Menu Lawskripsi

Terdapat 30 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail
Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)

A.  Latar Belakang.

Sekarang ini masyarakat Indonesia sedang disuguhi oleh kasus tindak pidana penggelapan pajak dan pencucian uang oleh pegawai pajak yang disidik oleh Mabes Polri. Susno Duadji mengekspos adanya keganjilan proses penyidikan dan penuntutan serta persidangan kasus tersebut. Disini ia mengendus adanya indikasi peyimpangan karena uang bukti kejahatan sebesar Rp. 25 miliar di rekening Gayus Tambunan (pegawai pajak yang didakwa menggelapkan dana pajak) yang dibekukan pada masa Susno Duadji sebagai Kabareskrim telah dicairkan dan ia juga menduga vonis pengadilanpun terdapa unsur kaganjilan. Ditenggarai ada makelar kasus (Marksus) yang menggarap kasus pidana ini dengan melibatkan 2 jenderal dan 2 perwira menengah Polri.  Pengungkapan keterangan Susno Duadji tersebut tentu cukup menarik untuk diikuti, didengar dan ditindak lanjuti karena sebagai mantan pejabat yang langsung menyidik kasus tersebut, dia mengetahu detail tentang dinamika kasus tersebut.  Fenomena pengungkapan Marksus oleh Susno Duadji ini menjadi pro dan kontra dikarenakan saat ini Susno duadji sebaga pengungkap fakta (whistle blower) ternyata malah dijadikan tersangka. Kasus skala nasional yang juga masih segar dalam ingatan kita yakni kisah tentang seorang yang  bernama Endin Wahyudin melaporkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan  oleh  beberapa   orang  hakim.  Kemudian  hakim  tersebut  melakukan “serangan   balik”   dengan   mengadukan   Endin   telah   melakukan   tindak   pidana pencemaran nama baik. Sang hakim bebas dari hukuman,  sementara sang pelapor dihukum pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan.

Kasus Agus Sugandhi yang tidak hanya harus mengungsi karena rumahnya di Perumahan  Cempaka Indah Kabupaten Garut, Jawa Barat, hampir ambruk setelah dilalap   api   pada   tanggal   2   Maret   2007   sekitar   pukul   03.00   Wib.   Ia   juga mengkhawatirkan       keluarganya  karena  terror  yang  lebih  hebat  dari  pembakaran rumahnya masih mungkin terjadi. Agus Sugandhi yakin bahwa  rumahnya sengaja dibakar  terkait  dengan  aktivitasnya  di  Garut  Government  Watch  (GCW),  sebuah organisasi yang aktif mengawasi praktik korupsi di Kabupaten Garut. Kasus terbaru yang mendapat sorotan adalah kasus Vincentius Amin Sutanto, mantan Group            Financial          Controller        Asian   Agri, yang melaporkan dugaan penggelapan  pajak  di  tempat  kerjanya.  Kasus  Vincent  merupakan  kasus  paling menarik  karena   melibatkan  orang  dalam  dari  pihak  yang  diduga  melakukan kejahatan. Berbeda dengan kasus lainnya, Vincent terlebih dahulu dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembobolan uang Rp 28 Miliar milik PT Asian Agri Oil and Fats Ltd di Singapura,  salah satu anak perusahaan Asian Agri Group. Pada saat menjadi  tersangka  dan  buron  itulah  Vincent  kabur  ke  Singapura  dan  ia  sempat berencana  untuk  bunuh  diri  dan  akhirnya  menyerahkan  diri  ke  polisi  Singapura karena  merasa  keselamatannya  terancam  di  Indonesia.   Namun  berkat  bantuan wartawan Tempo, Vincent kemudian dihubungkan dengan Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya KPK pada waktu itu yang dipercayai Vincent untuk menerima laporannya.   Selanjutnya,  Vincent  menyerahkan  diri  dan  melaporkan  dugaan pengemplangan pajak Asian Agri yang diduga merugikan negara sedikitnya Rp 1,3 Triliun. Penghukuman terhadap Vincent atas kasus pembobolan uang perusahaannya berlangsung begitu lancar. Vincent dijerat dengan dakwaan kumulatif tindak pidana pencucian uang  dan pemalsuan surat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memvonis Vincent bersalah dan dihukum 11 (sebelas) tahun penjara diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Serangan terhadap  Vincent tak hanya dalam satu kasus. Aparat penyidik Polda Metro Jaya berniat akan menjerat  Vincent dengan perkara tindak  pidana  pemalsuan  paspor  yang  dilakukannya  sekitar  Oktober   2006  di Singkawang, Kalimantan Barat. Perkaranya kini sudah dilimpahkan ke Kepolisian Resor Singkawang.  Beberapa contoh atau kasus diatas kisah tragis sang pelapor (whistleblower) memberikan  pesan negatif bagi penegakan hukum di Indonesia dan memiliki satu kesamaan yakni berbuah “serangan balik “ dari pihak yang dilaporkan.  Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko  untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang  mungkin  timbul  karena  laporan  yang  dilakukan.  Begitu  juga  dengan  saksi jikalau  tidak  mendapat  perlindungan  yang  memadai,  akan  enggan  memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri. Praktek Internasional,     statuta pengadilan-pengadilan dan persidangan (tribunal) pidana internasional mengakui pentingnya kesaksian ini sebelum jurisdiksi ini dilindungi olehnya. Mereka telah mengembangkan langkah-langkah perlindungan yang akan dijamin untuk kesaksian sebelum, selama dan setelah proses pengadilan, dengan mempertimbangkan kebutuhan  untuk melindungi hak atas pengadilan yang fair bagi terdakwa. Jurisprudensi ini merupakan sumber yang penting bagi pengadilan pidana internasional dan prosedur tentang perlindungan saksi. Hukum Acara dan Pembuktian (Rules and Procedure of Evidence) mengakui hak-hak saksi seperti berikut : tidak mempublikasikan identitas mereka, perlindungan kerahasiaan saksi, prosedur  menetapkan langkah-langkah untuk perlindungan saksi, melakukan sesi-sesi khusus (close hearing),  membeberkan bukti-bukti yang tidak membahayakan keselamatan saksi, diskresi luas pengadilan untuk mengakui bukti- bukti, keadaan kesaksian, tata cara pembuktian dalam kasus kekerasan seksual.

Keputusan untuk  mengijinkan,  dalam  kondisi  tertentu,  identitas  saksi  dan korban  untuk  dirahasiakan di depan terdakwa bahkan di tingkat pengadilan telah menjadi tantangan, dan  hal tersebut melanggar hak-hak terdakwa atas pengadilan yang  fair,  yang  meliputi  antara  lain,  akses  penuh  terdakwa  serta  pengacaranya terhadap seluruh bukti-bukti di pengadilan. Jaminan  perlindungan      kepada saksi (baik  sebagai  saksi  sebagai  korban maupun  saksi  bukan  sebagai  korban)  sebagai  bagian  dari  warga  negara  wajib diberikan oleh negara dalam proses penegakan hukum. Pasal 9 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966 mengajukan hak atas kebebasan dan keamanan seseorang. Hak ini diperkuat oleh pasal 3 Deklarasi  Universal Hak Asasi Manusia (bersama dengan hak atas hidup) pasal 5 Konvensi Eropa dan  pasal  7 Konvensi Amerika. Istilah “hak atas kebebasan”--- yang dalam kata-kata lain seperti “kebebasan untuk kebebasan”--- terdengar seperti slogan abstrak. Tetapi istilah ini mengimplikasikan kebebasan fisik dan meliputi kebebasan yang benar-benar konkret dan khusus dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, hak yang sama kritisnya dengan sesuatu yang biasa dipermalukan di zaman kita. Setiap masyarakat menggunakan hukum dan lembaga-lembaga pidana untuk mempertahankan  ketertiban  dan  keadilan  maupun  untuk  melindungi  hak  dari gangguan   orang   lain.   Prosedur   dan   sanksi   proses   pidana,   meski   demikian, memperkokoh  kebebasan  individu  yang  dituduh  dan  dihukum  karena  melakukan kejahatan. Invasi terhadap kebebasan semacam itu dibenarkan bila diperlukan untuk melindungi  masyarakat  tetapi  hanya  bila  dan  pada  taraf  yang  sunguh-sungguh diperlukan. Bagaimanapun, proses pidana merupakan ancaman paling besar terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas hidup dan kebebasan.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu tonggak dari hak asasi manusia dan memiliki posisi penting bagi berbagai jenis hak dan kebebasan lainnya. Untuk hal itulah  Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengesahkan sebuah Kovenan  khusus  mengenai  ini  dalam  Konfrensi  Kebebasan  Informasi  di  Jenewa 1948. Pembuatan formulasi dari pasal yang memuat kebebasan berpendapat dan berekspresi  dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu melibatkan proses pengumpulan semua formulasi yang ada dalam konstitusi-konstitusi nasional seperti layaknya        rancangan-rancangan  yang dipersiapkan oleh asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi umum, privat dan ilmiah; abstraksi dari semua elemen-elemen itu tidak hanya terlihat penting dalam sebuah instrument dunia tetapi kelihatannya juga dapat diterima secara menyeluruh.

