Menu Lawskripsi

Terdapat 30 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH (STUDI KASUS DI KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR)

 

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi negara, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan sebagai pelaksana atas tercapainya suatu tujuan lembaga administrasi dari pada berpegang teguh pada ketentuan hukum untuk menyelengarakan tugas-tugas pelayanan kepentingan umum. Tugas-tugas pelayanan publik ini termasuk pula dalam bidang kearsipan kependudukan. Dalam bidang ini diperlukan suatu kebijakan publik guna melakukan pendokumentasian kependudukan. Hal ini dilakukan sebagai suatu langkah pendataan Warga Negara Indonesia. Di dalam Pasal 26 (1) UUD 1945 (Amandemen) disebutkan bahwa yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara. Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi Warga Negara Indonesia harus disahkan dengan bukti-bukti tertentu berdasarkan Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai suatu tertib administrasi pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang mengisyaratkan bahwa tujuan dari Negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan yang dimaksud merupakan perlindungan kepastian hukum bahwa seseorang tersebut merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak mendapat perlindungan hukum dari negara seperti yang tercantum dalam Pasal 28D (1) UUD 1945 (Amandemen). Di Indonesia, salah satu alat bukti kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP merupakan alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan sebagai penduduk Indonesia, namun KTP tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Warga Negara Indonesia. Dalam Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 Amandemen perubahan kedua menyebutkan bahwa adanya pembedaan Warga Negara dengan penduduk. Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. Sedangkan penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Status sebagai Warga Negara dapat dibuktikan dengan adanya pengadministrasian penduduk yang bersangkutan. Pengadministrasian ini dilakukan dengan penerbitan akta-akta kependudukan seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak. Proses penerbitan akta-akta ini menjadi kewenangan dari Kantor Catatan Sipil. Akta digunakan sebagai bukti seseorang dalam bidang publik maupun bidang keperdataan. Sebagai contoh pada saat seseorang melakukan pendaftaran sekolah. Hal yang menjadi bukti utama yakni akta kelahiran. Dalam prosedur pelayanan administrasi kependudukan tersebut, Kantor Catatan Sipil berpedoman pada suatu ketentuan/kebijakan publik yang mengatur pelaksanaan prosedur pelayanan publik tersebut. Kebijakan publik merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Tujuan utama dari kebijakan publik yaitu dapat memberikan batasan­batasan dalam bidang yang dikaji supaya pelaksanaanya sesuai dengan apa yang menjadi target dari kebijakan publik yang bersangkutan. Dalam mencapai tujuan utama tersebut diperlukan 2 (dua) tindakan, yakni tindakan regulatif dan tindakan alokatif. Tindakan regulatif adalah tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. Sedangkan tindakan alokatif adalah tindakan yang membutuhkan masukan berupa uang, waktu, personil dan alat. Peraturan kebijakan dalam bahasa Belanda – selain dinamakan beleidsregels – juga diberi nama ‘pseudowetgeving’ atau ‘spiegelrecht’. Aturan ini hanya mengatur kegiatan administrasi negara, tetapi karena sifat tugas administrasi negara menyangkut pihak luar, secara tidak langsung akan mengenai juga masyarakat umum. Aturan kebijakan timbul dari prinsip kebebasan bertindak yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan pemerintahan yang dibenarkan secara hukum. Aturan kebijakan dibuat karena tidak dapat diatur dengan peraturan biasa, baik karena jabatanya tidak berwenang, maupun tidak lagi menyangkut materi muatan suatu peraturan. Aturan kebijakan lebih bertolak pada aspek pencapaian tujuan atau manfaat dari pada dasar pembenaran hukum. Bentuk-bentuk aturan kebijakan beraneka ragam seperti surat edaran, juklak, juknis, pedoman, keputusan, bahkan disebut Peraturan.

Dalam peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, kebijakan publik yang terkait dengan administrasi negara yakni peraturan-peraturan pelaksana lainya, seperti Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Instruksi Menteri. Peraturan pelaksana yang terkait dengan bidang pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah. Kantor Catatan Sipil daerah di wilayah hukum Negara Indonesia diwajibkan memakai pedoman Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam melakukan pelayanan publik disamping juga mengacu pada Perda masing-masing daerah. Penyelenggaraan pencatatan sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar juga berpedoman pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2005. Selain permendagri tersebut, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar juga mendasarkan pelayanan publiknya pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangayar, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil. Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 disahkan dengan tujuan sebagai penyempurna kebijakan terdahulu, yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk yang dirasakan ketentuan tersebut pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat yang semakin komplek. Selain itu, dewasa ini kesadaran masyarakat akan pentingnya akta­akta Catatan Sipil semakin meningkat, namun seirama dengan itu permasalahan yang muncul kepermukaan juga semakin komplek. Pada satu sisi penyelenggaraan Catatan Sipil harus melayani masyarakat yang semakin majemuk latar belakang primordialnya, yang pada giliranya juga membiaskan perbenturan aspirasi dan kepentingan yang berbeda.

Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 ini berisikan berbagai aturan­aturan dalam bidang pencatatan sipil. Hal tersebut antara lain mengenai Ketentuan Umum Pencatatan Sipil, Register Pejabat Pencatatan Sipil, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Blangko Dokumen Kependudukan, Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pelaporan, Ketentuan lain-lain, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Dengan mendasarkan substansi kebijakan publik, seperti Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 untuk diimplementasikan di lembaga administrasi negara seperti Kantor Catatan Sipil, maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana implimentasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 terhadap sistem tata kerja yang berlaku di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan hambatan serta pendukung dari proses implementasi Permendagri tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan membuat penelitian hukum (Skripsi) dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah (Studi Kasus di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar)”.

 

B. Perumusan Masalah

1.      Bagaimana implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar ?

2.      Faktor apa sajakah yang dapat menghambat implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar ?

3.      Faktor apa sajakah yang mendukung implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar ?