Menu Lawskripsi

Terdapat 13 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

ANALISIS KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM PENGAWASAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

 

A. Latar Belakang

Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notarius, yakni nama pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notarius lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat. Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai Pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Notaris adalah suatu jabatan yang tidak digaji oleh Pemerintah akan tetapi Pegawai Pemerintah yang berdiri sendiri dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya. Secara administratif, Notaris memiliki hubungan dengan negara dalam hal ini Pemerintahan, misalnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Sedangkan menurut Komar Andasasmita, bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menj adi 2 (dua) kelompok utama yakni : Notariat functionnel, hal mana wewenang-wewenang Pemerintah didelegasikan (gedelegeerd), dan demikian itu diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut bentuk notariat ini terdapat pemisahan yang keras antara wettelijke dan niet wettelijke, werkzaamheden yaitu pekerjaan-pekerjaan yang didasarkan Undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat. Notariat profesionel, dalam kelompok ini walaupun Pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris ini tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian kekuatan eksekutorialnya. Sejak lama telah terdapat Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut ketentuan-ketentuan tentang pengawasan terhadap Notaris seperti Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie in Indonesia (LN 1847 No. 23 jo 1848 No. 57), Rechtsreglement buitengewesten (LN 1927 No. 227), Peraturan Jabatan Notaris (LN 1860 No. 3) dan sejak pada tanggal 6 Oktober 2004, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dimana dari peraturan di atas bisa diketahui dan dipahami akan adanya penetapan Notaris di bawah pengawasan. Kehadiran institusi Notaris di Indonesia perlu dilakukan pengawasan oleh Pemerintah. Adapun yang merupakan tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang semula dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat di wilayah Notaris tersebut kini berada di bawah wewenang Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk pengawasan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris tersebut kini telah terbentuk yang terdiri dari sembilan orang yaitu dari unsur Pemerintah tiga orang, Notaris tiga orang, maupun akademisi tiga orang.  Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat Umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum. Pada proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Dengan diletakkannya tanggung jawab secara hukum dan etika kepada Notaris, maka kesalahan yang sering terjadi pada Notaris banyak disebabkan oleh keteledoran Notaris tersebut sedangkan kesalahan yang terjadi akibat bujukan nilai honorarium yang tinggi sudah jarang terjadi karena hal tersebut tidak lagi mengindahkan aturan hukum dan nilai-nilai etika. Oleh karenanya agar nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Notaris dapat berjalan sesuai undang-undang yang ada, maka sangat diperlukan adanya pengawasan. Sebagai konsekwensi logis, seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris kepada masyarakat, maka haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Adapun tujuan pengawasan Notaris adalah agar Notaris bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku, demi pengamanan kepentingan masyarakat umum. Sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cata Pemeriksaan Majelis Pengawas. Pengawasan Notaris sebelum berlakunya Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri dalam hal ini oleh hakim, namun setelah keberadaan Pengadilan Negeri diintegrasikan satu atap di bawah Mahkamah Agung (MA), maka kewenangan pengawasan dan pembinaan Notaris beralih ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pengawasan Notaris tersebut dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disingkat dengan MPD) di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disingkat dengan MPW) di Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disingkat dengan MPP) di Jakarta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas tersebut dimana di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari kalangan Notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam. Sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, Pemerintah, dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang hukum dan HAM. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada Pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara Pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut. Dari gambaran keadaan dan permasalahan tentang tugas dan jabatan Notaris dan hadirnya mekanisme baru terhadap pengawasan Notaris yang diatur oleh UUJN yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan melakukan analisis dengan judul : “Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08. 10 Tahun 2004”

 

B. Permasalahan

1.                   Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Pengawasan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

2.                   Bagaimana akibat hukum dari putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

3.                   Bagaimana kendala yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris serta upaya-upaya untuk mengatasinya?