Menu Lawskripsi

Terdapat 47 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRING)

 

1.1. Latar Belakang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) dibentuk dengan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (Predicate Crimes). Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi Internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Pencucian uang menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara karena pencucian uang dilakukan terhadap uang hasil tindak kejahatan seperti perdagangan narkotika, korupsi, penyelundupan senjata, perjudian, penggelapan pajak dan lain-lain. Sehingga hal tersebut mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini. Secara umum ada beberapa alasan mengapa money laundering diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu : Pengaruh money laundering pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa money laundering dapat mempengaruhi perekonomian dunia; Dengan dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya, asset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan ini maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” kearah menyita “hasil tindak pidana”; Dengan dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh­tokoh yang ada dibelakangnya. Lembaga yang dibentuk dalam praktik internasional di bidang pencucian uang yang sejenis dengan PPATK disebut dengan nama generic Financial Intelligence Unit (FIU). FIU adalah lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam Empat Puluh Rekomendasi (Forty Recommendations) dari Financial Action Task force on Money Laundering (FATF). Lembaga ini merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di tiap negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan memainkan peranan sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan persoalan yang sangat rumit, melibatkan organized crime yang memahami berbagai teknik dan modus kejahatan canggih. Penanganan isu pencucian uang menjadi bertambah berat terlebih karena karakteristik kejahatan ini pada umumnya dilakukan melewati batas-batas negara (cross-border). Terdapat empat jenis FIU,dalam praktek internasional yaitu: Police Model, model Kepolisian yang biasanya juga diletakkan di bawah institusi Kepolisian, misalnya NCIS (United Kingdom), Slovakia (OFIS), New Zealand, Swiss, Hongkong, STRO (Singapura). Di sini laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau laporan transaksi tunai ditujukan langsung kepada lembaga ini yang pada umumnya mempunyai kewenangan penyidikan; Judicial Model, misalnya Islandia dan Portugal. Biasanya laporan transaksi yang mencurigakan ditujukan kepada kantor kejaksaan Agung untuk diproses; Model gabungan, dalam hal ini laporan ditujukan pada joint police/judicial unit institusi gabungan seperti di Norwegia dan Denmark; Administrative model, dengan variasi: merupakan lembaga independen di bawah pemerintahan, seperti Austrac (Australia), Fintrac (Canada),
Fincen (USA) atau di bawah Bank Sentralseperti di Malaysia atau di bawah Financial Service Authority seperti di Jepang. Keempat macam model FIU tersebut berbeda dalam hal besar kecilnya struktur dan organisasinya serta tanggung jawabnya yang semuanya tergantung pada pengaturan di masing-masing negara. Jadi tidak ada satupun FIU di dunia ini yang benar-benar sama atau seragam di negara lain. Tugas pokok FIU secara garis besar menurut identifikasi yang dilakukan oleh EGMONT GROUP adalah sebagai berikut: Menerima laporan suspicious transaction reports dan currency transaction reports dari pihak pelapor; Melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor. Dalam kaitan tugas ini FIU mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan; dan Meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang. Sementara itu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya FIU setidaknya memiliki kewenangan: Memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan; Memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum; Memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan; Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang; Melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri; serta Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai data privacy dan data protection. Sebagai lembaga yang mengelola informasi yang berkaitan dengan financial intelligence, pengelolaan data statistik dan penggunaan sistem informasi yang efisien mutlak perlu dilakukan. Dalam kaitan ini, FIU wajib memiliki sistem informasi yang mengelola data statistik yang mencakup: Suspicious transaction reports (STR) yang telah diterima, dianalisis dan diserahkan kepada pihak yang berwenang.
The Financial Action Task Force (FATF) didirikan tahun 1989 yang mempunyai tugas menciptakan suatu standar kebijakan dalam rangka pencegahan kegiatan money laundering. Mengingat kegiatan pencucian uang telah melewati batas wilayah negara, maka diperlukan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi yang dibuat oleh organisasi internasional seperti The Financial Action Task Forces 40 recommendations. The Financial Action Task Force (FATF) membuat“definisi operasional” money laundering sebagai berikut : The conversion or transfer of property, knowing, it is derived from a criminal offense, for the purpose of concealing or disguising its illict origin or of assiting any person who is involved in the commission of the crime to evade the legal consequences of his actions; The concealment or disguising of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property knowing that it is derived from a criminal offense; The acquisition, possession or use of property, knowing at the time of its receipt that it was derived from a criminal offense or from participation in a crime.

Indonesia, seperti halnya dengan negara-negara lain, juga memberi perhatian besar terhadap kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang (money laundering). Salah satu bentuk nyata dari kepedulian itu adalah disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang (money laundering). Produk hukum ini memberi landasan hukum yang kokoh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sekaligus bukti nyata komitmen Indonesia untuk bersama-sama dengan masyarakat internasional bekerjasama menangkal setiap bentuk kejahatan money laundering dalam berbagai dimensi yang ada. Money Laundering yang diterjemahkan dengan pencucian uang dalam Undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang­undang No. 25 tahun 2003 (selanjutnya disebut UU TPPU atau UUML) didefinisikan: Sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Definisi tersebut perlu diberikan penjelasan sebagai berikut: Dalam definisi tersebut terdapat kata “seolah-olah”, sehingga walaupun proses pencucian uang berhasil dilakukan, namun harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana tidak pernah menjadi sah atau diputihkan. Dengan demikian istilah yang dipakai adalah “pencucian uang” bukan “pemutihan uang”. Di Malaysia istilah money laundering diterjemahkan dengan “pengubahan uang”. Money laundering selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (no crime no money laundering). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003 di sektor perbankan, Tugas dan Wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka tugas dan wewenang dimaksud sepenuhnya beralih ke PPATK. Undang-undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang No.25 Tahun 2003 (UU TPPU) memberi tugas kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) antara lain memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang. Tugas dan wewenang PPATK diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang­Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU). Tugas PPATK, yaitu : Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang telah dianalisis oleh PPATK; Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan; Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan; Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK; Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan; Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan; Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan; Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan.

Wewenang PPATK, yaitu: Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan; Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutanterhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan oleh penyidik atau penuntut umum; Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan, kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; Memberikan pengecualian kewajiban pelaporanmengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai. Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri ini menjadi lahan empuk bagi para pelaku kejahatan pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang. Hal itu disebabkan oleh jasa dan produk perbankan yang memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan asal-usul uang tersebut sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Bahkan melalui sistem perbankan, pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara. Perpindahan tersebut mengakibatkan pelacakannya bertambah sulit terlebih lagi jika dana tersebut masuk ke dalam kerahasiaan bank yang sangat ketat.

 

1.2. Permasalahan                                                                

1.               Bagaimana Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas pencucian uang (money laundering) menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)?

2.          Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas pencucian uang (money laundering)?