Menu Lawskripsi

Terdapat 43 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

WEWENANG PERADILAN UMUM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 3 TAHUN  2003 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN  UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO

 

A. LATAR BELAKANG

Konstitusi Negara Indonesia mengatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat. Dengan demikian sebenarnya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh ada warga Negara yang mempunyai keistimewaan, termasuk dalam masalah peradilan, semua warga negara harus tunduk dan patuh kepada keputusan hukum dan diperlakukan sama (Equality before the law), apabila salah seorang warga Negara tersangkut perkara hukum. Pengadilan harus bisa menjalankan dan mengayomi para pihak yang berpekara di pengadilan. Dari sudut kompetisi sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia mengenal lima macam jenis peradilan, yaitu : peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara, peradilan militer dan mahkamah konstitusi. Masing­masing peradilan mempunyai obyek dan subyek yang berbeda dan kekhususan tersendiri. Kompetensi peradilan umum, khususnya dalam perkara pidana akan diproses melalui sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam perkara pidana pelakunya—selama ini berasal dari kalangan rakyat sipil yang di dalamnya termasuk terdakwa yang berasal dari Polri. ( Edi Setiadi. 2006: 1).

Adanya kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi, sangatlah bertentangan dengan peran kepolisian itu sendiri yang diantaranya adalah memilihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga status hukum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sama dengan status hukum anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya dan tunduk pada kekuasaan peradilan militer. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tersebut, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Sebagai konsekuensi logis dengan tunduknya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada kekuasaan peradilan umum, maka semua ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum militer baik materiil maupun formal yang diberlakukan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia tidak berlaku lagi bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) mengamanatkan dibuatnya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaannya, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

B. PERUMUSAN MASALAH

1.                  Bagaimanakah Pelaksanaan Wewenang Peradilan Umum Dalam Menangani Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anggota Polisi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Sukoharjo ?

2.                  Apakah Hambatan dan Pemecahan Atas Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anggota Polisi Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Sukoharjo ?