Menu Lawskripsi

Terdapat 57 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

TINJAUAN ATAS TERJADINYA EKSEKUSI FIDUSIA YANG DILAKUKAN SECARA BAWAH TANGAN

 

A . Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari Pembangunan Nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan, baik Pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang  besar. Seperti halnya dalam kegiatan yang banyak dipraktekan di kalangan bisnis di Indonesia, dalam upaya mendapatkan kinerja yang lebih baik bagi usaha maupun perusahaannya, yaitu kegiatan restrukturisasi bisnis. Kegiaatan restrukturisasi bisnis tersebut dapat mengakibatkan usaha maupun perusahaan kembang/kempis, diperluas atau dirampingkan, seirama dengan perkembangan bisnis usaha masing-masing. Salah satu segi restrukturisasi bisnis yang berhubungan dengan usaha tersebut adalah restrukturisasi yang ditujukan terhadap permodalan usaha, yang disebut dengan  financial restructuring. Dalam pelaksanaan  financial restructuring tersebut, tidak sedikit kalangan bisnis yang memanfaatkan kredit perbankan sebagai upayanya (Munir Fuady, 1999 : 13). Dalam hal ini, sebagai lembaga keuangan, peranan bank dalam kegiatan perekonomian sangatlah penting, karena hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan salah satu jasa yang diberikan kepada masyarakat, yaitu fasilitas kreditnya. Dalam memperoleh kredit perbankan tersebut, diperlukan adanya jaminan (colateral). Dari beberapa jenis jaminan tersebut, terdapat jaminan fiducia. Fiducia sebagai sebuah lembaga jaminan, merupakan salah satu sarana yang sangat favorit didalam praktek, mengingat kebutuhan yang sangat terasa dalam lalu lintas perekonomian. Dalam jaminan fiducia pemilik jaminan semula, tetap memegang barangnya, sebagai penyimpan untuk pemilik baru, sehingga tercipta suatu konstruksi dimana  terdapat “constituto possesorio”. Jadi dalam fiducia, penyerahan hak milik dilakukan atas dasar kepercayaan. Dalam hal ini  yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis (yuridise-levering) (John Salindeho, 1994 : 5). Banyak terdapat kasus dimana barang objek jaminan hutang tergolong barang bergerak, tapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada debitur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan, bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya, karena itu dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak, tapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur, akhirnya muncullah bentuk bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur, inilah yang disebut jaminan fiducia. Pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi :“ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian “.

Hal ini penting untuk menghindari munculnya kredit macet. Dalam konteks ini , maka bank sebelum  menyetujui permohonan kredit, perlu mengadakan  analisis kredit, apakah permohonan kredit layak diterima atau tidak. Dalam dunia perbankan, pisau analisis yang digunakan dalam menilai permohonan kredit , yakni metode 5 C : Character (sifat), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral  (jaminan), dan Condition of Economy (kondisi ekonomi) (Sentosa Sembiring, 2000 :70). Walaupun sudah dilakukan analisis kredit dan kredit sudah dinyatakan layak untuk diberikan kepada calon debitur, kemungkinan pengembaliannya kelak mengalami kemacetan selalu ada. Terjadinya kemacetan pengambalian kredit mungkin disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak bank sendiri atau dari pihak nasabah, atau karena keadaan memaksa (force majeur) (Abdulkadir Muh, Rilda M, 2000: 68). Dari keadaan kredit perbankan yang sudah benar-benar macet tersebut, pihak kreditur dapat menarik objek jaminan yang dalam hal ini adalah benda jaminan fiducia untuk dijual guna menutupi hutang  debitur, tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia. Bahkan debitur pemberi fiducia  mempunyai kewajiban untuk menyerahkan benda jaminan fiducia untuk dijual (Tan Kamelo, 2004 : 238). Dalam praktek pelaksanaan penarikan atau eksekusi jaminan fiducia tersebut, seringkali mengalami hambatan-hambatan, baik hambatan yuridis maupun teknis, dan apabila masalah ini dibiarkan terus berlanjut, maka sulit dibayangkan  bahwa bisnis pinjam-meminjam uang akan berjalan lancar, yang konsekuensinya selanjutnya akan menghambat intensitas perkembangan perubahan ekonomi dan bisnis secara keseluruhan. Hukum dalam hal ini hukum jaminan tentang Fiduciaire Eigendoms Overdracht yang seharusnya menjadi alat pacu perubahan (agent of development) malah menjadi kendala sehingga memperlambat laju perubahan itu sendiri (Munir Fuady, 2002 : 171). Dari hal-hal tersebut, pihak krediturlah yang dirugikan, sehingga perlu diteliti hambatan-hambatan, khususnya hambatan yuridis dari proses eksekusi jaminan fiducia yang perlu diperhatikan untuk ditanggulangi, baik secara preventif maupun represif.

 

B. Perumusan Masalah      

1.      Bagaimanakah proses eksekusi akta jaminan fiducia secara bawah tangan yang dilakukan oleh PT. BPR Trihasta Prasodjo Cabang Beteng, Surakarta?

2.      Apakah hambatan yuridis yang dialami PT. BPR Trihasta Prasodjo Cabang Beteng, Surakarta dalam mengeksekusi akta jaminan fiducia secara bawah tangan ?