Pasal 19 Deklarasi       Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan : “Semua orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan untuk  mempertahankan  pendapat tanpa paksaan dan untuk mencari, menerima dan menyebarluaskan  informasi dan ide-ide melalui media apapun dan tanpa melihat batasan.” Pasal  ini  merupakan  basis  atau  dasar  dari  dua  paragraf  pertama  pasal 19 Kovenan :

  1. Semua  orang  harus  memiliki  hak  untuk  mempertahankan  pendapatnya  tanpa paksaan.
  2. Semua  orang  harus  memiliki  hak  atas  kebebasan  berekspresi;  hak  ini  harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarluaskan segala jenis informasi dan ide tanpa  melihat batasan baik secara lisan, tulisan atau tercetak dalam bentuk seni ataupun melalui media lain sesuai pilihannya.

Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini ada tanpa terikat batasan wilayah. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat diterapkan tidak hanya dalam satu negara   saja   tetapi   berlaku   secara   internasional.   Hak-hak   ini   adalah   hak-hak internasional. Tepat kiranya disini negara (pemerintah) dipahami sebagai sebuah “rechstaat dalam  pengertian khusus” yakni merupakan tatanan hukum yang relatif sentralistik yang menetapkan bahwa yurisdiksi dan administrasi terikat oleh norma-norma hukum umum,  norma-norma  yang  diciptakan  parlemen  yang  dipilih  oleh  rakyat,  kepala negara mungkin  atau mungkin tidak berpartisipasi dalam penciptaan ini anggota pemerintahan bertanggungjawab        atas tindakan mereka, pengadilan bersifat ndependen dan kebebasan sipil tertentu bagi warga, khususnya kebebasan beragama, berbicara dijamin. Pembangunan merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan pandangan- pandangan yang optimistis yang terwujud dalam usaha-usaha untuk mencapai taraf kehidupan   yang   lebih  baik  daripada  apa  yang  telah  dicapai.    Melaksanakan pembangunan hukum  berarti melakukan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan  terpadu  dengan  jalan  antara  lain  menyusun  perundang-undangan  baru  yang sangat  dibutuhkan  untuk  dapat  mendukung   pembangunan  yang  sesuai  dengan perkembangan masyarakat.Kepastian  hukum  sebagai  salah  satu  elemen  penting  untuk  mendorong pembangunan dan kemajuan suatu negara mengharuskan diciptakannya peraturan- peraturan  umum  atau kaedah-kaedah yang berlaku umum. Presiden dalam pidato kenegaraan  yang  diucapkan  pada  tanggal  16  Agustus  1967  mengatakan  bahwa pelaksanaan hukum harus diabdikan untuk kepentingan masyarakat serta kepastian hukum harus diwujudkan dalam tertib hukum.

Sistem  Peradilan  Pidana  (Indonesia)  pada  hakikatnya  merupakan  sistem kekuasaan  menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem yaitu : Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik); Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadilan); dan ; Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan aparat pelaksana/eksekusi) Ke-empat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana  yang  integral  atau  sering  dikenal  dengan  istilah  sistem  peradilan  pidana terpadu (integrated criminal justice system).

Setiap negara di dunia ini memiliki sistem hukum masing-masing  demikian juga halnya sistem peradilan pidananya sebagai bagian dari sitem hukumnya.  Sistem hukum memiliki lebih banyak lagi selain kode aturan (codes of rules), aturan (do’s and  don’ts),  peraturan  (regulations)   dan  perintah  (orders). Lawrence  M. Friedman  dalam bukunya American Law Introduction selanjutnya berpendapat unsur-unsur sistem hukum yakni :

