Menu Lawskripsi

Terdapat 28 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

ANALISIS YURIDIS HAK ISTRI KE-2 DAN SETERUSNYA ATAS HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN PONLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

 

A. Latar Belakang

            Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Begitu pentingnya perkawinan, sehingga tidak mengherankan jika agama-agama, tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Di Indonesia masalah perkawinan telah mendapat pengaturan dalam Undang¬Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang¬Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas dapat dimengerti bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat, dikenal beberapa istilah yang menjadi model perkawinan yaitu :

Perkawinan Monogami : Perkawinan Monogami adalah perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan saja sebagai isterinya dan seorang perempuan dengan seorang lelaki saja sebagai suaminya, tanpa ada perempuan lain yang menj adi madunya.

Perkawinan Poligami : Perkawinan Poligami adalah sebuah bentuk perkawinan dimana seorang lelaki mempunyai beberapa orang isteri dalam waktu yang sama. Seorang suami mungkin mempunyai dua isteri atau lebih pada saat yang sama. Perkawinan bentuk poligami ini merupakan lawan dari monogami

Perkawinan Bigami : Perkawinan Bigami adalah bentuk perkawinan, dimana seorang laki-laki mengawini dua perempuan atau lebih dalam masa yang sama dan semuanya bersaudara.

Perkawinan Poliandri : Perkawinan Poliandri adalah bentuk perkawinan, dimana seorang perempuan mempunyai dua suami dalam waktu yang bersamaan.

Dua istilah model perkawinan di atas yaitu monogami dan poligami, diakui dan dibolehkan oleh hukum/perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam, Sementara istilah model perkawinan bigami dan poliandri sama sekali tidak dibenarkan. Beranjak dari model perkawinan di atas maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebenarnya menganut asas monogami. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun ketentuan tentang adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama tentunya dengan ijin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat ijin dari pengadilan agama (Pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan yang beragama selain Islam harus mendapat ijin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Pengadilan agama baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang­Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk mendapatkan ijin dari pengadilan, suami harus pula memenuhi syarat­syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang alasan yang dapat dibenarkan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan:

(1)   Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak­anak mereka.

(2)   Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang pengadilan agama. Persetujuan dari istri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada khabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama. Persetujuan secara lisan ini nantinya si istri akan dipanggil oleh Pengadilan dan akan didengarkan oleh majelis hakim, tidak hanya istri tetapi suami juga akan diperlakukan hal yang sama. Kemudian pemanggilan pihak-pihak ini dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.

Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri­istrinya dan anak-anak dengan memperlihatkan : Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; Surat keterangan pajak penghasilan; Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Adapun proses dalam acara pengadilan agama dimana dalam pemeriksaan pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari satu maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa ijin untuk beristri lebih dari seorang.

