Menu Lawskripsi

Terdapat 75 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

 

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut maka pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pokok pikiran tersebut diwujudkan dalam tugas-tugas pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang meliputi aspek kehidupan materi il dan spirituil. Keberhasilan pembangunan itu sendiri merupakan tanggung jawab bersama yang dipikul oleh pemerintah dan rakyat, dimana pelaksanaan pembangunan tersebut akan berhasil jika ditunjang dengan stabilitas nasional yang mantap.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas pemerintahan maka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dilaksanakan di daerah sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945. Menurut penjelasan Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan daerah ditentukan karena negara Indonesia adalah negara kesatuan maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah didalam wilayahnya yang juga berbentuk negara. Wilayah negara Indonesia dibagi menjadi daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah itu menurut aturan yang akan ditetapkan dengan UU bersifat otonom/bersifat administratif belaka. Maksud dari Pasal 18 UUD 1945 adalah wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.

Oleh sebab itu UUD 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperhatikan bahwa di daerah terdapat dua jenis pemerintahan yaitu pemerintahan dari daerah otonom yang diadakan sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan pemerintahan dari wilayah administratif yang diadakan sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan cara memberikan hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tugas-tugas daerah harus dijamin kelancarannya untuk dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat menjamin kelancaran tugas-tugas pemerintah daerah maka daerah harus mempunyai keuangan sendiri yang cukup kuat. Semakin kuat keuangan suatu daerah maka semakin besarlah kemampuannya dalam menyelenggarakan usaha-usahanya dalam memberikan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut, pemerintah wajib menggali sumber-sumber pendapatan daerah baru agar pemerintah mempunyai persediaan dana yang cukup. Salah satu cara dengan mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan baru. Pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Hal tersebut bisa didapat dari peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi serta keleluasaan yang diberikan kepada daerah.

Dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara bab IV arah kebijakan huruf F mengenai bidang sosial dan budaya nomor 2 huruf H diatur masalah pembangunan kepariwisataan. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipasi dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan. Pembangunan kepariwisataan yang semua diorientasikan pada wilayah tertentu dan dikerjakan sendiri, kadang-kadang tidak dapat terlaksana karena menemui permasalahan-permasalahan tertentu sehingga mau tidak mau pembangunan tersebut harus dilakukan secara kerjasama. Permasalahan itu antara lain karena ruang lingkup dari kawasan wisata yang cukup luas baik dari segi kepentingan maupun dari segi wilayah yang terkadang melintasi batas wilayah administratif dari beberapa lingkungan pemerintah.

Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah pun diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara optimal yang diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan guna mempercepat proses pembangunan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Ngawi maka semakin bertambah pula dana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama antara pemerintah daerah dengan perangkat daerah untuk bisa menambah sumber pendapatan daerah. Kerjasama ini pun dilakukan agar daerah dapat tumbuh serasi dan mampu memecahkan masalah-masalah yang terdapat di wilayah dan daerah secara bersama-sama.

Guna mendukung proses pembangunan, pemerintah yang bekerjasama dengan perangkat daerah memerlukan suatu peraturan. Peraturan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD dibuat sebagai salah satu pedoman dalam menjalankan kinerjanya secara sempurna. Peraturan daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah. Keberadaan pemerintah daerah (otonom) adalah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yaitu untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Agar peraturan daerah dapat berfungsi dengan baik maka peraturan tersebut berdasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sehubungan di Kabupaten Ngawi ada salah satu produk hukum daerah yaitu peraturan daerah tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga maka segala hal yang mengatur tentang pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga berpedoman pada perda ini. Perda tersebut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yang terjadi di lapangan 

B. Perumusan Masalah

1.                 Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 29 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ?

2.                 Apa sajakah hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 29 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ?

3.    Upaya apa saj akah yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 29 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ?