Menu Lawskripsi

Terdapat 63 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PROSEDUR TENTANG PEMBERIAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI UNIT PELAYANAN TERPADU KOTA SURAKARTA DAN KANTOR DINAS PERIDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA

 

A.   Latar Belakang Masalah

Keadaan perekonomian suatu negara menentukan bagaimana tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat negara tersebut. Negara yang perekonomiannya maju, maka tingkat kesejahteraan warganya akan tinggi, sedangkan bagi negara yang baru berkembang, tingkat kesejahteraan warganya relatif masih rendah. Indonesia adalah termasuk dalam kategori negara yang berkembang. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan negara yang masih relatif rendah, dan keadaan tingkat kesejahteraan penduduk yang rata-rata berada di tingkat menengah ke bawah. Apalagi ditambah dengan jumlah angka pengangguran yang terjadi di Indonesia. Sebuah studi komprehensif yang dilakukan Bank Dunia memperkirakan bahwa 1,2 milyar penduduk dunia hidup dalam kemiskinan. Setengah dari jumlah itu, hidup dalam kemiskinan absolut: tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang paling dasar sekalipun. UNDP memperkirakan bahwa 2/3 penduduk miskin di dunia berada di 9 negara Afrika-Asia dan 1 Amerika Latin: Ethiopia, Nigeria, Bangladesh, India, Indonesia, Pakistan, Pilipina, Cina, Viet Nam, dan Brazil. Sebagian besar penduduk miskin adalah wanita dan anak-anak di pedesaan. Kondisi kemiskinan sangat akut terutama pada keluarga yang dikepalai wanita yang suaminya pergi ke kota mencari pekerjaan. Seperti dilansir UNDP (1994), dunia kini bukan saja sedang mengalami globalisasi ekonomi, melainkan juga globalisasi kemiskinan. Kemiskinan kini tidak lagi mengenal batas negara. Kemiskinan telah menjadi fenomena global.. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut diperlukan adanya kerjasama yang solid antara pemerintah dengan para pengusaha swasta lokal maupun swasta non lokal. Pemerintah dengan para pengusaha tersebut harus saling mendukung, kondisi ini akan sangat mendukung terwujudnya pembangunan perekonomian khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Bentuk perhatian ataupun dukungan dari pemerintah selaku pemberi dan pembuat kebijakan adalah pemberian kemudahan mendirikan perusahaan, memberikan keringanan dalam penetapan besarnya pajak, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam kegiatan usaha dan sebagainya.  Dengan demikian maka akan memberikan peluang terhadap para pengusaha untuk mendirikan suatu perusahaan. Sehingga kebutuhan pokok, sekunder dan tersier warga masyarakat akan tercukupi dan tersedia dengan mudah dan lengkap, serta jumlah pengangguran dapat diminimalisir karena kesempatan lapangan kerja menjadi terbuka. Keuntungan dari kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pengusaha juga dapat dirasakan oleh pemerintah, yaitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak serta restribusi dari para pengusaha yang mendirikan usaha. Selain pemerintah, keuntungan juga dirasakan oleh para pengusaha, yaitu para pengusaha bisa melakukan kegiatan usaha secara aman karena sudah dilindungi oleh hukum dan pemerintah, selain itu pengusaha juga mendapatkan laba dari usahanya tersebut. Dengan demikian, apabila kerjasama antara pemerintah dengan para pengusaha bisa terselenggara dengan baik, maka kebutuhan masyarakat akan tercukupi dengan baik dan mudah didapatkan, tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat, memberikan peluang usaha bagi masyarakat, membuka kesempatan kerja yang luas dan akhirnya akan memberikan dampak positif pula bagi pembangunan yaitu meningkatkan devisa negara. Sehingga dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Apabila hal tersebut terjadi, maka tujuan nasional Negara Indonesia dapat tercapai, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alenia keempat yaitu : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sistem pemerintahan yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktifitas pasar dan pengusaha swasta untuk menciptakan produksi barang dan jasa. Dengan demikian kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan baik, sebaliknya sistem pemerintahan yang buruk akan menghambat kinerja aktivitas pasar dan pengusaha swasta yang berdampak pada kehancuran ekonomi, terbengkalainya kebutuhan dan pelayanan publik ditambah dengan meningkatnya pengangguran. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang tinggi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, begitu juga di dalam sektor perdagangan. Salah satu bentuk campur tangan pemerintah daerah sebagai alat administrasi negara adalah membentuk ketetapan atau keputusan. Bentuk ketetapan atau keputusan yang berkaitan dengan perdagangan adalah berupa perijinan. Di dalam suatu perusahaan dagang, salah satu kewajiban para pelaku usaha adalah harus mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan). Surat Ijin Usaha Perdagangan wajib dimiliki oleh para pelaku usaha perdagangan karena sebagai bukti legalitas atas perusahaannya dalam melakukan segala kegiatan usahanya. Dengan adanya  SIUP ini para pengusaha akan lebih leluasa dan tenang dalam menjalankan usahanya karena sudah dilindungi oleh hukum dan sudah diakui oleh pemerintah. SIUP dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi dari suatu perusahaan perdagangan baik mengenai identitas pendirinya, jenis usahanya, ruang lingkup kegiatannya dan tempat pendirian perusahaannya. Dengan adanya SIUP tersebut akan dapat didata dan dinilai oleh pemerintah mengenai pertumbuhan perekonomian daerahnya serta mempermudah pemerintah dalam mengawasi, memberi pengarahan, bimbingan dan lain-lain. Dalam Pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola dan mengolah potensi daerahnya masing-masing dengan tujuan memajukan daerah dan mengembangkan daerah baik dari sektor perdagangan, budaya, pariwisata, pendidikan, ekonomi dan lain-lain agar warga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Pengusaha swasta dalam hal ini yang bergerak dalam bidang industri dan perdagangan sangat besar peranannya dalam memajukan perekonomian daerah. Demikian pula kota Surakarta yang juga merupakan daerah otonom. Kota Surakarta memiliki visi : Terwujudnya kota Solo sebagai kota yang berbudaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olahraga (Perda No. 10 Tahun 2001). Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian kota Surakarta salah satunya dioptimalkan  pada sektor perdagangan, dengan demikian salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan perdagangan adalah memberikan fasilitas kemudahan dalam penerbitan ijin kegiatan usaha perdagangan (SIUP) serta meningkatkan fasilitas – fasilitas lainnya yang mendukung bagi para pengusaha dagang. Kebijakan tentang kewajiban suatu perusahaan untuk memiliki SIUP merupakan implementasi dari kewenangan pemerintah daerah Surakarta. Kewajiban suatu perusahaan untuk mendapatkan SIUP didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Pemerintah daerah kota Surakarta juga memiliki peraturan daerah sendiri mengenai Ijin Usaha Perdagangan yaitu Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Gudang, selain itu juga ada Keputusan Walikota Surakarta No. 12 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003. Pelaksana kewenangan dari Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta, tetapi mulai tanggal 8 Desember 2005  yang melaksanakan kewenangan penerbitan SIUP adalah Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Surakarta. Bentuk pelayanan publik dalam masalah perijinan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) kota Surakarta sangat menarik untuk dijadikan objek penelitian, karena unit tersebut merupakan lembaga non struktural yang diberi kewenangan oleh Walikota Kota Surakarta untuk mengurusi masalah perijinan dalam hal kegiatan usaha, baik industri, perdagangan maupun jasa. Dalam pelaksanaan proses pemberian ijin tersebut memiliki prosedur dan mekanisme tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Surakarta.:

 

B.  Perumusan Masalah

1.      Bagaimana prosedur pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kota Surakarta ?

2.   Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam pemberian SIUP di Surakarta dan apa solusinya ?