Menu Lawskripsi

Terdapat 13 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KREDIT MACET DI BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

 

A.    Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya harus terus melakukan pembangunan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Pembangunan nasional sudah dilaksanakan di negara kita sejak lama dan merupakan upaya pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pentingnya pembangunan nasional juga diuraikan oleh Soemitro Djojohadikusumo sebagai berikut : ”Tiada satu negara atau kelompok negarapun dewasa ini yang mampu memecahkan masalah-masalah pokoknya dalam alam isolasi terlepas dari bagian dunia lainnya. Masalah-masalah pokok yang menghinggapi dan selalu menjerat kemajuan masyarakat di negara-negara berkembang termasuk Indonesia berkisar pada tingkat hidup yang rendah, kemiskinan dan pengangguran, kepincangan pada pemerataan pendapatan…. Penanggulangan masalah-masalah tersebut seyogyanya merupakan sasaran-sasaran utama pembangunan nasional setiap bangsa” (Soemitro Djojohadikusumo, 1989: v).

Pembangunan tentunya dimaksudkan untuk mencapai perkembangan negara. Perkembangan ekonomi pada awal pertumbuhannya bahkan sampai saat ini tidak terlepas dari perkembangan negara. Salah satu subyek yang berperan dalam pembangunan di bidang ekonomi adalah perbankan. Perjalanan perbankan Indonesia terus bergulir sejalan dengan bergulirnya perekonomian Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat”.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa bentuk-bentuk kegiatan usaha bank telah memberikan peranannya bagi kemajuan perekonomian Negara Indonesia. Bentuk-bentuk kegiatan usaha bank yang diatur khusus dalam Undang-Undang Perbankan adalah: Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; Memberikan kredit; melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bentuk kegiatan usaha bank yang paling besar dirasakan manfaatnya adalah memberikan kredit. Pemberian kredit adalah kegiatan utama bank umum (Edward W. Reed dan Edward K. Gill, 1995:209). Keberhasilan sebuah bank sangat tergantung pada program pemberian pinjaman berasal dari kebijaksanaan kredit yang dirumuskan dengan baik.

Dalam melakukan kegiatan usahanya ini tentunya bank tidak melakukannya secara serta merta akan tetapi haruslah memperhatikan ketentuan yang ada. Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi:“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dari ketentuan pasal ini dapat kita lihat setidaknya debitur harus mempunyai itikad baik atau kemauan dan kemampuan untuk melunasi hutangnya. Apabila dikemudian hari pada saat jatuh tempo nasabah debitur tidak dapat mengembalikan atau melunasi hutangnya, maka nasabah debitur telah melakukan wanprestasi. Prestasi yang telah dilakukan oleh kreditur, dalam hal ini bank, tidak diikuti dengan kontra prestasi yang seharusnya diterima oleh bank. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Si berutang adalah lalai bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dalam hal ini debitur telah melakukan wanprestasi karena pada saat jatuh tempo pembayaran hutang, debitur tidak dapat melunasinya. Akibat-akibat yang harus diterima oleh debitur karena kelalaiannya berupa: Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi; Pembatalan Perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; Peralihan risiko Membayar biaya perkara (Subekti, 1983:45).

Meskipun demikian apabila kita melihat lebih jauh ketentuan didalam KUHPerdata maka gugatan wanprestasi bukanlah merupakan solusi yang menguntungkan bagi kreditur. Pasal 1248 KUHPerdata berbunyi:“Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian”. Jadi kita melihat bahwa ganti rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Dengan demikian tentunya pihak kreditur berupaya mencari solusi lain. Apabila kita kembali melihat Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998, bahwa untuk memberikan pinjaman maka bank harus melihat adanya itikad baik dan kemampuan dari debitur untuk melunasi pinjaman pada saatnya. Dengan beranggapan bahwa semua prosedur dilakukan dengan tepat, artinya debitur memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya, maka yang harus kita soroti adalah itikad baik dari debitur. Mencermati bahwa tentunya bank mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur maka apabila di kemudian hari terjadi bahwa kredit yang bersangkutan macet, maka dapat dimungkinkan bahwa debitur tidak mempunyai itikad untuk mengembalikan pinjaman. Tidak adanya itikad baik atau kemauan debitur untuk melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo inilah dapat kita jadikan faktor kriminogen terjadinya kredit macet. Dengan demikian dapat kita ketahui adanya faktor kriminogen terjadinya tindak pidana. Mengacu pada kenyataan bahwa terdapat faktor kriminogen dalam hal terjadinya kredit macet maka sudah seharusnya kita melihat bagaimana tinjauan kredit macet dan penyelesaiannya secara Hukum Pidana. Fenomena penyelesaian kredit macet yang demikian inilah akan menjadi tema pembahasan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Penulis tertarik untuk mengkaji penyelesaian kredit macet ditinjau dari sisi hukum Pidana yang untuk saat ini sudah mulai diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 seperti telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dimana dalam undang-undang itu akan dijelaskan tentang berbagai aspek pidana dari kredit macet perbankan. Dalam penulisan hukum ini penulis mengambil judul:

  

B.     Perumusan Masalah

1.      Faktor-faktor apa yang menjadi sebab terjadinya kredit macet?

2.      Bagaimanakah suatu kredit macet yang didasarkan pada perjanjian kredit ditinjau dari sisi hukum pidana?

3.      Apa manfaat tinjauan hukum pidana terhadap kredit macet bagi upaya penyelesaian kredit macet itu sendiri?