1. Sistem hukum mempunyai struktur

2. Sistem hukum mempunyai substansi

3. Sistem hukum mempunyai budaya hukum

Ketiga faktor yang terdapat dalam sistem hukum ini yang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam suatu negara. Sistem hukum bukanlah sesuatu yang dipilih dan dipertimbangkan sebelum dianut  oleh   negara  tetapi  sistem  hukum  itu  ikut  berevolusi  bersama  dengan masyarakat negara itu sendiri.  Sistem hukum yang dianut suatu negara , terutama negara-negara bekas jajahan, sering terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan kebiasaan  dan  nilai-nilai  tradisional  masyarakat  setempat.   Setiap  negara  dalam praktiknya mengembangkan Sistem Peradilan (termasuk Sistem Peradilan  Pidana) sendiri-sendiri  yang  ditentukan  perkembangan  kepercayaan  (agama),  kebiasaan, budaya  dan  tradisi,  pengalaman  sejarah  bangsa  tersebut,  struktur  ekonomi  dan organisasi politik negara tersebut. Studi  terhadap  perbedaan  dan  persamaan sistem  peradilan  pidana  pada negara-negara di dunia, Ebbe menyimpulkan bahwa pengalaman politik suatu negara memainkan  peran  signifikan  dalam  pembentukan  hukum  dan  nilai-nilai  yang menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana serta sistem peradilannya.

Beberapa negara Asia dan Afrika, sistem hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kolonial, dimana negara-negara Eropa dan Inggris memperkenalkan sistem hukum untuk  mencerminkan nilai-nilai kultural Eropa dan melindungi kepentingan ekonomi, agama dan  kepentingan politiknya. Akan tetapi, hingga saat ini negara- negara tersebut tetap memiliki sistem hukum dan system peradilannya yang berasal dari budaya negaranya masing-masing. Setiap  negara   memiliki   ciri   khas   sistem   peradilan   pidana.   Mardjono Reksodipoetro memberikan pengertian bahwa sistem peradilan pidana adalah “sistem pengendalian  kejahatan  yang  terdiri  dari  lembaga-lembaga  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan  dan  pemasyarakatan  terpidana”.  Selanjutnya,  dikatakan  bahwa  tujuan sistem peradilan pidana adalah :

  1. Mencegah masyarakat  menjadi korban kejahatan ;
  2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana ;
  3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  memiliki  sejarah  panjang  yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan  perdamaian dunia. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai sesuatu yang vital  untuk  menjaga  kehidupan  manusia tetap  manusiawi  dan  menjaga  hak  yang paling berharga, yaitu hak untuk menjadi manusia. Istilah martabat dan hak-hak kemanusiaan tersebut disebut sebagai hak asasi manusia. Pasal 4 Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara lain :

1.  Hak untuk hidup;

2.  Hak untuk tidak disiksa;

3.  Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;

4.  Hak beragama;

5.  Hak untuk tidak diperbudak;

6.  Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum;

7.  Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;

Rumusan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi  Manusia  sama  dengan  rumusan  pasal  28  I  ayat  (1)  Amandemen  Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu 111 : “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui sebagai pribadidi hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Komisi HAM PBB telah membentuk dua kovenan dan satu protokol yang merupakan  bagian dari empat produk PBB yang dinamakan International Bill of Human Rights, yang terdiri dari :

1.  Universal Declaration of Human Right (UDHR)

2.  The International Covenant on Economic, Social and Cultural Right

3.  International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)

4.  Optional Protocol to The international Covenant on Civil and Political Right

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant   on   Civil  and  Political  Rights-  ICCPR)  .  Konsekuensinya  beberapa ketentuan dalam sistem peradilan pidana harus mengalami perubahan. Saksi memainkan  peranan  kunci  utama  dalam  sistem  pembuktian  hukum pidana  sekalipun  saksi  (keterangan  saksi)  bukan  satu-satunya  alat  bukti  dimana KUHAP menganut pendekatan pembuktian negatif berdasarkan perundang-undangan atau “Negatief Wettelijk Overtuiging.” Peranan  saksi  (keterangan  saksi)  yang  sangat  penting  terutama  dalam kejahatan yang dikelompokkan extra ordinary crime dan sebagai salah satu alat bukti dalam  KUHAP  sangat  kontras  dengan  bentuk  perhatian  atau  perlindungan  yang diberikan  oleh  negara  cq  aparatur  penegak  hukum.  Perlindungan  disini  berupa perlindungan  hukum  dan/atau  perlindungan  khusus  lainnya.  Adakalanya  seorang saksi itu memang murni dalam pengertian  saksi  yang juga menjadi korban (saksi korban) sebagaimana dimaksud dalam KUHAP tapi pada kasus yang lain saksi disini adalah salah seorang pelaku (tersangka/terdakwa) dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama (berkelompok). Posisi yang sebagaimana disebutkan terakhir ini tentunya terjadi  pergulatan batin saksi yang juga sebagai pelaku dan sudah sepatutnya pula hukum (aparat  penegak hukum) memberikan perhatian dan penghargaan  yang  setimpal  pula  atas  keberaniannya  mengungkapkan  fakta  suatu kebenaran seperti tindak pidana yang sulit pembuktiannya oleh karena faktor –faktor antara lain dilakukan secara terorganisir          (berkelompok; berjamaah) dan termasuk kejahatan kerah putih (white collar crime) seperti tindak pidana korupsi, tindak pidan perambah  hutan   (illegal  logging),  terorisme,  tindak  pidana  perdagangan  orang (trafficking),  tindak  pidana   pencucian  uang  (money  laundering)  dan  lain-lain sebagainya.

Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981), baik secara teoritis dan praktisnya tidak menaruh perhatian yang sangat serius terhadap  masalah perlindungan saksi sementara disisi yang lain saksi (keterangan saksi) menempati  peringkat utama dalam tata urutan alat bukti menurut pasal 184 KUHAP. Pasal 184 KUHAP berbunyi : Alat bukti yang sah ialah : a.  Keterangan saksi; b.   Keterangan ahli; c.   Surat; d.  Petunjuk; e.  Keterangan terdakwa;

Tentunya ada menjadi penyebab hingga pembuat undang-undang  (legislasi) menempatkan keterangan saksi (baca : saksi) pada posisi atau urutan pertama dari 5 (lima) alat bukti dalam KUHAP. KUHAP memberikan pengertian saksi sebagaimana pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26 yaitu : “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,  penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri.” Selanjutnya  pada angka 27 menyebut keterangan saksi adalah : “salah satu alat bukiti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Beranjak dari  pengertian  tentang  saksi  dan  keterangan  saksi  sebagaimana termaktub dalam undang-undang (KUHAP) bahwa sudah barang tentu seorang atau beberapa  orang  yang   menjadi  saksi  yang  kemudian  mejadi  alat  bukti  berupa keterangan  saksi  memainkan  peranan  yang  sangat  penting  untuk  membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa baik sejak di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan.  Seseorang  yang  menempati  posisi  sebagai  saksi  dalam  suatu  tindak pidana  berarti  saksi  tersebut  adalah  yang  melihat  langsung  dengan  mata  kepala sendiri bagaimana suatu perbuatan (tindak pidana) tersebut dilakukan si tersangka atau terdakwa. Pemahaman saksi disini meliputi saksi bukan sebagai korban maupun saksi sebagai korban. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006 dinilai sebagai suatu terobosan yang  diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum kita berkaitan dengan terabaikannya elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana  sebagaimana  KUHAP  lebih   banyak  mengatur  hak-hak  tersangka  atau terdakwa saja untuk mendapat perlindungan dari  berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Undang-Undang  ini  dengan  lebih  spesifik  (lex specialis) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan  bagi saksi dan atau korban sebagai pelapor (whistleblower) yang sebelumnya terserak- serak dalam beberapa peraturan. Bagian  Penjelasan   Undang-Undang   RI   No.   13   Tahun   2006   tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  disebutkan  :  “….  dalam  rangka  menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang   yang   mengetahui   atau   menemukan   suatu   hal   yang   dapat   membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan  hal tersebut kepada penegak hukum. Selanjutnya disebutkan … Pelapor yang demikian itu harus  diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya…”

Beberapa undang-undang  yang  menekankan  partisipasi  masyarakat  dalam pengungkapan suatu tindak pidana antara lain : pasal 5 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,   pasal 8 ayat Undang-undang RI  No.  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni Undang- Undang  RI  No.  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi pada pasal 44, pasal 92 jo pasal 100 Undang-Undang RI   No.39 Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 34 Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi  Manusia,  pasal  17 Undang-Undang  RI  No  40  Tahun  1999  Tentang  Pers Demikian juga dengan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  RI  No.  25  Tahun  2003  Tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  pasal  72 Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  pasal  15  Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal 60 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pembentukan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  oleh pemerintah merupakan kebutuhan yang mendesak saat ini dalam kerangka penegakan hukum (pidana)  sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dalam rangka mentaati prinsip-prinsip “Good Governance”  yakni tegaknya supremasi hukum.

 

B.  Perumusan Masalah

1.      Bagaimanakah konsep perlindungan hukum  bagi pengungkap fakta (whistleblower)  dalam  tindak  pidana  yang  sulit   pembuktiannya  berdasarkan Undang-Undang      Republik Indonesia    Nomor 13        Tahun  2006      Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

2.      Bagaimanakah  jenis  perlindungan  yang  diberikan  kepada  pengungkap  fakta (whistleblowers) berdasarkan Undang-Undang   Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

3.      Bagaimanakah       hambatan  atau  kendala  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban