Menu Lawskripsi

Terdapat 14 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BANK CENTURY TBK KANTOR PUSAT OPERASIONAL SENAYAN

 

A. Latar Belakang Permasalahan

Masyarakat Indonesia yang dewasa ini sedang giat-giatnya membangun di segala bidang, mengusahakan agar hasil dari pembangunan itu dapat mencapai asas-asas pembangunan nasional, yaitu asas adil dan merata, di mana hasil-hasil materiil dan spirituil yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh bangsa, dan tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan. Dengan meratanya hasil pembangunan serta dapat dinikmati oleh seluruh warganya, maka pembangunan itu bukan milik satu golongan saja, tetapi sesuai dengan tujuannya, diperuntukkan bagi semua warga negara Indonesia. Dalam rangka memeratakan hasil dari pembangunan di Indonesia, maka pemerintah Indonesia menempuh berbagai cara dan kebijaksanaan terhadap pengusaha-pengusaha dari berbagai golongan terutama golongan pengusaha ekonomi lemah. Pemerintah Indonesia lebih meningkatkan bantuannya untuk memperluas dan mengembangkan usahanya, antara lain dengan memperkuat permodalan dan meningkatkan keahlian dari kemampuan mereka, karena dengan diberikannya dorongan dan kesempatan tersebut, berarti hasil dari pada pembangunan akan dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia dan dengan demikian pemerataan yang dicita-citakan akan terwujud. Bantuan pemerintah antara lain diwujudkan dengan jalan penyediaan dana perkreditan melalui bank. Bank merupakan suatu lembaga penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat. Lembaga ini dapat berupa milik pemerintah dan dapat pula non pemerintah atau swasta. Kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah ini disebabkan karena dapat dilihat banyaknya rakyat Indonesia yang ingin meningkatkan taraf kehidupan tetapi mempunyai keterbatasan berkaitan dengan modal. Mereka berbuat dengan berwirausaha, sedangkan modal adalah satu-satunya alat bergerak yang sangat menentukan bagi terlaksananya suatu pembangunan. Sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank sebagai penyalur dana masyarakat yang telah dihimpunnya ke dalam bidang-bidang yang produktif. Bidang-bidang produktif inilah yang antara lain merupakan unit-unit yang digerakkan oleh masyarakat, baik pengusaha kecil, menengah, maupun besar. Dalam fungsi sebagai penyalur dana, pihak bank dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dengan cara pemberian kartu kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk menjalankan usaha dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dapat menjadi pihak kreditur bagi masyarakat yang menerima bantuan kreditnya. Bentuk dan besarnya kredit yang diberikan sangatlah beraneka ragam sesuai kesepakatan pihak bank dengan pihak debitur. Dalam hal penyalurannya, dana kredit yang disalurkan bank pemerintah maupun bank non-pemerintah, didasarkan pada perjanjian kredit yang dibuat dan disepakati oleh kedua pihak. Sehingga masalah perjanjian kredit dengan segala ketentuan-ketentuan yang di dalamnya merupakan dasar hukum dan sekaligus merupakan sumber dari pada perikatan antara kedua pihak. Perjanjian kredit biasanya didahulukan dengan suatu penelitian yang sangat ketat serta mendetail mengenai kelayakan dari usaha yang dimintakan kreditnya tersebut, misalnya mengenai kepribadian calon nasabahnya, prospek usahanya, bonafiditas, solvabilitasnya dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan agar dana kredit tersebut dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dana pinjaman dari bank tersebut dapat dikembalikan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Namun demikian betapapun ketatnya persyaratan yang harus dilalui sebelum dana kredit disalurkan, dalam prakteknya ternyata tidak semua dana kredit dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, dan tidak semua proses pembayaran kredit dapat berjalan lancar. Apabila kemungkinan yang demikian ini terjadi, maka pihak bank sebagai pemberi kredit akan sangat dirugikan. Hal ini tentu saja tidak dikehendaki oleh bank tersebut. Untuk menghindari terjadinya kerugian ini, maka pihak bank sebagai pemberi kredit, akan mengambil tindakan tertentu dalam rangka mengamankan dan kredit yang dikeluarkannya dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak dikehendaki. Salah satu bentuk tindakan yang umumnya dilakukan oleh bank ialah diciptakannya ketentuan mengenai keharusan diberikannya jaminan atau agunan oleh calon debitur; terhadap pihak bank atas nilai kredit yang akan diterimanya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, masalah pemberian jaminan dalam suatu perjanjian tidak disebutkan secara khusus seperti diwajibkan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang berlaku sebelumnya. Namun tampaknya pemberian jaminan berkaitan erat dengan perjanjian kredit, sehingga mengenai hal tersebut selalu diatur oleh pihak Bank dan merupakan upaya atau kehendak Bank sendiri dalam suatu perjanjian kredit, untuk menciptakan ketentuan keharusan diberikan jaminan dengan tujuan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul dan tidak dikehendaki dalam penyelesaian dan kredit yang dikeluarkannya. Maka debitur yang akan mendapatkan kredit dari bank tersebut, diwajibkan untuk menjaminkan barang atau harta benda miliknya kepada kreditur sebagai jaminan pembayaran hutang jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Barang jaminan tersebut dapat berupa barang bergerak dan dapat pula berupa barang tidak bergerak. Nilai dari barang jaminan tersebut disesuaikan dengan besarnya kredit yang akan diterima debitur. Pengikatan jaminan tersebut merupakan salah satu segi hukum perjanjian kredit yang amat penting, terutama bagi kreditur, karena dengan adanya pengikatan jaminan, kreditur mendapatkan hak utama (preferensi) bagi pelunasan suatu piutang kredit, atas hasil penjualan barang yang dijamin tersebut. Apabila terjadi tunggakan-tunggakan dan mengarah kepada timbulnya kredit macet, maka pihak Bank pada umumnya mencari berbagai jalan keluar penyelamatan sesuai kondisinya, akan tetapi seringkali posisi debitur sudah tidak tertolong lagi, atau memang debitur tidak punya itikad baik untuk melunasi. Permasalahan yang muncul kemudian adalah adanya kredit macet yang jika tidak terselesaikan secara damai, maka langkah bank selanjutnya lebih diwarnai dengan penyelesaian melalui saluran hukum, di mana Bank Swasta melalui Pengadilan Negeri dan untuk Bank Pemerintah atau Bank Usaha Milik Negara (Bank BUMN) melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Penyelesaian jaminan hutang dalam kaitan dengan piutang/kredit macet yang disalurkan melalui Bank-Bank Usaha Milik Negara (Persero BUMN) atau badan usaha lain yang sebagian atau keseluruhan assetnya dimiliki negara pada dasarnya dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Balai Lelang swasta yang ada. Dasar hukumnya antara lain adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008 serta Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instasni Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang. Dalam Keputusan Presiden Nomor 84 tahun 2001 Bab V Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara terdiri dari Kantor wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Piutang dan Lelang Negara. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengurusan piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Di negara-negara maju, pada saat ini penjualan secara lelang telah menjadi salah satu alternatif penjualan barang yang efektif dan efisien serta diselenggarakan secara profesional. Di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam Perundang-undangan sejak tahun 1908, yaitu dengan berlakunya peraturan lelang (Vendu Reglement Staatsblad, 1908 : 189 sebagaimana telah dirubah dengan Staatsblad 1940 : 56) dan Instruksi Lelang (Vendu Instructie Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah dirubah dengan Stastsblad 1980:85). Dalam sistem Perundang-undangan Indonesia lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya. Oleh karena itu, lelang diatur tersendiri dalam Vendu Reglement. Kekhususan lelang ini antara lain tampak pada sifatnya yang transparan dengan cara pembentukan yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang itu dipimpin oleh seorang pejabat umum, yaitu pejabat lelang yang independen dan profesional. Dalam pelaksanaan (eksekusi) perjanjian-perjanjian jaminan dalam penyelesaian hutang piutang, tidaklah selancar seperti yang dibayangkan semula. Sebagaimana yang kita ketahui kita ketahui bahwa kredit perbankan yang diberikan kepada sektor swasta, jumlahnya selalu bertambah dan dengan demikian, besar kemungkinan kredit yang diberikan dengan berbagai kemudahan kepada golongan ekonomi lemah dapat menimbulkan resiko meningkatnya penyerahan urusan piutang negara kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Selain menimbulkan kesulitan-kesulitan seperti melakukan pralelang (Penjualan lelang) di pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, eksekusi barang jaminan juga menimbulkan masalah bagi para pihak yang merasa kepentingannya tidak diperlakukan secara adil, karena dalam pelaksanaan lelang tersebut banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, di mana hal ini dapat menimbukan kerugian dan perbedaan persepsi banyak pihak serta kemungkinan adanya pengaruh negatif dalam kepercayaan masyarakat terhadap jasa pelayanan Bank. Salah satunya adalah sebagaimana yang terjadi pada PT Bank Century Tbk, dimana dalam melakukan eksekusi terhadap barang jaminan yang dijaminkan oleh pihak keditur tidak selamamnya dapat berjalan dengan baik dan dapat untuk memenuhi kewajiban debitur yang telah cidera janji untuk melunasi utangnya kepada PT Bank Century Tbk. Karena tidak jarang barang yang di jadikan agunan jaminan utang ternyata nilainya di bawah nilai kewajiban dari debitur yang harus dibayarkan, sehingga dengan senidirinya pihak bank dirugikan. Di lain pihak dalam melakukan eksekusi PT Bank Century Tbk juga banyak mengalami kendala yang tidak jarang menimbulkan sengketa antara PT Bank Century Tbk dengan pihak debitur, sehingga pemenuhan hak-hak para pihak sering tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul : “Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Di PT Bank Century Tbk Kantor Pusat Operasional Senayan”

 

B. Perumusan Masalah:

1.                  Bagaimanakah penanganan kredit macet serta eksekusi Hak Tanggungan untuk menyelesaikan kredit macet yang dilakukan oleh PT Bank Century Tbk Kantor Pusat Operasional Senayan?

2.                  Bagaimana proses lelang objek jaminan sebagai penyelesaian kredit macet di PT Bank Century Tbk kantor pusat operasional Senayan serta pemenuhan hak-hak para pihak ?