Pembahasan poligami merupakan salah satu pembahasan yang tidak pernah kehilangan peminatnya. Apalagi baru-baru ini, Indonesia dihebohkan oleh pelaksanaan poligami oleh salah seorang mubaligh kondang tanah air, Abdullah Gymnastiar (Aa’ Gym). Pro dan kontra terus mengalir menanggapi praktek poligami Aa’ Gym. Sebahagian berpendapat poligami adalah suatu dosa atau suatu perbuatan yang salah untuk dilakukan, poligami merupakan perbuatan tak beradab dan melecehkan perempuan. Kemudian ada tanggapan bahwa perkawinan poligami tidak pernah menjamin pemenuhan hak-hak istri oleh suaminya. Kebanyakan istri-istri itu justru menjadi korban dari ketidakadilan dan perlakuan semena-mena dari sang suami. Sexuality merupakan motivasi dalam perkawinan poligami. Salah satu alasan yang sering dilontarkan untuk menolak poligami adalah praktek buruk pelaku poligami. Banyak suami yang berpoligami menelantarkan istri dan anak-anaknya, menjadi alasan untuk menolak poligami. Tentu saja pandangan ini keliru. Logika, penolakan berdasarkan praktek yang keliru jelas berbahaya. Jangankan yang berpoligami, yang menikah dengan satu istri juga banyak mentelantarkan istri dan anak-anaknya. Apakah kemudian dengan alasan yang sama kita kemudian menolak pernikahan sama sekali meskipun dengan satu istri. Lebih dari itu dalam masyarakat jika seseorang berkeinginan untuk berpoligami sering sekali dituding sebagai pemboros harta, sebagian lagi dituduh sebagai pengumbar hawa nafsu syahwat yang berlebihan dan sebagian orang datang menasehatinya agar dia membatalkan niat poligaminya. Kita tidak mengingkari, bahwa berpoligami terkadang mendatangkan berbagai problem, baik yang berkaitan dengan harta perkawinan suami-istri maupun anak­anak, dan ini merupakan sesuatu yang wajar. Masalah rumah tangga tidak hanya dihadapi oleh mereka yang berpoligami saja, yang beristri satupun pasti akan menghadapinya, tinggal bagaimana para suami dan istri menyelesaikan masalah tersebut. Saat ini telah terbentuk opini di masyarakat bahwa poligami adalah sebuah tindak kejahatan dan keburukan yang harus ditentang. Sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan pemikiran ini, dan para cendekiawanpun angkat bicara melemparkan pendapat tentang poligami melalui berbagai media. Di antara pendapat­pendapat yang mereka sampaikan adalah bahwa poligami hanya akan menimbulkan permusuhan dan kebencian antar istri dan anak-anak, sehingga merusak rumah tangga. Jawaban untuk ini adalah bahwa penyebab permusuhan dan kebencian bukan hanya poligami namun lebih kepada masalah siasat (niat buruk) elemen keluarga, baik suami, istri atau anak-anak, dan juga seorang istri terhadap madunya. Berapa banyak suami yang hanya memiliki satu istri, namun terjadi permusuhan dengan istri dan anak-anaknya. Dan tidak sedikit suami yang melakukan poligami namun keluarganya tentram dan bahagia tanpa ada permusuhan. Perlakuan buruk sebagian suami yang berpoligami. Ini merupakan salah satu masalah dalam berpoligami, yaitu ketika seorang suami menikah dengan wanita lain, dia tidak berbuat adil dalam hal memberi nafkah, pakaian dan semisalnya. Sebagian suami ada yang tidak dapat mengatur rumah tangganya dengan baik, sehingga dia terkadang berterus terang lebih mencintai salah satu istrinya dari pada yang lain, memuji sebagian istrinya di hadapan istri yang lain dan berbagai kesalahaan yang semisal ini. Berbicara tentang perkawinan (baik monogami dan poligami) maka tidak akan terlepas dari hal-hal yang terkait dengan perkawinan itu sendiri termasuk dalam hal kepemilikan harta yang diperoleh selama masa perkawinan ataupun harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri sebelum berlangsungnya perkawinan. Selama perkawinan berlangsung (baik perkawinan monogami dan perkawinan poligami) tentunya ada kemungkinan suami istri mendapatkan harta baik karena diperoleh dengan cara usaha sendiri-sendiri atau bersama-sama antara suami dan isteri. Apabila kita melihat pasal yang mengatur tentang harta perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya adalah Pasal 35 menentukan bahwa: Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Secara normatif, terdapat perbedaan yang tajam antara penguasaan harta bersama dan penguasaan harta bawaan, harta hadiah dan/atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan, harta hadiah, harta warisan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Sedangkan harta bersama berada di bawah penguasaan bersama suami-istri, sehingga jika salah satu pihak, suami atau istri, ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual, mengagadaikan, dan lain-lain, harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya.( Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan). Sedangkan tentang siapakah yang berhak untuk mengatur harta bersama, undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, mengatur lebih jelas dalam ketentuan Pasal 36 yang menyebutkan: Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dari bunyi aturan tersebut dapat diketahui, bahwa yang berhak mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

Dalam hubungannya dengan harta perkawinan banyak fakta tak terbantahkan bahwa hak-hak istri atas harta perkawinan sering kali diabaikan oleh para suami. Ketentuan ini juga dimungkinkan terjadi dalam perkawinan poligami. Harta perkawinan ini sering disalah tafsirkan kepemilikannya. Apalagi jika yang bekerja atau yang berusaha mencari nafkah hanya suami saja. Kemudian terlebih jika ketika kepemilikannya hanya didaftarkan atas nama pasangan suami. Padahal, harta perkawinan tetaplah merupakan harta yang dimiliki oleh suami dan isteri secara bersama-sama yang terikat dalam satu perkawinan (baik monogami dan poligami), meskipun isteri tidak turut andil dalam mencari uang (nafkah). Padahal sesungguhnya harta perkawinan itu bukanlah masalah selama menjadi kesepakatan antara suami istri. Biasanya sengketa harta perkawinan ini akan timbul jika terjadi perselisihan antara suami istri atau perceraian. Terlebih bila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Kadangkala, masing-masing pihak mengklaim atas harta perkawinan itu adalah harta bawaan atau harta perolehan mereka. Atau, pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan. Inilah cikal bakal terjadinya perselisihan harta perkawinan.

 

B. Perumusan Permasalahan

1.                   Bagaimanakah Hak Istri Ke-2 Dan Seterusnya Atas Harta Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bila Perkawinannya Putus ?

2.                   Bagaimanakah Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

3.                   Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Keputusan Pembagian Harta Perkawinan Poligami ?