Menu Lawskripsi

Terdapat 31 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PERLINDUNGAN HAK KREDITOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembanguan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam kredit. Lembaga perbankan rnerupakan salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasall angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat dengan UU Perbankan). "Pemberian kredit merupakan porsi terbesar dalam berbagai kegiatan usaha bank dalam penyaluran dananya yaitu sebesar 85,17% (delapan puluh satu koma tujuh belas persen) dari seluruh aktiva produktif perbankan". Agar transaksi pinjam meminjam ini dapat berlangsung dengan baik, maka dalam praktek dikenal adanya jaminan/agunan dari pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar hutang tersebut akan dibayar sesuai dengan perjanjian dan jika yang berhutang ingkar janji maka benda yang dijadikan jaminan dapat dijual oleh pihak yang berpiutang untuk menggantikan hutang yang tidak dibayar tersebut. Dalam prakteknya, hal yang berkaitan dengan pemberian jaminan tersebut telah dilembagakan dan diatur secara Iengkap, Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti, misalnya menyangkut kedudukan para pihak. "Pada zaman Romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang-barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja". Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat dengan UUJF) memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dikatakan berdasarkan kepercayaan, karena benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada di tangan atau di bawah penguasan pemilik benda, yaitu pihak yang berhutang debitor. Oey Hoey Tiong dalam bukunya "Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan" mengatakan bahwa : Konstruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang bergerak kepunyaan debitor kepada kreditor sedangkan penguasaan fisik atas barang-barang tersebut tetap pada debitor (constitutum possesorium), dengan syarat bahwa bilamana debitor melunasi hutangnya maka kreditor harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada kreditor. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakanjaminan fidusia. Dalam hal ini yang "diserahkan hanyalah hak kepemilikan dari benda tersebut secara yuridis” atau yang dikenal dengan istilah constitutum possesorium. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan menyadari akan makin berkembangnya kebutuhan dunia usaha serta perlunya kepastian hukum bagi pihak kreditor yang memberikan pinjaman, maka melalui UUJF ini Pemerintah Indonesia mencoba merangkum seluruh kebutuhan akan pranata jaminan yang tidak ter-cover oleh pranata yang telah diatur dalam hukum positif (sebelum berlakunya UUJF) ke dalam UUJF. Hal ini dapat dilihat dalam UUJF dimana objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang sangat luas yang meliputi tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, melainkan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalamUU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 2 UUJF yang berbunyi : Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalampenguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi peJunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Disebut dengan jaminan dalambentuk kebendaan, karena secara umum jaminan tersebut diberikan dalambentuk penunjukan atau pengalihan atas kebendaan tertentu, yang jika debitor gagal melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, memberikan hak kepada kreditor untuk menjual lelang kebendaan yang dijarninkan tersebut, serta untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut, secara mendahului dari kreditor­kreditor Jainnya (droit depreference). Apabila terhadap benda yang sarna terdapat lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan tersebut diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan fidusia juga menganut asas droit de suite, yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang rnenjadi objekjaminan fidusia dalamtangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objekjaminan fidusia. Selanjutnya Pasal 23 ayat (2) UUJF secara tegas melarang pemberi fidusia untuk "mengalihkan", menggadaikan atau rnenyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objekjaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, Misalnya mesin-mesin, kendaraan bermotor, rumah, kios yang menjadi objek jaminan fidusia. Pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUJF. Harus diakui bahwa pranata jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia dengan memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang dijaminkan, guna menjalankan dan melakukan usaha yang dibiayai dari pinjaman yang diperoleh dengan menggunakanjaminan fidusia tersebut.

 

B. Perumusan Masalah

1.        Bagaimana akibat hukumnya apabila akte jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai kewajiban kreditor?

2.        Kendala-kendala apa saja yang dijumpai dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia?

3.        Bagaimana perlindungan hak kreditor dengan jaminan fidusia berdasarkan UUJF?