Menu Lawskripsi

Terdapat 30 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ISTRI

A. Latar Belakang

Institusi keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Banyak penyebab untuk ini diantaranya, menyebutkan bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki bersumber pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dan dalam hubungan keluarga. Konsep diri yang muncul dari model sosialisasi ini menyebabkan perempuan tidak berani menghadapi suaminya, sebaliknya si suami merasa mendapatkan angin untuk menguasai istrinya (Pudjijagyanti, 1993).

Kekerasan dalam rumah tangga sangat jarang terjadi, faktanya satu dari tiga istri pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga adalah urusan pribadi dan yang terjadi didalamnya adalah bukan urusan orang lain.

Kekerasan dalam rumah tangga menunjuk pada penganiayaan terhadap anak ataupun orang dewasa juga antara suami-istri tanpa memeperhatikan jenis kelamin korban atau pelakunya. Kekerasan bukanlah sesuatu yang wajar dari kehidupan berkeluarga. Kalau seseorang diperlakukan secara kejam, pelaku kehilangan haknya atas ruang pribadi.

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (domestic violance) adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi. Masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di masyarakat merupakan faktor penyebab kekerasan terhadap istri. Isi aktual hukum dapat mempengaruhi perempuan, khususnya hukum perkawinan dan perceraian, perwalian anak, tanah dan pekerjaan. Hukum adat di suatu daerah sangat sering merupakan kekuatan menekanyang dahsyat bagi perempuan. Dalam sistem hukum adat munurut Julia Cleus Mosse (1996), perempuan paling didiskriminasi karena hukum adat berurusan dengan hal-hak seperti hubungan keluarga, perkawinan, perceraian dan perwalian yang kerap kali menjadi isu sentral dalam kehidupan perempuan.

Kekerasan terhadap istri selama ini tak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris musykil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Apalagi selubung harmoni keluarga telah mengaburkan soal kekerasan terhadap istri ini.

Posisi istri dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial masyarakat yang melingkupinya, pembagian peran antara suami dan istri, tak urung, menempatkan istri dalam posisi rentan terhadap kekerasan. Dalam keluarga suami diangga sebagai sentrum kekuasaan dan istri sekedar kanal kekuasaan suami. Istri berkewajiban menjaga harmoni dan tertib keluarga. Celakanya, ini tidak diletakkan dalam kewajiban yang setara. Istri harus menopang kesuksesan karir suami di wilayah publik dan privat. Karena itu, ia harus selalu bersikap lembut dan mengorbankan kepentingan pribadinya. Tidak sebaliknya bagi suami.

Dalam bias androsentrik (penglihatan bahwa laki-laki sebagai norma kemanusiaan), laki-laki mengaku dirinyalah yang memiliki kontrol atas dunia dan perempuan. Karena itu laki-lakilah yang berhak menentukan norma kehidupan dengan gaya kepemimpinan yang dirasanya akan mampu terus memperkokoh dominasi dan kekuasaannya. Andro sentrisme menciptakan dan pada akhirnya diperkokoh oleh struktur yang mendukung “pengesahan” perempuan sebagai korban tindak kekerasan.

Struktur ini secara konsisten telah dibangun oleh sejarah sistem-sistem keyakinan masyarakat patriarki. Tindak kekerasan berakar pada kedudukan inferior terhadap otoritas dan kontrol laki-laki.

Androsentrisme juga membuahkan satu perbedaan sikap dan pandangan dasar terhadap keluarga antara perempuan dan laki-laki. Sebuah perbedaan yang sering melemahkan bergaining position istri terhadap suaminya.

Peroalan muncul ketika suami tidak menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan istri, rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma, membuatnya melihat keluarga sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaannya, karena dalam lembaga keluargalah seorang laki-laki pertama-tama mendaptkan pengakkuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku tindak pidana kekerasan mempertahankan daya kepemimpinannya terhadap keluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menundukkan perempuan. Keberlawanan titik pijak antara laki-laki dan perempuan terhadap kuasa dan kontrol kepemimpinan laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

Ada satu hal yang terabaikan dalam ketidaksepadanan pola hubungan di atas, yaitu bahwa suami sebenarnya mempunyai tanggung jawab untuk memimpin (to head) dan mengasihi (to love). Suami pelaku tindak kekerasan hanya menjalankan salah satu tanggung jawab saja, yaitu memimpin tanpa belas kasih, bertindak otoritas dan kejam. Sementara istri yang sebenarnya merupakan tanggung jawab tambahan, yaitu menerima apa gaya kepemimpinan suami. Menghadapi kekerasan suami, istri bahkan menjalankan praktek bisu dengan harapan kebisuan itu suatu saat mampu mengembalikan keluarga yang didambakannya sebagai tempat dimana ia bisa merajut masa depan bagi anak keturunannya.

