Menu Lawskripsi

Terdapat 17 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH APARAT POLRI (STUDI DI POLDA SUMUT)

 

A. Latar belakang

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu membawakan pertumbuhan dan perkembangan dalam segala kebutuhannya, termasuk segala segi dan pengaturannya dalam kehidupan. Penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia, yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia. Perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan­kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia. Perlindungan ini oleh negara diberi dalam bentuk pengeluaran segala peraturan­peraturan hukum. Dihadapkan dengan perkembangan yang demikian pesat, hukumpun berkembang kearah diferensiasi dan spesialisasi. Bidang-bidang hukum tertentu melepaskan diri dari induknya dan berdiri sendiri sebagaimana halnya ilmu hukum itu sendiri lepas dari induknya yaitu filsafat. Demikianlah suatu masyarakat yang modren menghendaki hukum. Sementara itu timbul pula persoalan baru sebagai akibat dari difrensiasi dan spesialisasi, yaitu yang berupa penegakan hukum yang semakin bertambah sulit oleh karena memerlukan pula pemikiran tentang sistem kontrol yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Persoalan penegakan hukum menjadi tidak akan ada hentinya dibicarakan, apalagi kita selalu menyadari bahwa di dalam masyarakat selalu terdapat dua kekuatan, yaitu disatu pihak kekuatan yang mempersatukan dan dilain pihak kekuatan yang memecah akibatnya pertikaian akan selalu ada dan memungkinkan persoalan penegakan hukum atau masalah ”Rule Of Law” dan ”Law enforcement” akan merupakan persoalan yang selalu up date oleh karena memang diperlukan demi lansung lestari masyarakat dan un tuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Seperti di katakan oleh Rosco Pound bahwa: ”manusia, sebagai sejarah peradapan dewasa ini dan dahulupun hidup didalam kelompok-kelompok atau gabungan atau didalam hubungan yang menurut tabiatnya mengandung suatu” ketertiban dalam” (inner- order) yang jika tidak ada manusia tidak akan adapula. ”ketertiban dalam” hal ini dipelihara oleh semacam kontrol sosial” Di bagian lain dari bukunya, Rosco Pound memberikan pernyataan pula tentang bagaimana caranya ”ketertiban-dalam” itu di pertahankan, sebagai ternyata dalam kutipan dibawah ini: ”tetapi karena tiap-tiap kelompok dan perkumpulan ini mempunyai ”ketertiban dalam” sendiri yang dipelihara oleh beberapa bentuk kontrol sosial, maka masyarakat politik yang teraturpun mempunyai ”ketertiban­dalamnya”, yang dijaga pejabat dan badan-badanya. Demikianlah di dalam tiap masyarakat yang berorganisasi politik terdapat apa yang kita namakan ketertiban hukum suatu bentuk yang sangat khas dari kontrol sosial ” Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukun (Rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (Macstaat) maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Adanya dukungan kewibawaan itu lebih terlihat urgensinya apabila kita hubungkan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dengan mengingat bahwa pejabat adalah orang-orang pribadi, dan hukum yang dapat diterapkan kepada mereka adalah hukum yang boleh diterapkan kepada tiap orang lainya. Jadi dengan adanya hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas, organisasi, status dan wewenang dari badan-badan penegak hukum tadi maka tindakan-tindakan mereka didalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang diatur yang melampaui batas wewenang hukumnya atau memang mereka tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi. Negara Indonesia yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai tujuan yang jelas sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan undang­undang dasar negara republik indonesia alinea ke IV (empat) yaitu: ”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindumgi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedulatan rakyat dengan berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut dibagi dalam bermacam-macam fungsi pemerintahan negara dimaksudkan agar ada pembagian tugas yang jelas antara lembaga yang satu dengan yang lainya, sehingga mudah untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dari masing-masimg lembaga negara tersebut. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang. Termasuk tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesaia terhadap masyarakat dalam biang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kemajuan masyarakat tersebut maka timbul perubahan tuntutan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anggota mayarakat. Tuntutan perlindugan ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 (satu) undang‑undang tersebut yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang­undangan. Yang menjadi sorotan tajam masyarakat Indonesia sekarang ini adalah berkisar pada persoalan tindakan-tindakan badan-badan pemerintah yang melampaui batas wewenang hukumnya. Sudah barang tentu termasuk di dalam sorotan terhadap tindakan-tindakan dari pada badan-badan penegak hukum terutama polisi. Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peran kepolisaian tersebut. Upaya pengupasan kepolisian itu dikarenakan adanya faktor-faktor dari berbagai pihak kepada Lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Juga tidak bisa berhenti sampai disitu, atensi itu termasuk juga merubah struktur Kepolisian secara kelembagaan, dimana organisasi kepolisian mulai dari bawah institusi sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri, merupakan sejarah yang unik. Polisi Republik Indonesia dalam tugas dan fungsinya terhadap masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, memberikan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam praktek dilapangan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Diusianya yang sudah dewasa, Polri seharusnya sudah menanggalkan citranya sebagai institusi konvensional. Watak-watak primitif institusi polisi yang identik dengan (orde baru) masih juga muncul. Profesionalisme kepolisian masih belum teruji dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan penjaga keamanan. Padahal pasca reformasi sektor keamanan-pertahanan, masyarakat sangat berharap institusi ini bisa mengambil peran penting dan straregis yang sesungguhnya. Sayangnya kinerja kepolisian belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini terlihat dalam berbagai bentuk persolan penting yang bisa mengidikasikan bahwa: Pertama, Mutu anggota Polri yang masih minim akibat proses seleksi dan pelatihan hanya sedikit perhatiannya pada norma Hak Aasasi Manusia. Pelatihan penggunaan senjata api terus diutamakan, mengabaikan pelatihan skil lain. Kedua kultur "mileteristik" yaitu dengan mengedepankan metode kekerasan masih sulit diubah dalam kepolisian yang sudah menjadi institusi sipil. Kebutuhan publik akan fungsi kepolisian sangat berbeda dengan peran militer. Belum tampak perubahan yang nyata dari watak militeristik yang inheren sejak masa orde baru. Kekerasan dan praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia antara lain penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan lain-lain masih melekat pada institusi ini. Polisi menjadi contoh nyata dari paradoks penegakan hukum, dimana mereka sebagai penegak hukum tidak mengurangi kejahatan dan kekerasan, namun justru menambahkannya. Suatu kondisi yang menyedihkan, dimana aparat Kepolisian yang dikenal sebagai penegak hukum justru melanggarnya ketika mereka menegakkan hukum yang mereka yakini. Ketiga minimnya kontrol eksternal terhadap institusui kepolisian. Untuk yang terahir ini misalnya, polisiu mengedepankan mekanisme penyelesaian internal bila mendapati anggotanya melakukan suatu kejahatan. Pasca pemisahan kepolisian dengan TNI belum menjawab persoalan apakah polisi bisa dikontrol secara efektif. Sejauh in i menguatkan posisi kepolisian Republik Indonesia tidak diimbangi oleh akuntabilitasnya.

