam pengelolaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/ 163 Tahun 2004 tentang  Sistem Pendaftaran Haji ?