Penganiayaan terhadap perempuan hakikatnya adalah perwujudan dari ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat (yang sering disebut sebagai ketimpangan gender), yang secara sosial menempatkan laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Bahwa ketimpangan tersebut yang diperkuat oleh keyakinan sosial seperti mitos, stereotipe dan prasangka yang menumbuhsuburkan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan (baik diranah domestik maupun publik). Dan penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan perempuan baik secara fisik, mental maupun seksual.

Menurut tradisi Jawa, perempuan dibatasi oleh tradisi keperempuanan ideal yang mengutamakan nilai-nilai kepatutan dan ketaatan. Nilai-nilai tradisional Jawa sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang mengintepretasikan lelaki sebagai pemimpin perempuan, sehingga oleh karenanya mengharuskan perempuan itu direfleksikan dalam ungkapan “Swarga nurut nraka katut” yang artinya adalah seorang perempuan harus mengikuti suaminya dengan setia, apakah ia pergi ke surga atau ke neraka.

Nilai tradisional yang dianut sebagian besar masyarakat Jawa menyatakan bahwa bila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, maka ia menjadi milik suaminya dan orang tuanya tidak punya kekuasaan lagi terhadap dirinya, sehingga kaum pria lebih berkuasa dalam rumah tangga dengan begitu kaum pria akan merasa benar jika dalam mengaturnya menggunakan kekerasan.

Pengantin perempuan selalu dinasehati oleh orang tuanya untuk berhati-hati dalam menyembunyikan konflik yang mungkin terjadi antara dia dan suaminya. Hal ini biasa diistilahkan sebagai “njaga praja” yang berarti bahwa kehormatan suami harus dilindungi dari orang-orang di luar keluarganya. Setelah menikah, seorang perempuan di masayarakaty harus memenuhi tuntutan peran yang telah ditentukan secara sosial yaitu mengurus rumah, melahirkan dan mengasuh anak serta melayani suami.

Kebudayaan Jawa dikenal sangat paternalistik, mendukung superioritas generasi yang lebih muda, kelas aristokrat di atas orang biasa dan lelaki di atas perempuan.

Dalam konteks kekerasan terhadap istri banyak akar kepercayaan yang berasal dari intepretasi ajaaran agama yang mempertimbangkan bahwa kekuasaan suami adalah absolut terhadap istrinya, serta status sub ordinasi perempuan. Karena norma-norma ini orang cenderung tidak mengambil jalur hukum ketika mengalami penganiayaan dalam rumah tangga.

Hubungan struktural antara suami istri menjadi prakondisi terjadinya kekerasan suami terhadap istri. Artinya struktur yang timpang dimana suami memiliki kekuasaan yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya. Sedangkan perilaku istri yang dianggap menimbulkan terjadinya kekerasan terhadap istri adalah (Berurutan secara gradual dari tinggi ke rendah) tidak menurut suami, melalaikan pekerjaan rumah tangga, cemburu, pergi tanpa pamit, suami mabuk, ngomel keras kepada anak. Adapun bentuk kekerasannya berupa peringatan dengan “kata keras”, membanting benda, memukul, dan mengucapkan kata “cerai”.

Penganiayaan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM terparah yang belum diakui oleh dunia. Penganiayaan terhadap perempuan juga merupakan masalah yang serius dalam bidang kesehatan karena melemahkan energi perempuan, mengikis kesehatan fisik dan harga dirinya. Disamping menyebabkan luka-luka, penganiayaan juga memperbesar resiko jangka panjang terhadap masalah kesehatan lainnya termasuk penyakit kronis, cacat fisik, penyalahgunaan obat dan alkohol. Perempuan dengan riwayat penganiayaan fisik dan seksual juga meningkatkan resiko untuk mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual (PMS) dan kesudahan kehamilan yang kurang baik.

Berbagai kasus-kasus penganiayaan yang muncul cenderung dipungkiri, tidak diakui dalam konteks publik alias dilokalisir dan ditenggelamkan di wilayah privat dan personel. Sebagai contoh kasus penganiayaan dalam rumah tangga yakni penganiayaan terhadap istri andai kata terjadi penganiayaan maka masyarakat cenderung diam dan bersikap masa bodoh dengan menganggap bahwa hal tersebut adalah hal pribadi dan urusan rumah tangga orang lain, bahwa penganiayaan yang terjadi dianggap sebagai previlege suami untuk mengendalikan dan memperlakukan istri semaunya sendiri (sebagai perluasan kontinum keyakinan bahwa istri adalah hak miliki).

Spouse Abuse (penganiayaan terhadap istri atau suami) adalah bagian dari family abusefamily abuse atau fakily violance (kekerasan dalam keluarga) yang dapat berbentuk seperti family crime (kejahatan keluarga).

Abuse adalah tindakan negatif yang dilakukan dengan kekerasan, dilakukan berulang-ulang dan berpola (maksudnya bahwa tindakan itu dapat berupa kekerasan atau ucapan-ucapan menyakitkan) dan melalui proses sosialisasi dengan cara menghina, melukai, melecehkan, menyakitkan dan dilakukan dengan sengaja. Pelakunya lebih kuat (power full) dan korbannya tidak mempunyai kekuatan dan tidak berdaya (power less). Tindakan agresif ini tidak berrdiri sendiri tetapi ada sebab-sebab dan latar belakangnya, untuk spouse abuse (penganiayaan terhadap istri atau suami) yang menjadi korban umumnya adalah wanita dewasa tetapi tidak menolak kemungkinan bahwa yang menjadi korban adalah laki-laki, hanya saja wanita lebih banyak menjadi spouse yang dianiaya dari pada sebaliknya. Dan mereka menjadi korban tindak kekerasan berbentuk physical, Sexual maupun psychological. Memang, tindakan penganiayaan merupakan salah satu aspek kehidupan yang tak dapat dihindari. Dalam keluarga, tindakan penganiayaan terhadap keluarga sampai saat ini masih merupakan kejahtan yang disembunyikan dan tidak dilaporkan karena bagi seorang perempuan atau istri hal itu adalah wilayah pribadi.

Sebuah penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pada masyarakat Minangkabau di Padang, Sumatra Barat yang dilakukan oleh Meiyanti (1999) mengungkapkan bahwa bahkan perempuan yang tinggal di masyarakat matrilineal pun tidak kebal terhadap penganiayaan yang dilakukan suami mereka. Studi ini menunjukkan bahwa 49,7% dari responden perempuan mengalami kekerasan oleh suaminya. Diantara perempuan itu hal yang paling dikeluhkan adalah kekerasan emosional, dinyatakan oleh 61,4% perempuan yang mengalami kekerasan. Dalam masyarakat matrilineal posisi perempuan dipandang lebih kuat terutama karena mereka adalah penerus kekaayaan dan tanah keluarga. Akan tetapi, meskipun perempuan mempunyai hak kepemilikan tanah, dalam kenyataannya mereka tidak dapat mengontrol penggunaan harta benda mereka. (Meiyanti, 1999). Tindakan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia ternyata cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Apabila pada tahun 2001 terjadi 3.168 kasus, di tahun 2002 jumlahnya meningkat hingga 63% menjadi 5.163 kasus.

Sepanjang tahun 2002 sebuah penelitian di Surabaya tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Samitha Abhaya. KPPD (Kelompok Perempuan Pro Demokrasi) bersama-sama dengan elemen masyarakat lainnya menunjukkan bahwa ada sekitar 17 kasus kekerasan terhadap istri dari 35 kasus bentuk lainnya.

Dengan memperhatikan fakta yang terurai di atas nampak bahwa penganiayaan dalam rumah tangga khususnya dalam hal ini penganiayaan terhadap istri oleh suami menunjukkan sifat kejahatan yang meluas dan berlangsung secara sistematik dan terpola. Artinya, kekerasan dalam rumah tangga (kepada istri), sebetulnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh negara.

Berpijak pada kenyataan tersebut, jelaslah disini bahwa masih banyak perempuan (istri) yang telah menjadi korban penganiayaan dari suaminya. Disini terlihat lemahnya posisi seorang perempuan (istri) dihadapan suami sehingga mudah menjadi korban dari tindak kekerasan kemanusiaan.

B.Rumusan Masalah

  1. Apakah bentuk-bentuk penganiayaan yang terjadi terhadap istri oleh suami ?
  2. Apakah faktor-faktor penyebab dan penanggulangan penganiayaan suami terhadap istri ?