Setidaknya dalam catatan tahun 2007 ada 25 kasus penyalahgunaan senjata api, hal ini mdiungkapkan oleh KaPolri disela-sela rapat kerja dengan komisi III digedung DPR Jakarta pada tanggal 09 Juli 2007 diantaranya 23 bintara, 1 orang perwira madya (pama), dan 1 orang perwira menengah (pamen). Pemisahan TNI- Polri yang telah berlangsung pada usia muda reformasi, ternyata tidak ikut dengan kesiapan mental di dua institusi ini untuk saling menghargai dan menghormati posisi masing-masing. Perseteruan terbuka dalam konteks politik pada rencana legislasi Undang-Undang. Keamanan Nasional tidak jauh berbeda dari peristiwa yang terjadi dilapangan. Mudah meletus bentrokan TNI dan Polri menunjukkan bahwa kedua institusi ini seolah remaja yang tengah berebut eksistensi diantaranya persaingan mereka diwilayah abu-abu. Hal ini dapat dilhat dari meningkatnya kasus bentrokan TNI dan Polri sepanjang periode juli 2006-juli 2007 sebanyak 12 kasus. Sebelumnya hanya tercatat 5 kasus. Secara institusional, profesionalitas kepolisian dapat dilihat dan sangat ditentukan dari beberapa indikator seperti nilai dasar, sumber daya manusia, training, manajemen, konsep operasi, struktur, akuntablitas dan transparansi ditubuh institusi kepolisian. Nilai dasar yang ditanamkan mempengaruhi cara pandang dan karakter seorang polisi, termasuk mempengaruhi relasi dengan lingkungan dimana ia bertugas dan memberikan pelayanan. Training menentukan seberapa propesional seorang polisi dilihat dari pengetahuan dan keahlian yang di milikinya, dan sangat dipengaruhi efesiensi, efektivitas, dan sistem yang di berlakukan. Sumber daya manusia menentukan kualitas personal dari sisi kualitas intelejennsi dan kemampuan fisik ketika rekruitmen, pendidikan dan penempatan. Manajemen mempengaruhi tatatertib dan disiplin kerja serta pengawasan melekat di internal institusi. Konsep operasi merupakan gambaran seberapa serius seorang polisi bekerja sesuai dengan prosedur hukum dan meminimalisir efek destruktif dari operasi yang digelarnya, termasuk seberapa jauh operasi yang digelar memberikan respek terhadap Hak Aasi Manusia. Struktur yang terbuka menentukan kredibilitas institusi polisi yang bekerja di bawah kontrol institusi politik yang jelas dan diawasi dalam mekanisme check and balances oleh parlemen. Sementara akuntabilitas terkait dengan ada tidaknya pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukan yang melanggar ketentuan hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk mekanisme complain publik. Dan transparansi terkait dengan anggaran dan program yang dirancang institusi Kepolisian. Dalam konstek Indonesia, persoalan yang muncul justru karena minimnya persinggungan aparatb Kepolisian dengan sejumlah instrumen internasional, ditengah tidak memadainya instrumen internasional untuk memberikan dukungan terhadap perubahan watak dan kinerja Kepolisian yang lebih profesional. Kondisi ini bukan saja menunjukkan suatu karakter polisi yang tidak profesional sebagaimana polisi yang ada di negara-negara demokratis lainnya, namun juga menciderai citra polisi yang dalam konsep kepolisian modren adalah figur yang memiliki integritas moral, kemampuan kerja profesional, menjadi bagian dari sistem penegakan hukum yang bersifat sipil, serta bersama-sama masyarakat membangun ketertiban umum. Dewasa ini sangat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ditubuh instusi Kepolisian khususnya pelanggaran dalam bidang penyalahgunaan senjata api. Keadaan ini sangat disesalkan dimana bahwa penyalahgunaan senjata api dewasa ini, dilakukan oleh aparat Polri itu sendiri yang seharusnya melindungi masyarakat. Hal ini membuktikan semakin buruknya citra Polisi di tengah -tengah masyarakat. Aparat Polri yang selama ini dikagumi oleh masyarakat kini tercoreng citranya ditengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena ulah atau perbuatan dari aparat Polri itu sendiri yang mencoreng nama baiknya sebagai kesatuan aparat yang berseragam coklat tersebut.

B. Perumusan Masalah

1.                  Bagaimana prosedur kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi aparat Polri?

2.                  Apa yang menjadi faktor-faktor penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat Polri?

3.                  Bagaimana pengaturan undang-undang dalam hal penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana?